Kontraktor Alat Lab Unpatti Fiktif Disidangkan

Direktur Utama (Dirut) PT Cahaya Perdana Tjia Imanuel Ciwendro alias Akay, Jumat (12/12), menjalani disidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon sebagai terdakwa kasus pengadaan alat-alat laboratorium bioteknologi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon fiktif, sehingga merugikan negara Rp 805. 900.138,-.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai I Wayan Kawisada, didampingi hakim anggota Hendri Tobing dan Sugiyo Mulyoto.

Tim JPU yang terdiri dari: Ari Wokkas, Susi Akerina, Samy Sapulette, Agung Jayalantara dan Joko hermawan mendakwannya dengan pasal berlapis.

Dakwaan pertama, terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ji pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam dakwaannya, JPU mengungkapkan terdakwa selaku kontraktor pelaksanaan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bioteknologi Unpatti Ambon didasarkan surat perjanjian pemborongan tertanggal 14 April 2001, baik yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain yaitu, selaku pimpinan proyek W Tomasoa dan St Siahaenenia, A Patituley, M Verman, J Siwalete, J Werinussa, L Siabessy, P Siahaya selaku panitia penerima dan pemeriksa barang (dalam berkas perkara terpisah-red) pada 27 September 2001 bertempat di Kantor Proyek Unpatti Belakang Soya Ambon secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

Tahun 2001, Unpatti mendapatkan Daftar Isian proyek (DIP) untuk pengadaan peralatan laboratorium bioteknologi senilai Rp 899.990.000. Atas dasar itu, Pimpro, W Tomasoa bersama dengan panitia tender pengadaan peralatan laboratorium menyiapkan administrasi seolah-olah dilakukan proses tender. Padahal kenyataannya tidak pernah dilakukan namun langsung ditunjuk PT Cahaya Perdana, yang mana terdakwa sebagai Dirutnya.

JPU mengungkapkan, dalam surat perjanjian pemborongan disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 160 hari terhitung sejak Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan. Didalamnya dicantumkan, kalau pembayaran uang kontrak dilakukan sekaligus setelah terdakwa menyerahkan barang dengan baik serta dibuat berita acara penyerahan barang.

Kemudian tanggal 27 September 2001 bertempat di Kantor Proyek Unpatti terdakwa bersama panitia penerima dan pemeriksa barang serta pimpro membuat dan menandatangani berita acara penerimaan/pemeriksaan barang.

Dalam surat itu disebutkan bahwa panitia penerima dan pemeriksa barang telah memeriksa dan meneliti barang pelalatan laboratorium bioteknologi Tahun 2001 yang diadakan oleh PT Cahaya Perdana dengan hasil baik dan lengkap.

Menurut JPU, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat 3 huruf a Keppres 18 Tahun 2000, yaitu berusaha mempengaruhi pejabat yang berwenang dalam bentuk cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannnya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan kontrak dan atau ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Setelah itu, terdakwa bersama dengan L Siwabessy, sebagai pelaksanaan pada bagian perlengkapan Unpatti dan Pimpro juga menandatangani berita acara penyerahan barang yang menerangkan kalau Siwabessy telah menerima barang-barang pengadaan peralatan laboratorium bioteknologi. Padahal, kenyataannya terdakwa tidak pernah menyerahkan peralatan tersebut.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat (3) huruf e Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secara bertanggung jawab.

Berdasarkan berita acara penyerahan barang dan pemeriksaan barang peralatan laboratorium bioteknologi dan berita acara penyerahan barang itulah, maka pada tanggal 30 November 2001 digunakan oleh bendahara proyek Dolvina Selanno untuk mengajukan surat permintaan pembayaran dana proyek ke Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN) Ambon yang ditandatangani oleh Selanno dan Tomasoa.

Atas dasar itu, tanggal 5 Desember 2001, KPKN Ambon menyeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), sehingga terdakwa menerima pembayaran uang pengadaan peralatan laboratorium di rekening PT Cahaya Perdana pada Bank Danamon dengan nomor rekening 109.00000041-1 sebesar Rp 805.900.138,- Padahal, terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium bioteknologi. Akibatnya negara rugikan Rp 805.900.138,-.
Usai membacakan dakwaan tersebut, melalui tim penasehat hukum (PH)-nya yang diketuai oleh Anthony Hatane, terdakwa mengatakan, tidak mengajukan eksepsi.

Hakim akhirnya menunda persidangan hingga Rabu (17/12) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Siwalima

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: