Di Balik Tameng Saksi Pelapor

Tujuh mobil berderet di halaman depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis siang pekan lalu. Bisa diterka, bila ada mobil diparkir di halaman depan gedung, pertanda KPK akan menahan tersangka. Apalagi, pada hari itu ada empat mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang sedang diperiksa.

Para tersangka dugaan korupsi aliran dana BI itu adalah Aulia Tantowi Pohan, Maman Soemantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Benar, sekitar pukul 16.30, mobil Toyota Kijang B-2040-BQ menjemput Aslim. Ia berjalan tergesa-gesa menuju mobil, menerobos kerumunan wartawan. Kendaraan itu lalu membawa Aslim ke rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI (Bareskrim Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Kurang dari satu jam kemudian, Aulia Pohan dan Maman Soemantri keluar dari gedung KPK. Kabarnya, Maman sempat menolak berita acara penahanan, sehingga proses penahanan tiga mantan anggota dewan gubernur itu menjadi lebih lama. Dikawal lima anggota Brimob berseragam lengkap, Aulia masih sempat menebar senyum kepada wartawan ketika keluar dari gerbang lobi KPK.

”Selamat jalan,” kata Aulia, tanpa menghiraukan bombardir pertanyaan mereka. Dengan mobil tahanan KPK, B-2040-BQ, Aulia dan Maman lalu melaju ke rumah tahanan Brimob Kelapa Dua, Depok, selatan Jakarta. Sekitar satu jam dari penjemputan Aslim, Kijang hitam B-8638-WU yang bergerak menembus kerumunan wartawan membawa Bun Bunan Hutapea ke rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Empat mantan anggota Dewan Gubernur BI itu menjadi tersangka karena diduga terlibat korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 100 milyar. Nama mereka, antara lain, disebut-sebut dalam dakwaan jaksa KPK karena melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, yang telah dipidana lima tahun penjara.

Dalam catatan yang dibuat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, kasus itu terungkap pada 2005, ketika tim audit BPK BI menemukan adanya aset/tanah BI yang digunakan yayasan. BI juga menyediakan modal awal yayasan, memberikan bantuan biaya operasional, dan mengawasi manajemennya. Karena ada hubungan afiliasi dengan BI, tim audit meminta laporan keuangannya agar dapat diungkapkan dalam laporan keuangan BI.

Namun BPK menemukan adanya penurunan aset yayasan sebesar Rp 93 milyar dari perbandingan posisi keuangan per 31 Desember 2003 dengan per Juni 2003. Karena itulah, BPK kemudian melakukan pendalaman kasus itu selama satu setengah tahun. Kasus ini akhirnya bergulir ke KPK.

Selain Burhanuddin, dua aktor lain dalam perkara ini juga telah diadili. Mereka adalah mantan Direktur Hukum BI, Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro BI Surabaya, Rusli Simanjuntak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman kepada keduanya masing-masing empat tahun penjara.

***

Febri Diansyah dari Divisi Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut penetapan status keempat mantan anggota dewan gubernur itu sudah tepat. Apalagi, penetapan status Aulia sejak awal proses hukumnya dikhawatirkan menjadi bias. Soalnya, ia besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Kalau boleh mengklasifikasikan, dia adalah pelaku utama,” kata Febri kepada Arif Koes Hernawan dari Gatra.

”Dari awal, kami melihat indikasi keterlibatannya signifikan,” ia menambahkan. Aulia, menurut Febri, ikut menyetujui ide awal penggunaan dana itu. Bentuk keterlibatannya, antara lain, ikut merencanakan penggunaan dana BI di yayasan, menyetujui, dan ikut menjadi koordinator pelaksanaannya. ”Posisinya signifikan,” kata Febri.

Karena itu, menurut Febri, Aulia pantas ditetapkan sebagai tersangka jauh-jauh hari sebelumnya. ”Minimal sama dengan Burhanuddin Abdullah,” katanya. Alat bukti untuk menahan Aulia sudah cukup. Antara lain, sebagaimana disebut ICW, terdiri dari 18 fotokopi surat sebagai alat bukti petunjuk dan tujuh alat bukti keterangan saksi dalam Pengadilan Tipikor.

Selain itu, dalam dakwaan terhadap Burhanuddin, nama Aulia disebut 114 kali. ”Kuantitas penyebutan ini berarti Aulia bersama Burhanuddin melakukan itu bersama-sama,” ujar Febri, yang menyebutkan bahwa kasus ini terjadi di level kebijakan dan implementasi. Di level kebijakan, nama Ketua BPK, Anwar Nasution, disebut-sebut terlibat.

Anwar hadir dalam tiga rapat. Yakni ketika rapat soal pemberian bantuan hukum pejabat BI, rapat pencairan Rp 100 milyar ke yayasan, dan rapat pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan, pelaksana kegiatan itu. Anwar, kata Febri, baik dari dokumen maupun fakta persidangan, tercatat hadir di sana. Indikasi keterlibatannya cukup kuat.

“Artinya, Anwar pantas ditetapkan juga sebagai tersangka,” tutur Febri. Namun hal itu belum dilakukan oleh KPK. Ia lalu menunjuk kasus penetapan status hukum Burhanuddin yang dilakukan menunggu sampai ia lepas dari jabatannya. Merujuk pada preseden itu, Febri menduga, KPK belum berani menetapkan status Anwar karena yang bersangkutan masih menjadi pejabat aktif.

***

Sempat pula berkembang wacana, Anwar tak bisa ditahan karena dia saksi pelapor yang dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 UU itu menyatakan, tuntutan hukum tidak dapat ditujukan kepada saksi, korban, dan pelapor, baik secara pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Dengan ketentuan pasal itu, Anwar bisa terbebas dari ancaman pidana.

Namun, menurut Febri, argumentasi yang menyatakan Anwar Nasution sebagai saksi pelapor yang dilindungi undang-undang itu tidak tepat. Meski ia mengakui bahwa Anwar memiliki kontribusi dalam pengungkapan kasus ini, dalam konstruksi hukum, yang berhak memberi pengurangan dan pembebasan di persidangan adalah hakim.

Dengan demikian, kata Febri, KPK harus mengajukan Anwar ke pengadilan sebagai tersangka, bahkan terdakwa. Apalagi, jika standar KPK minimal ada dua alat bukti, sebetulnya KPK sudah bisa menetapkannya sebagai tersangka. Lagi pula, dari fakta persidangan terungkap, Anwar berupaya menghilangkan barang bukti. ”Itulah yang harus dieksplorasi di pengadilan. Dan itu tidak mungkin terjadi jika Anwar tidak dijadikan sebagai tersangka,” ujarnya.

Tapi Anwar membantah terlibat dalam proses pengambilan keputusan penggunaan dana yayasan BI itu. Ia absen dalam rapat dewan gubernur pada 3 Juni 2003 karena sedang berada di Washington, DC, Amerika Serikat. Meskipun, ia mengaku hadir dalam rapat pada 22 Juli untuk membentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan dan mengembalikan dana yayasan.

Seingat Anwar, ia mengajukan dua keberatan dalam rapat itu. Pertama, ia keberatan dengan pembentukan Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) karena organisasi, lembaga, dan museum BI yang sudah ada dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan PPSK, yakni menyalurkan bantuan sosial kemasyarakatan maupun melakukan atau membelanjai kegiatan studi. Kedua, sebagai otoritas moneter, tidak perlu meminjam dari pihak mana pun, termasuk yayasan untuk menambah anggaran.

Selain itu, menurut Anwar, selama menjabat di Dewan Gubernur BI, ia tidak pernah diberitahu tentang cara-cara pengambilan uang dari yayasan yang ternyata melawan hukum. Anwar juga tidak pernah diberitahu soal penggunaan dana yayasan yang ternyata menyimpang dari tujuan PPSK. Sebab, faktanya, PPSK hanya merupakan tameng untuk tujuan yang berbeda dari lima tujuan PPSK, sebagaimana diputuskan dalam rapat dewan gubernur, 22 Juli 2003.

Anwar juga membantah pengakuan Oey Hoey Tiong, yang menudingnya memerintahkan pemusnahan dokumen rapat dewan gubernur yang ia teken. Oey, kata Anwar, tidak menyebut secara persis dokumen yang membuat dia memerintahkannya untuk memusnahkan. ”Sayangnya, pengadilan juga tidak menanyakan hal itu,” ujarnya. Ia membantah tuduhan Oey karena sadar betul bahwa pemusnahan dokumen merupakan kejahatan kriminal.

Sedangkan Ketua KPK, Antasari Azhar, memilih menunggu fakta yang muncul dalam menyikapi status Anwar. ”Itu menjadi konsentrasi kami ke depan,” katanya. Sebab semua fakta yang muncul bisa menjadi pertimbangan. Karena itu, ia mengajak untuk tidak menghujat orang sebelum ada faktanya.

Soal kekhawatiran bahwa Anwar akan berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ia mengingatkan bahwa kasus itu murni pidana korupsi, bukan delik aduan. ”Hendaknya membaca undang-undang itu jangan sepotong-sepotong, harus secara lengkap,” ujar Antasari.

Antasari balik bertanya, ”Bagaimana menghilangkan keterlibatan seseorang?” Misalnya bila si X dinyatakan sebagai perampok motor bersama si Y. Nah, karena si Y takut tertangkap, kemudian ia melaporkan si X sebagai pelaku perampokan. ”Apa karena itu Anda bisa dituntut bebas? Kan, tidak,” katanya.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang dapat meringankan seseorang dari hukuman atas kejahatan yang turut ia perbuat. Namun, menurut Ketua Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai, hal itu harus memenuhi beberapa syarat. Yakni bila saksi, korban, atau pelapor itu memiliki iktikad baik. ”Sepanjang keterangannya benar,” ujarnya kepada wartawan Gatra Putri Mira Gayatri.

Bagi dia, kalaupun tampak seperti sensasi, dengan laporan yang benar tidak akan ada masalah. Sebaliknya, jika laporan itu lebih sebagai karangan demi sensasi, akibatnya perlindungan terhadap saksi tidak bisa diberikan.

Rita Triana Budiarti dan Anthony Djafar – Gatra [4 Desember 2008]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Belanja di Apple Store bisa lewat Apple Watch
      Pembaruan Apple Store kini membuat pengguna Apple Watch dapat membeli item langsung dari pergelangan tangan.Fitur baru tersebut dapat dinikmati setelah pembaruan versi 4.1 aplikasi tersebut, tapi, tidak semua katalog bisa ...
    • Wapres: bela negara bukan hanya saat perang
      Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan semua harus mempersiapkan diri untuk bela negara, bukan hanya pada saat terjadi perang. "Bela negara bukan hanya perang, tapi juga memajukan negeri ini dengan baik dan berkeadilan," ...
    • Polda Kepri benarkan pesawat Polri jatuh
      Polda Kepri membenarkan pesawat M-28 Sky Truck dengan nomor regristrasi B-4201 hilang kontak dan diketahui jatuh di perairan Kabupatan Lingga pada sisi selatan Provinsi Kepri. "Iya benar, pesawat sempat hilang kontak. ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: