Menuju Penguatan Rezim Presidensial

”We thus rediscover the Westminster model, which has been working smoothly for the past 300 years in England, while France has changed regimes 20 times in two centuries and still experiencing with various possible combinations of electoral system with parliamentary and presidential regimes.”

(Lardeyert, Guy)

Melalui perdebatan dan lobi selama 15 bulan yang menjemukan serta kering substansi, Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disahkan DPR akhir Oktober 2008. Jauh dari target waktu semula, yaitu kurang dari setahun.

Dalam perspektif historis, gagasan dan niat membentuk pemerintahan presidensial sudah dimulai sejak para pendiri negara menyusun UUD 1945.

Ide tersebut berdasarkan asumsi bahwa negara dengan struktur sosial yang heterogen serta wilayah yang sangat luas memerlukan pemerintahan yang efektif dan politik yang stabil. Pilihan yang dianggap paling tepat adalah sistem presidensial.

Spirit membangun rezim pemerintahan yang stabil dan efektif terus berlanjut walaupun semangat reformasi menuntut adanya desentralisasi kekuasaan.

Untuk memperkuat kedudukan di tengah sistem multipartai, pemilihan presiden dilakukan secara langsung.

Namun, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebesar 60 persen suara nyatanya belum cukup menjamin efektivitas pemerintahan presidensial.

Dua hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, pemerintahan SBY-JK tidak mendapatkan dukungan kekuatan yang simetris di parlemen. Kedua, rezim presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang terfragmentasi.

Karena itu, jalan keluar yang dianggap ampuh adalah meningkatkan persyaratan pilpres serta mengurangi jumlah parpol.

Perdebatannya, apakah pengurangan jumlah parpol secara otomatis menjamin sistem pemerintahan yang stabil?

Sebab, dalam masyarakat dengan struktur sosial yang heterogen dan mengalami transisi politik, jumlah partai tak mungkin secara drastis dikurangi.

Keputusan sederhana hanya akan mengakibatkan kelompok- kelompok marjinal mencari jalan lain yang tak mustahil dapat mendorong sikap ekstrem mereka bila secara permanen menjadi pemain di luar sistem.

Besaran jumlah parpol yang mendukung calon eksekutif juga tidak menjadi jaminan setelah kandidat mereka menang.

Misalnya, Gubernur DKI Jaya yang didukung 20 parpol, memerlukan waktu hampir setahun untuk menyelesaikan RAPBD.

Baru setelah Wapres mengancam akan memanggil KPK, penyusunan RAPBD mencapai titik terang. Alhasil, kalkulasi politik bukanlah matematik.

Persyaratan diperketat

Syarat pencalonan presiden diperketat dalam UU Pilpres, dari 15 persen jadi 20 persen kursi DPR atau dari 20 persen jadi 25 persen suara sah. Adapun UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif menetapkan ambang batas parlemen 2,5 persen.

Ketentuan tersebut selain merupakan keputusan politik, juga merupakan pilihan nilai (value choice, Larry Diamond, 2006) suatu bangsa yang didasarkan atas sejarah dan kultur masyarakatnya.

Pilihan itu pada dasarnya merupakan pergelutan bangsa dalam membangun peradaban politik, terutama menentukan opsi politik yang dianggap tepat pada saat dan situasi tertentu.

Kuotasi di awal tulisan ini sekadar memberikan ilustrasi bagaimana Inggris memberlakukan sistem Westminster atau parlementer selama 300 tahun dengan mulus. Sementara Perancis selama 200 tahun berganti rezim 20 kali untuk menemukan kombinasi yang tepat di antara rezim pemilu dan rezim pemerintahan (presidensial atau parlementer). Baru tahun 1958 Perancis mengukuhkan rezim semipresidensial, presiden dipilih rakyat, perdana menteri dipilih parlemen.

Perjalanan bangsa Indonesia dalam proses membangun peradaban politik akan mengalami pencarian terus-menerus, khususnya untuk menemukan kombinasi yang cocok antara rezim pemerintahan, rezim pemilu, dan sistem kepartaian. Dewasa ini proses tersebut sedang berlangsung secara dinamis.

Kesulitan utama adalah tidak akan ditemukan sistem yang ideal. Oleh sebab itu, yang sangat penting adalah meningkatkan komitmen pengabdian para elite politik serta kenegarawanan mereka. Terkait hal itu, diperlukan pendidikan politik bagi kader-kader partai.

Model pemilihan presiden sebaiknya juga dapat diberlakukan pada tingkat kepala daerah. Karena pada tataran lokal, ancaman kemacetan pemerintahan juga sangat besar. Hal itu disebabkan ambang batas parlemen tidak berlaku di daerah.

Agenda yang tidak kalah mendesak adalah reformasi birokrasi. Tanpa reformasi, kebijakan politik yang dihasilkan pemerintah akan selalu berhadapan dengan sistem birokrasi yang korup. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang di atas kertas ”bagus” akan sulit diimplementasikan di lapangan.

Sebagai terobosan, mungkin presiden bisa diberi kewenangan mengangkat pejabat politik yang dipilih berdasarkan hak prerogatif presiden.

Dengan demikian, presiden mempunyai aparat pilihannya yang profesional dan dapat dipercaya melaksanakan visi dan obsesinya.

J. KRISTIADI

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Patti Smith akan bernyanyi untuk antar Hadiah Nobel bagi Bob Dylan
      Saat pidato penerima Hadiah Nobel Sastra Bob Dylan dibacakan, rekannya sesama penyanyi sekaligus penulis lagu Patti Smith akan menyanyikan salah satu lagu terbaiknya pada selebrasi Hadiah Nobel di Stockholm nanti.Smith akan ...
    • YLBHI ramalkan jaksa akan sulit buktikan kesalahan Ahok
      Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, bahkan Jaksa diyakininya akan sulit ...
    • Malaria sudah ada di zaman kekaisaran Romawi
      Para peneliti mengungkapkan analisis DNA gigi berusia 2.000 tahun yang digali dari satu kuburan di Italia menunjukkan bukti kuat bahwa malaria sudah ada selama Kekaisaran Romawi.Temuan itu berdasarkan pada DNA mitokondria - ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: