Pemimpin di negeri ini dinilai telah melecehkan nation. Mereka tak hanya merampas kedaulatan rakyat tetapi juga berusaha membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli. Akibatnya, kemerdekaan yang seharusnya melahirkan kesejahteraan tak kunjung dinikmati rakyat Indonesia.
Demikian pendapat tertulis pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muchtar Pabottingi yang disampaikan dalam acara Peringatan Hari Dekrit Presiden yang ke-49, Sabtu (5/7). Dia menjelaskan pengkulian bangsa awalnya terjadi ketika rezim Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Semboyan pembangunan nasional diciptakan untuk tunduk pada kepentingan negara-negara barat yang menyeret Indonesia ke dalam timbunan hutan.
Jika pada masa Soekarno utang Indonesia keluar negeri hanya US$ 3 miliar, di bawah kepemimpinan Soeharto utang Indonesia membengkak menjadi US$ 155 miliar. “Maka terjadilah apa yang paling dikhawatirkan oleh Bung Karno, Indonesia kembali menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa justru di alam kemerdekaan. Agenda pengkulian bangsa tak terpisahkan dari agenda pembangunan naisonal Orde Baru yang memindahkan porsi, potensi, ekonomi rakyat secara masif ke tangan keluarga dan para kroni Soeharto,” katanya.
Begitu reformasi lahir, sepanjang tahun 1998-2008, langkah-langkah besar pengkulian bangsa terus berlangsung. Ratusan triliun dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dihibahkan kepada bank-bank milik para konglomerat bermasalah.
Kebijakan pertanian, penggundulan hutan yang lebih dari seratus juta hektare dalam waktu delapan tahun, kebijakan pendidikan, pengobralan Indosat, serta pemberian kontrak yang tidak wajar pada perusahaan-perusahaan tambang juga menunjukan upaya sistematis pengkulian bangsa.
“Kebijakan impor yang mematikan produktivitas rakyat, dan tak kurang khianatnya DPR dalam kasus-kasus pembuatan undang-undang, yang menafikan kepentingan nation,” ujarnya. Dalam kesempatan itu dia menambahkan, saat Soeharto lengser Indonesia memang mengalami kegersangan pemimpin. Segelintir figur yang di awal era reformasi perspektif menjadi pemimpin nasional ternyata mudah tertekuk menjadi kompromistis kehilangan elan reformasi.
Ini dapat dimengerti karena begitu reformasi datang tidak terjadi pergantian personalia rezim Orde Baru.
Dengan menggunakan jubah reformasi, para komponen atau terusan Orde Baru tetap memegang kendali bukan hanya atas jalannya pemerintahan melainkan juga atas jalannya reformasi.
Di bawah dominasi mereka dalam pemerintahan serta kepartaian, penyebaran motif ataupun perilaku buruk seperti keserakahan, korupsi dan ketidakpedulian pada bangsa, terus berlanjut. Selanjutnya, kedaulatan rakyat juga dirampas, tegas Muchtar.
Sinar Harapan
No Comments Yet
No comments yet.
Comments RSS TrackBack Identifier URI
Leave a comment
