Umumkan Capres di Istana, SBY Dituding Langgar Etika

Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kembali maju dalam pertarungan Pilpres 2009, ternyata mendapat kritikan tajam dari para pengamat politik. Yang dipermasalahkan, tak lain keinginan SBY maju dalam Pilpres 2009 dan kemungkinan akan kembali berduet dengan Wapres Jusuf Kalla, tak lain, karena pengumuman dilakukan di Istana Negara.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menganggap, pengumumunan rencana maju sebagai capres di Istana Negara, sama saja sudah melanggar etika politik. Sementara pengamat politik yang juga capres independen Fadjroel Rahman menyatakan, Bawaslu harus memberikan sanksi tegas kepada Presiden SBY.

“Presiden SBY telah melanggar etika. Seharusnya mengumumkan pencalonan dirinya kembali sebagai capres, harus dilakukan di tempat netral, bukan Istana Negara. Presiden SBY, bukanlah seorang raja dan tiran yang bisa mengumumkan kelanjutan tirani kekuasaannya di Istana kerajaan atau di lingkungan pemerintahan yang seharusnya menjadi tempat yang netral,” kata Ray Rangkuti secara khusus kepada Persda Network, Jumat (3/10).

Ray mengakui, memang tidak ada perundang-undangan yang mengatur bagi para calon kandidat capres dan cawapres yang diperbolehka dimana harus mengumumkak pencalonannya. Namun, secara etika politik, kata Ray, tentu saja Istana tidak bisa dijadikan tempat untuk ajang kampanye.

“Yang kita kritisi adalah terkait dengan etika pengelolaan negara. Sering kali kita memandang etika bernegara itu dengan sepele. Padahal, itu hal yang sangat fundamental konstitusi dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. Karena ini hanya masalah pelanggaran etika politik saja, maka sanksi yang didapat hanyalah sanksi sosial. Jadi, ada baiknya ini pelajaran bagi para incumbent yang ingin kembali maju baik sebagai calon presiden atau apapun.

Sebelumnya diberitakan, Minggu (28/9) Presiden SBY menyatakan diri kembali maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2009. Ia pun memberi isyarat masih akan berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika terpilih, inilah periode kedua dan terakhir SBY menjabat sebagai Presiden.

Pengamat politik yang juga capres independen Fadjroel Rahman menegaskan kembali, memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi jelas sebuah pelanggaran etika dalam berpolitik. Bila memang hukum ingin ditegakkan, harusnya kepada siapapun yang melanggar mesti mendapatkan tindakan sanksi, terutama oleh pihak Bawaslu.

“Memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan parpol adalah korupsi, tidak hanya sekedar masalah etis saja. Pelanggaran hukum ini mesti diusut oleh Bawaslu agar hukum bisa berlaku kepada siapapun. Tak terkecuali kepada Presiden SBY,” tandas Fadjroel Rahman.

Praktik pemakaian fasilitas negara ini memang kerap dilakukan secara berulang-ulang dalam berbagai bentuk. Menurutnya, tak terkecuali kepada Presiden SBY, kepada kepala negara sebelumnya, termasuk mantan penguasa Orde Baru, Soeharto juga kerap melakukan.

“Jadi, demi menegakkan iklim demokrasi yang lebih baik, adanya pelanggaran etika sekarang ini haruslah ditegakkan hukum kepada siapapun yang melanggar.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung saat ditemui usai shalat Ied di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (1/10) lalu berharap, UU Pilpres yang akan dikelurkan nanti harus bisa mengatur secara detail terkait larangan kepada para kandidat untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

“Salah satu hal kelemahan yang lalu, memang belum diatur secara lebih jelas. Sebenarnya gampang sekali, ketika melakukan sosialisasi pribadi, tidak boleh simbol-simbol kenegaraan itu ada. Dan pada waktu, walapun belum diatur oleh undang-undang ketika ibu Megawati melakukan sosialisasi pribadi, tidak pernah, contoh sederhana saja, menggunakan kendaraan atau mobil negara yang merupakan simbol kepresidenan, ” papar Pramono.

“Nah, harusnya itu juga harus dilakukan sama kepada semua calon-calon presiden yang lain. Kita ingin memberikan catatan, harusnya Istana Negara itu kan pusat pemerintahan atau pusat negara, bukan pusat bagi seseorang untuk mencalonkan diri. Kalau mau mencalonkan diri, silahkan dimana saja, jangan di Istana Negara,” tandas Pramono Anung. (Persda Network/Rachmat Hidayat)

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Portugal ke semifinal Konfederasi usai gunduli Selandia Baru 4-0
      Portugal berhasil melenggang ke semifinal Piala Konfederasi 2017 seusai mengalahkan Selandia Baru dengan skor 4-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Krestovskyi, St Petersburg, Rusia, Sabtu.Portugal lolos ke semifinal ...
    • Warga Bandung gelar takbir keliling
      Warga Kota Bandung menggelar takbir keliling di sejumlah jalan-jalan utama untuk merayakan Idul Fitri 1348 Hijriah yang sudah ditetapkan pemerintah pada Minggu (25/6). Warga turun ke jalan menggelar takbir dengan ...
    • KAI Madiun mengimbau pemudik waspadai tiket palsu
      Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Supriyanto mengimbau pemudik mewaspadai penjualan tiket palsu yang marak terjadi akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab mencari keuntungan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: