Fatwa Haram bagi Golput

stop-golputDua kali melaksanakan pemilihan umum secara demokratis di era reformasi rupanya tak membuat para politikus semakin matang. Buktinya, kini muncul usulan aneh: meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan golput (golongan putih) dalam pemilu. Upaya memanfaatkan ajaran agama dalam politik seperti ini amat ganjil karena demokrasi memiliki kaidah sendiri. Mencoblos dalam pemilu bukanlah kewajiban, melainkan hak politik.

Patut disesalkan pula usulan itu datang dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid, yang selama ini dikenal berpandangan terbuka dan proreformasi. Menurut bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, fatwa mengenai golput penting buat meningkatkan partisipasi politik. Ia juga mengatakan partisipasi yang tinggi akan menunjukkan tingkat kedewasaan warga yang meningkat dalam berdemokrasi. Alasan ini jelas mengada-ada. Di negara-negara maju dan telah matang berdemokrasi, tingkat partisipasi dalam pemilu justru rendah.

Gagasan itu mungkin bertujuan meredam manuver Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang mengampanyekan golput. Gus Dur bersikap demikian setelah pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa yang disokongnya dikalahkan oleh PKB versi Muhaimin Iskandar di pengadilan. Jelas, pilihan ini tidak bisa dipersalahkan, apalagi diharamkan. Akan lebih baik jika anjuran Gus Dur untuk golput dibalas dengan anjuran pula. Hidayat bisa menyerukan sebaliknya dengan meminta umat Islam tetap memilih.

Golput sebetulnya tidak terlalu mencemaskan, kendati angkanya cenderung meningkat. Dalam Pemilu 1999, persentase orang yang tidak menggunakan hak pilih 10,40 persen. Jumlah golput meningkat menjadi 23,34 persen pada 2004. Tapi persentase ini masih jauh di bawah angka golput di negara-negara maju, yang mencapai 40 persen atau lebih.

Kalaupun angka golput perlu dikurangi, pemecahannya jelas bukan dengan fatwa dari lembaga keagamaan. Partai-partai bisa menangkal timbulnya golput, antara lain dengan memperbaiki citra mereka. Jika partai-partai cenderung menjadi sarang koruptor dan hanya mengobral janji yang muluk-muluk, bagaimana mungkin warga tertarik datang ke tempat pencoblosan. Apalagi bila calon legislator yang terpampang adalah politikus yang belangnya sudah dikenal publik.

Memanfaatkan fatwa MUI buat mendongkrak partisipasi dalam pemilu justru bisa dianggap merendahkan agama. Ajaran agama dicampuradukkan dengan urusan perolehan kursi partai tertentu atau perolehan suara seorang calon. Inilah kecenderungan yang telah muncul di Jawa Timur. MUI Madura mengeluarkan fatwa yang mengharamkan golput dalam pemilihan gubernur yang lalu, juga untuk pemilu legislatif dan presiden nanti.

Tak perlu diikuti, apalagi diusulkan untuk diterapkan secara nasional, fatwa MUI Madura itu justru harus diluruskan oleh MUI pusat. Mengharamkan golput tak akan membuat warga semakin dewasa dalam berdemokrasi. Yang akan terjadi malah sebaliknya, masyarakat cenderung terjerat arus mobilisasi, bukan partisipasi murni yang didasari oleh kesadaran melaksanakan hak pilih.

TempoInteraktif

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Sering terbang? Ini alasan kulit harus dirawat ekstra
      Menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pesawat terbang bisa jadi berita buruk bagi kulit Anda. Kelembaban rendah dan terpaan pendingin udara membuat kulit jadi kering.Dr. Radityo Anugrah yang memiliki spesialisi di bidang kulit ...
    • Yogyakarta kukuhkan Satgas Saber Pungli
      Kota Yogyakarta kini memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setelah dikukuhkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo, Selasa. "Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk ...
    • Pemerintah keluarkan harga patokan ayam
      Kementerian Pertanian mengeluarkan harga patokan ayam ras pedaging melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menandatangani revisi ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: