Berhukum dengan Akal Sehat

Negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang papan nama ”Negara Hukum”. Itu baru awal karena masih banyak yang harus dibereskan, misalnya kita masih perlu memikirkan bagaimana cara berhukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi rumah yang membahagiakan rakyatnya.

Umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih didominasi ”berhukum dengan peraturan” daripada ”berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (conscience) hukum tidak ikut dibawa-bawa.

Kiranya, bukan dengan cara seperti inilah, sebaiknya negara hukum dibangun dan jalankan. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu taking rights seriously dan melakukan moral reading of the law. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar negara hukum menjadi rumah yang membahagiakan rakyat.

Bernurani

Kitab undang-undang dan peraturan hukum itu memiliki jangkauan terbatas karena hanya berisi rumusan kaidah secara umum dan untuk keadaan yang bersifat umum pula (general rules). Apabila jangkauan yang umum itu dijadikan pegangan secara mentah-mentah, negara hukum kita hanya akan merupakan negara teks undang-undang, bukan negara hukum bernurani (with conscience).

Untuk memunculkan nurani hukum itu, diperlukan cara berhukum yang progresif, yaitu dengan akal sehat. Korupsi, misalnya, dapat dibidik dengan baik oleh undang-undang jika kita berhukum dengan akal sehat. Hukum sering dituding menjadi ”pelabuhan aman” (safe haven) bagi koruptor karena kita hanya berhukum dengan teks atau akal peraturan. Sungguh, diperlukan kreativitas akal sehat dalam penegakan hukum.

Berhukum memang dimulai dari teks, tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai di situ. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat, yaitu melalui hukum dengan akal sehat. Hukum lalu menjadi institut akal sehat (reasonable) dan bukan sekadar institut penerapan teks.

Karikatur ketidakadilan

Agar lebih mampu mendatangkan keadilan, berhukum melalui teks yang abstrak itu dibuat menjadi lebih reasonable atau fair melalui berbagai cara, seperti diskresi dan institut equity pada sistem Common Law. Hukum sebagai teks, yang notabene buta, berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak memerhatikan kreativitas akal sehat dalam penerapannya. Hukum yang dijalankan tanpa akal sehat dapat menjadi karikatur ketidakadilan.

Pihak-pihak yang tidak setuju dengan penegakan hukum melalui akal sehat menuding cara itu sebagai mengacaukan kepastian hukum (sic!). Berhukum atas nama akal sehat memang dapat diselewengkan untuk kepentingan lain. Ini bukan lagi akal sehat namanya, tetapi berhukum secara ”akal-akalan”. Hukum akal sehat yang progresif memiliki nurani, sedangkan berhukum dengan teks semata itu ”melek teks”, tetapi ”buta nurani”. Berapa banyak koruptor lolos karena tertolong pembacaan teks undang-undang secara mentah- mentah. Kepastian hukum sudah berubah menjadi ”kepastian ketidakadilan”.

Berhukum itu merupakan pekerjaan rumit jika tidak dikatakan sebuah seni (art). Ia bukan ilmu pasti. Hukum memang dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, tetapi ia tidak otomatis datang dengan adanya undang- undang. Penerapan undang-undang dengan akal sehat menjadi bagian amat penting dan gawat (crucial) dalam sebuah negara hukum. Memang sulit menemukan titik akurat, di mana kepastian peraturan bertemu dengan kepastian akal sehat. Namun, di situlah letak rahasia penegakan hukum yang berkualitas.

Perlu musyawarah

Komunitas Fakultas Hukum Universitas Erasmus, Rotterdam, Belanda, memiliki gagasan amat menarik. Mereka tidak membiarkan hukum dijalankan menurut kata-kata dalam teks begitu saja. Mereka mengatakan, hukum memang dimulai dari peraturan, tetapi peraturan itu tidak langsung diterapkan begitu saja. Ia perlu dimusyawarahkan (overleg) lebih dulu agar mencapai hasil baik. Saya terkejut, karena biasanya dikatakan, Belanda (Barat) itu berpikir dan bertindak amat eksak-rasional dan hanya orang Indonesia (Timur) saja yang suka bermusyawarah. Musyawarah atau overleg itu boleh disebut sebagai kata lain untuk ”akal sehat”.

Negara hukum Indonesia yang sudah berusia 60 tahun lebih sebaiknya diperkaya dengan cara berhukum berdasarkan akal sehat. Determinasi tentang cara berhukum akal sehat itu menjadi bagian penting perjalanan negara karena akan menentukan kualitas negara hukum kita.

Teks-teks hukum yang hanya dibaca kata-katanya (black letter law) tidak menjamin kualitas produk hukum yang adil. Rumusan hukum yang bersifat umum dan diterapkan secara kaku terhadap kejadian di masyarakat, yang notabene bersifat unik, berisiko menimbulkan ketidakadilan. Para penegak hukum atau kita semua perlu menggunakan akal sehat dan tidak semata-mata menggunakan akal peraturan.

SATJIPTO RAHARDJO Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang – KOMPAS

1 Comment

  1. INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

    Putusan PN. Jkt. Pst No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan
    demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha.
    Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska
    justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal
    di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku
    Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi
    melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak
    ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil

    berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’. Maka benarlah

    statemen KAI : “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap”.

    Bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah sangat jauh sesat

    terpuruk dalam kebejatan. Quo vadis hukum Indonesia?

    David
    (0274)9345675


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: