Soal Bisnis TNI Bola Panas Untuk SBY

081009-Bismil-J-Pramodhawar.jpgMenteri Pertahanan Yuwono Sudarsono menyatakan reformasi TNI mencatat “kemajuan 85 persen” sejak TNI keluar dari politik formal, kegiatan bisnis, dan berkomitmen HAM. Banyak pengamat meragukan klaim ini. Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI yang dipimpin Erry Ryana Hardjapamekas dalam waktu dekat akan menyerahkan rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut peneliti The Indonesia Institute Jaleswari Pramodha-wardhani, proses pengalihan bisnis militer itu rumit dan alot. Kini rekomendasi Timnas untuk penyelesaiannya menjadi bola panas bagi presiden SBY.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tentara Indonesia terlibat dalam berbagai bisnis secara legal mau pun ilegal. Dengan demikian bismil, yaitu bisnis militer, menjadi sumber dana yang amat besar bagi tentara dan memungkinkan mereka selama bertahun-tahun di bawah Orde Baru bebas dari kendali pemerintahan. Sumber penghasilan dari perkebunan, pembalakan, hotel dan pengembang real estate dan sebagainya itu, harus dikembalikan ke tangan pemerintahan sipil yang demokratis.

Bisnis militer
Pengalihan bismil sekaligus merupakan upaya menjadikan tentara suatu aparat negara yang profesional. Tetapi para petinggi militer yang bersangkutan sudah menjadi lapisan mapan yang ingin menjaga vested interestnya.

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, inilah momentum penting bagi presiden untuk menyelesaikan soal bismil sekaligus memprofesionalkan TNI, tapi peneliti ini khawatir prosesnya tak akan mulus.

Jaleswari Pramodhawardani [JP]: Nah, masalahnya adalah sekarang Timnas sedang menggodok rancangan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk eksekusi bisnis TNI ini. Nah, sekarang bola panas itu ada di presiden SBY. Karena segala macam opsi yang diberikan Timnas sekarang tinggal presiden SBY.Bagaimana menuntaskan tentang reformasi TNI ini. Ini kan berakhir 16 Oktober 2009. Selama setahun ini banyak peristiwa politik. Saya khawatir juga ini akan menjadi semacam hambatan juga proses eksekusi itu tidak berjalan mulus.

Pengalaman selama empat tahun perencanaan pengalihan bismil yaitu sejak 2004 sampai tenggat waktu 16 Oktober 2009, ternyata tak mudah.

Pengalihan kepemilikan
JP: Pada kenyataanya empat tahun itu berlalu sia-sia dan kita baru ngomong soal rekomendasi dilakukan Timnas. Padahal sebelum ada juga tim yang namanya TSTB, Tim Supervisi dan Transformasi Bisnis TNI. Dan itu kan banyak sebetulnya publik yang mengatakan sebenarnya kerja TSTB dulu apa.

Nah sekarang di bawah komando pak Ery ada kemajuan. Pak Ery memberikan beberapa rekomendasi berupa opsi-opsi yang sangat operasional. Sekali lagi bola panas ada di SBY dan tinggal dia eksekusi Perpres itu sendiri.

Menurut Jaleswari Pramodhawardhani, keuntungan bismil pernah mencapai sekitar tiga trilyun rupiah, tapi banyak pengamat menilai angka itu konservatif.

JP: Sebetulnya di beberapa kesempatan pak Eryana, Harya Pemekas menyebutkan angkanya itu 2,1 trilyun. Itu lebih rendah dari perkiraaan hasil penelitian saya. Tapi saya bisa mengerti karena tahun 2004, itu belum keluar regulasi kebijakan yang mengatur bahwa sejak undang-undang itu dikeluarkan harus tidak ada terjadi pengalihan kepemilikan.

Tapi ini kan nggak, itu loose saja begitu 2004 sampai 2008, itu sudah terjadi beberapa pengalihan kepemilikan. Dan contoh konkritnya adalah Mandala, Artha Graha dan sebagainya. Karena memang kita tidak ada Perpres yang mengatur supaya tidak terjadi pengalihan kepemilikan itu.

Radio Nederland Wereldomroep[RNW]: Dan angka keuntungan dari bisnis militer yang Anda peroleh itu dianggap rendah karena resistensi dari pihak-pihak tertentu?

JP: Saya menduga begini kita tuh suka mencampuradukan antara bisnsi legal dan ilegal. Nah, bisnis yang menjadi mandat pasal 76 itu adalah bisnis formal. Bukan yang dipahami publik selama ini yaitu bisnis yang ilegal. Seperti ilegal loging dan segala macam itu. Yang relatif dipercaya bahwa itu angkanya lebih besar lagi gitu. Menurut saya presiden SBY harus melakukan langkah berani ya.

Karena ini momentum yang ditunggu banyak publik. Dan juga undang-undang TNI pasal 76 adalah satu-satunya pasal yang menunjukkan bagaimana sipil mengatur militer. Yaitu bagaimana pemerintah mengambil alih seluruh bisnis TNI. Dan itu sebetulnya di kegagalan sipil mengatur militer, kalau itu tidak terjadi. Memang TNI seyogyanya harus keluar dari ranah bisnisnya.

Demikian peneliti Jaleswari Pramodhawardani

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Dubes RI dan WNI rayakan Idul Fitri di London
      Duta Besar RI di London, Dr Rizal Sukma dan Ny Hanna A. Satriyo bersama lebih dari 1400 orang memadati tenda yang merupakan tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1438H bertempat di Wisma Nusantara, kediaman resmi Dubes RI London ...
    • Dubes Darmansjah serahkan piala turnamen Pencak Silat Austrian Open 2017
      Duta Besar RI untuk Republik Austria, Dr. Darmansjah Djumala, menyerahkan piala Indonesian Ambassador Cup kepada kelompok SILAT Akademie yang keluar sebagai tim terbaik pada turnamen Pencak Silat Austrian Open 2017 yang ...
    • Jalur Trans Timor masih ramai dilalui pemudik
      Jalur darat Trans Timor Kupang menuju bagian Barat Nusa Tenggara Timur (NTT) masih dipenuhi pemudik pada Minggu bertepatan dengan Idul Fitri 1438 Hijriah meski tidak sepadat tiga hari sebelumnya. "Hari ini masih ramai yang ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: