Antasari Azhar: KPK Bukan Lembaga Ad Hoc

Pekan-pekan ini adalah hari yang cukup sibuk untuk Antasari Azhar. Pekan ini Komisi Pemberantasan Korupsi memang berusia lima tahun. ”Saya harus lembur menyiapkan laporan,” ujarnya seraya tertawa, Selasa petang pekan lalu, saat menerima Tempo di ruang kerjanya di lantai tiga, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Selain terdapat sejumlah foto dirinya dan foto keluarga dalam ukuran kecil, di situ ada sebuah puisi kiriman sahabatnya di Sumatera. Isinya pesan untuk Antasari agar terus berjalan lurus. Selain pernak-pernik itu, di belakang meja kerjanya terdapat sepotong layar monitor. Dari layar ini Antasari bisa melihat dan memantau ruang pemeriksaan tersangka kasus korupsi di lantai tujuh dan delapan. ”Jika ada sesuatu, langsung saya panggil pemeriksanya ke sini,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi dua tahun silam memutuskan pembuatan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selesai sebelum Desember 2009. Kepada para wakil rakyat, pertengahan bulan lalu, ia juga sudah memberikan masukan. Ia misalnya meminta hakim karier yang kelak menjadi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi benar-benar lepas dari pekerjaannya sebagai hakim pengadilan negeri. ”Dengan demikian, semua hakim ya hakim tipikor, tidak ada lagi hakim ad hoc atau hakim karier dalam Pengadilan Tipikor,” ujarnya. Berikut ini petikan wawancara Antasari dengan L.R. Baskoro, Anne L. Handayani, dan Rini Kustiani dari Tempo.

Sejauh mana pentingnya keberadaan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu untuk Komisi Pemberantasan Korupsi?

Semua perkara yang kami sidik akan masuk pengadilan ini. Pengadilan ini akan berkonsentrasi khusus pada perkara korupsi. Kalau dikirim ke pengadilan negeri, kan, satu perkara campur dengan perkara lain. Kalau perkara itu masuk pengadilan negeri, misalnya, kami belum tahu apakah perkara kami dulu yang akan disidangkan. Di sana, selain ada kasus korupsi, ada juga kasus perdata. Tapi Pengadilan Tipikor kan lain, khusus korupsi. Saya tidak membandingkan (hakim) di pengadilan negeri dan Pengadilan Tipikor. Tapi, apa pun hasil Pengadilan Tipikor, dari putusan-putusannya bisa dinilai. Saya kira putusan itu baik.

Kenapa menurut Anda harus ada pengadilan khusus korupsi?

Karena korupsi itu extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi itu berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Nah, ini (pengadilan khusus korupsi) adalah sarana percepatan. Semua kasus korupsi yang disidik kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau polisi muaranya nanti ke Pengadilan Tipikor.

Apa masukan Anda terhadap Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kini dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat?

Lebih baik hakimnya disebut hakim pada Pengadilan Tipikor. Juga cara perekrutan hakim dari hakim karier dan nonkarier. Mereka lebih baik direkrut oleh Komisi Yudisial saja. Semua namanya hakim Pengadilan Tipikor, jadi tidak ada pengelompokan. Hakim-hakim Pengadilan Tipikor tidak boleh merangkap pada pengadilan lain, sehingga mereka bisa berkonsentrasi menjadi hakim di Pengadilan Tipikor.

Anda melihat kelemahan rancangan undang-undang sekarang itu?

Tidak usahlah ada pemeriksaan pendahuluan. Itu kan seperti memeriksa dakwaan, terlalu masuk substansi, teknik. Soal surat dakwaan, hukum acara pidana yang sekarang sudah memfasilitasinya. Ketika penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, dalam waktu tujuh hari, hakim bisa menilai dan mengembalikan dakwaan itu untuk diperbaiki. Masalah lain adalah tempat Pengadilan Tipikor. Untuk kuartal pertama, saya berpendapat lebih baik di ibu kota provinsi dulu.

Pembahasan rancangan undang-undang ini di Dewan Perwakilan Rakyat lambat. Ada yang menyatakan itu disengaja karena Anda menangkap orang-orang Dewan….

Ah, saya tidak berpikir begitu, berpikir positif saja.

Bagaimana jika Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu tidak juga jadi hingga tenggat waktu yang ditentukan?

Pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jika peraturan itu tidak disetujui Dewan, KPK tetap bekerja, tapi perkaranya dibawa ke pengadilan negeri. Jika Pengadilan Tipikor tidak ada, tidak otomatis KPK tidak bekerja. Cuma tadi itu, kalau kami kembali ke situ (pengadilan negeri), berarti menghilangkan makna yang tadi itu. Katanya ingin percepatan pemberantasan korupsi. Katanya kita menandatangani konvensi antikorupsi. Lho kok masih gaya lama?

Selama ini tersangka yang dikirim Komisi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ada yang lolos….

Persoalannya, kami memang tidak boleh menghentikan penyidikan. Artinya, kalau perkara sudah dinyatakan masuk penyidikan, konsekuensinya harus masuk pengadilan. Sehingga, dalam tahap penyelidikan, kami sudah mulai berbicara tentang alat bukti supaya tak lolos. (Pembuktian) yang fifty-fifty saja saya enggak mau!

Ada yang berpendapat Komisi adalah lembaga ad hoc. Menurut Anda?

Bukan pemahaman saya, ad hoc itu kan sementara. KPK ad hoc untuk kasus apa? Apakah menunggu korupsi habis baru bubar? Kalau korupsinya habis, bukan hanya KPK yang bubar. Pengadilan atau kejaksaan juga bisa bubar.

Apa target capaian Komisi tahun 2009?

Kami ingin meningkatkan yang dilakukan pada 2008. Yang akan menjadi prioritas antara lain pengusutan rekening liar, bantuan luar negeri, penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, dan kejahatan perbankan.

TEMPO (29 Desember 2008)

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Sering terbang? Ini alasan kulit harus dirawat ekstra
      Menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pesawat terbang bisa jadi berita buruk bagi kulit Anda. Kelembaban rendah dan terpaan pendingin udara membuat kulit jadi kering.Dr. Radityo Anugrah yang memiliki spesialisi di bidang kulit ...
    • Yogyakarta kukuhkan Satgas Saber Pungli
      Kota Yogyakarta kini memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setelah dikukuhkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo, Selasa. "Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk ...
    • Pemerintah keluarkan harga patokan ayam
      Kementerian Pertanian mengeluarkan harga patokan ayam ras pedaging melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menandatangani revisi ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: