Rekonsiliasi Melalui Iklan Politik

Iklan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menampilkan delapan tokoh nasional pada Hari Pahlawan 10 November 2008, menuai protes. Pasalnya, salah satu tokoh dalam iklan tersebut adalah almarhum mantan Presiden Soeharto. Diprediksi, upaya PKS memahlawankan Soeharto dapat menjadi bumerang bagi partai yang selalu mengusung tema antikorupsi itu. Benarkah demikian? Tentu saja terlalu dini untuk bisa menjawabnya benar atau tidak. Namun, di beberapa milis (mailing list) yang saya ikuti, komentar-komentar sumbang terkait iklan politik PKS itu memang sudah mulai bergulir.

PKS sendiri, melalui Sekretaris Jenderalnya, Anis Matta, menanggapi bahwa iklan tersebut merupakan ajakan rekonsiliasi. “Iklan pahlawan PKS adalah ajakan rekonsiliasi,” ujar Anis. Menurutnya, sebagai generasi baru Indonesia, PKS menyadari posisinya sebagai bagian dari mata rantai sejarah bangsa dan bahwa suatu kesinambungan sejarah merupakan syarat bagi kebangkitan Indonesia.

“Kita harus bisa menyikapi masa lalu kita secara adil, arif, dan proporsional. Berhenti mengadili masa lalu, tapi tetap menjadikannya sebagai inspirasi bagi masa depan kita,” katanya.

Anis menambahkan, kita harus bisa melampaui “luka-luka masa lalu kita” tanpa dendam, belajar berdamai sebagai sesama anak bangsa dan bersatu kembali merebut masa depan bersama.

Prihatin

Bagaimana kita patut menyikapi wacana tentang “Soeharto, PKS, dan rekonsiliasi” ini? Pertama, prihatin, sebab ajakan berekonsiliasi disosialisasikan melalui iklan politik. Apalagi kita juga paham bahwa iklan politik pada masa kampanye menjelang Pemilu 2009 ini tentu erat kaitannya dengan upaya meningkatkan citra partai. Jadi, diakui atau tidak, citra partai yang sebenarnya menjadi tujuan utama iklan tersebut. Ada pun Soeharto dan ketujuh tokoh lainnya jelas hanya “objek” yang dijual kepada publik dengan mempertimbangkan momentum yang dianggap tepat dan memiliki nilai jual, yakni Hari Pahlawan.

Kedua, prihatin, sebab PKS begitu mudahnya memahlawankan Soeharto, padahal Soeharto sendiri hingga kini masih dicitrakan negatif oleh pelbagai pihak di dalam maupun luar negeri. Kita tak boleh lupa bahwa sewaktu Soeharto meninggal, 27 Januari 2008, proses hukum pidana dan perdata atas diri mantan pemimpin Orde Baru itu belumlah tuntas. Artinya, kita tak punya kepastian hukum untuk menyimpulkan sosok Soeharto sebagai orang yang bersalah atau tidak.

Kita hanya punya segudang dugaan bahwa mantan presiden dengan masa kekuasaan terpanjang di antara presiden-presiden lainnya di Indonesia itu, bersalah atau setidaknya terlibat dalam kesalahan-kesalahan terkait bidang ekonomi, hukum, hak asasi manusia, dan bidang lainnya.

Bukankah didasarkan dugaan tersebut, maka Soeharto, sejak mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai presiden, terus-menerus dituntut pelbagai pihak agar diadili? Bukankah karena itu Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” menyebut nama Soeharto di dalamnya? Sementara di luar negeri, Soeharto justru telah ditetapkan sebagai pemimpin politik terkorup di dunia dengan “harta korupsi” sekitar 15-35 miliar dolar AS oleh PBB melalui program StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative. Jadi, tanpa harus menyebut “dosa-dosa” lain, Soeharto dalam inci yang rinci di sini, haruskah kita memahlawankannya?

Ketiga, prihatin, sebab agaknya PKS tidak memahami dengan baik bahwa rekonsiliasi bukanlah sekedar ajakan untuk memaafkan atau melupakan seseorang yang pernah bersalah pada masa lampau.

Rekonsiliasi yang sejati adalah sebentuk upaya memdamaikan kembali pihak-pihak yang sekarang mengalami ketegangan relasional disebabkan pertikaian yang pernah terjadi di masa silam dan tak kunjung terselesaikan. Biasanya, dalam pertikaian itu, pihak yang satu menjadi penindas, sedangkan pihak yang lain menjadi korbannya. Akibatnya, timbul ketidakadilan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia di pihak si korban. Itulah sebabnya, selain bertujuan mewujudkan perdamaian di masa depan, rekonsiliasi juga bertujuan terungkapnya kebenaran dan tercapainya keadilan. Setelah itu, barulah proses berjalan ke arah terjadinya rekonstruksi dan rehabilitasi.

Institusi Khusus

Dalam kerangka itulah diperlukan sebuah institusi khusus yang berperan untuk mewujudkan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang pernah terlibat pertikaian pada masa silam, baik sebagai korban maupun pelaku. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), itulah institusi yang dimaksud. Indonesia sudah memiliki landasan hukum pembentukannya, yakni UU No. 27 Tahun 2004. Tapi, apa boleh buat, sewaktu lembaga ini sedang berproses menuju pembentukannya oleh negara, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut pada 7 Desember 2006.

Maka, harapan akan terwujudnya rekonsiliasi yang sejati itu pupus. Jadi, jika kita benar-benar serius ingin mewujudkan rekonsiliasi, baik atas kasus-kasus yang melibatkan diri Soeharto, maupun kasus-kasus lainnya, mestinya UU baru sebagai landasan berdirinya KKR itulah yang kita upayakan.

Inilah yang mestinya diperjuangkan oleh PKS secara politik melalui sidang-sidang di DPR. Jadi, ini bukan soal dendam kepada Soeharto yang di sisi lain memang patut diakui jasanya dalam membangun negeri ini, melainkan soal ketidakrelaan kita melihat Indonesia menjadi sebuah negara yang masa lalunya dipenuhi banyak misteri.

Kita juga tidak ingin Indonesia menjadi sebuah “negeri lupa”, tempat di mana pelbagai pelanggaran hak asasi manusia pada masa silam terlupakan begitu saja. Bukankah pelupaan yang disengaja terhadap pelbagai ketidakadilan di masa silam itu merupakan kejahatan sekaligus pelecehan terhadap harkat dan martabat para korban? Kalau begitu, sebenarnya layakkah Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 9 Mei 2006 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat?

Secara jujur harus diakui bahwa Indonesia memang tak pernah mampu mewujudkan rekonsiliasi yang sejati hingga kini. Sebab, rekonsiliasi untuk dan dalam pelbagai kasus di negeri ini justru bukan merupakan masalah orang perorang, melainkan masalah institusional yang melibatkan sejumlah pemimpin di lembaga-lembaga penyelenggara negara pada saat mereka berkuasa. Bisa dibayangkan bahwa proses yang ditempuh dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi tersebut begitu panjang dan rumit.

Diperlukan orang-orang yang independen sekaligus tepercaya untuk merencanakan dan melaksanakan agenda-agenda rekonsiliasi tersebut. Jadi, tidak mungkinlah sekadar ajakan yang disosialisasikan melalui iklan politik dapat menggantikannya. Demi keadilan terhadap masa lalu, maka sekarang dan ke depan, kita tidak boleh berhenti berupaya mengungkapkan kebenaran di balik pelbagai ketidakadilan yang pernah tercatat dalam sejarah kelam Indonesia itu.

Victor Silaen, Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol

Opini – SuaraPembaruan

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Sering terbang? Ini alasan kulit harus dirawat ekstra
      Menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pesawat terbang bisa jadi berita buruk bagi kulit Anda. Kelembaban rendah dan terpaan pendingin udara membuat kulit jadi kering.Dr. Radityo Anugrah yang memiliki spesialisi di bidang kulit ...
    • Yogyakarta kukuhkan Satgas Saber Pungli
      Kota Yogyakarta kini memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setelah dikukuhkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo, Selasa. "Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk ...
    • Pemerintah keluarkan harga patokan ayam
      Kementerian Pertanian mengeluarkan harga patokan ayam ras pedaging melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menandatangani revisi ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: