Jakarta jadi Lautan Kampung Kumuh

Libur lebaran telah berlalu, seperti tahun-tahun sebelumnya arus pendatang memadati kota Jakarta. Mereka datang dari seluruh pelosok negeri untuk mengadu nasib, berharap kehidupan mereka kelak menjadi lebih baik.

Fenomena pendatang yang menyerbu kota Jakarta menarik untuk dikupas, terlebih sebelumnya pemerintah telah berkomitmen untuk membuat sistem pembangunan nasional yang adil dan merata. Mengapa sampai tahun ini, arus pendatang ke Jakarta masih cukup besar? Untuk mengupas hal itu, Media Indonesia mewawancarai Sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo.

Jumlah pendatang baru yang menyerbu Jakarta pasca libur Lebaran, apakah ini cermin kegagalan sistem pembangunan yang tidak merata?

Secara struktural bisa dikatakan seperti itu. Pendatang janganlah dijadikan sumber masalah, karena pasti ada faktor-faktor penarik dan pendorong (push and pull). Tidak dapat dipungkiri kondisi lapangan pekerjaan di daerah memang jauh lebih sedikit.
Oleh karenanya orang akan cenderung datang ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan, walaupun sebenarnya belum tentu mereka juga akan mendapatkannya di kota. Tapi paling tidak probabilitas untuk mendapatkannya jauh lebih besar.

Mengapa probabilitas lapangan pekerjaan jauh lebih besar di Jakarta?

Karena memang berbagai macam aktivitas dan fungsi-fungsi yang bisa menghasilkan uang di Jakarta itu lebih banyak aktivitasnya. Jakarta itu adalah pusat perdagangan, hiburan, dan pendidikan. Semua aktivitas segala macam numpuk disini. Sementara sirkulasi keuangan juga beredar disini. Jadi, Jakarta memang menggarap seluruhnya, mulai dari sektor modern yang sangat canggih sampai ke masalah penjagalan kambing pun ada di Jakarta.

Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah, khususnya Pemkot DKI Jakarta?

Pemerintah seharusnya mendorong pengembangan kota-kota menengah dan kecil sebagai pusat ekonomi. Pada saat yang sama, Jakarta juga janganlah terus memborong semua fungsi.
Misalnya saja, yang paling kasat mata Bandung dan Jakarta, dua kota besar yang memiliki daya tarik luar biasa bagi pendatang. Tetapi, Purwakarta yang berada di tengahnya, karena pembangunan tol Cipularang maka Purwakarta terbunuh. Tol Cipularang dibuat tanpa desain yang sinergis bagaimana mengembangkan kota di sekitarnya. Efeknya, jangan heran bila orang Purwakarta memilih mengadu nasib di Bandung atau Jakarta.
Melihat fenomena ini, pemerintah pusat dan Pemkot Jakarta harus dapat bersinergi dengan kota-kota menengah dan kecil disekitarnya sehingga menjadi alternatif bagi para pencari pekerjaan.

Tahun ini diperkirakan ada 250 ribu pendatang baru, hal ini sudah berlangsung dari rezim ke rezim tanpa solusi, mengapa?

Tidak dapat dipungkiri ada hal-hal di luar struktur yang juga mempengaruhi. Misalnya, di desa lapangan pekerjaan tidak tercipta secara baik. Kebanyakan para pendatang adalah pembantu rumah tangga, karena pendidikan yang mereka miliki untuk bisa menjadi tenaga terampil sangat minim.
Itulah fenomena kegagalan pendidikan kita yang menciptakan buruh-buruh rendah. Lalu, pada saat yang sama, pemerintah tidak berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk skill mereka. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah dan kekurangan pemerintah yang seharusnya diatasi secara integrasi.

Solusinya?

Pemerintah seharusnya membentuk kementerian khusus atau deputi khusus yang membidangi pengembangan jaringan sistem kota. Sehingga, Jakarta dapat berkoordinasi dengan kota Depok, Bekasi, Tasikmalaya, Cirebon, Cilegon, dll. Jadi memang ada pihak yang bertugas mengkoordinasikan agar kerja sama-kerja sama antar kota dapat terselenggara. Sehingga diharapkan akan tumbuh sebuah sistem kota yang jauh lebih sehat.

Apakah diperlukan suatu program khusus dalam strategi pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan ini?

Perlu sekali. Selama ini Depdagri yang bertanggung jawab, tapi saya sangsi Depdagri memiliki visi sejauh itu. Terlebih dengan adanya otonomi daerah, saya khawatir koordinasi untuk pengembangan antar kota malah sama sekali tidak ada.
Koordinasi antar kota yang lintas propinsi selama ini hanya sebatas administrasi, untuk menjadi sebuah sinergi dalam pembangunan itu saya khawatir Depdagri tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi memang diperlukan deputi atau kementerian khusus yang bisa mendorong sebuah kerjasama antar kota dengan kewenangan koordinasi langsung dengan Presiden. Itu akan lebih produktif.
Seharusnya Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo bisa bekerja sama dengan walikota-walikota sekitar untuk merancang, mengerjakan dan mengalokasikan anggaran secara khusus sehingga sinergi dapat tercipta. Bentuk kerjasamanya yakni di bidang pengembangan ekonomi di daerah yang saling menguntungkan.
Misalnya saja pasar induk apa perlu di Kramat Jati? kan ngga mesti harus di Jakarta itu. Alokasikan saja di Purwakarta atau tempat lain. Pemotongan hewan, Jakarta tidak perlu untuk menjadi lokasi tempat itu, alokasikan saja di Banten misalnya. Jakarta dikhususkan untuk servis perbankan, IT, atau tempat untuk koordinasi ekspor-impor.
Jadi tidak perlu yang sifatnya kerja-kerja teknis, yang justru membuat pendatang menumpuk. Kalau itu memang berhasil dan Jakarta tidak pelit untuk berbagi peran, niscaya penumpukan tidak akan terjadi.

Apakah diperlukan pula pembinaan dan penguatan produktivitas di pedesaan?

Jangan kan di pedesaan, wong di kota menengah dan kecil saja tidak terjadi. Seharusnya, orang yang di desa tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta cukup di Kota Kabupaten atau propinsinya saja. Tapi kan kenyataannya, di Kota Kabupaten dan propinsi juga terbatas gerak ekonominya. Oleh karenanya, mereka langsung ke Jakarta karena dianggap lebih menjanjikan.
Jadi, masalah-masalah struktural yang seperti itu yang harus didorong penyelesaiannya. Sehingga bisa menguntungkan pemerintah tidak hanya dari segi perekonomian melainkan pula dari segi kependudukan.

Dampak yang paling mengerikan bila tradisi ‘serbu Jakarta’ ini terus terjadi?

Kesemrawutan di banyak hal. Saat ini Jakarta sudah menjadi lautan kampung-kampung kumuh dari sudut tempat tinggal. Seluruh pendukung infrastruktur juga kan harus dipenuhi oleh pemerintah kepada para pendatang itu, dari mulai kebutuhan perumahan, air, pendidikan, kesehatan, dan lalu lintas. Semua itu kan menjadi semakin tidak terlayani kalau penduduk begitu padat. Jakarta menjadi over crowded city. Pada saat yang sama, lalu lintas juga tidak teratur, kemacetan dimana-mana. Tidak ada pengaturan pembatasan untuk kendaraan di Indonesia. Itu kebodohan pemerintah dalam memanage sistem transportasi dan ketidakmampuan dalam membatasi kendaraan2 pribadi dan pengadaan transportasi umum yang layak.

Apakah ini dampak pembangunan yang terlalu Jakarta Centris?

Ya, pembangunan yang terlalu terfokus di Jakarta mengakibatkan tidak terjadi dinamika atau gerak ekonomi yang ada di wilayah-wilayah lain. Efek dari menumpuknya aktivitas yang dominan di kota-kota besar tertentu akan mempengaruhi kelumpuhan di seluruh wilayah bila kota yang menjadi tumpuan lumpuh. Itu kan rentan sekali. (*/OL-02)

Maya Puspita Sari – Media Indonesia

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: