Tak Ada Lagi Durian Nomplok

mahkamah-konstitusiSemula Jarot Doso Purwanto, 39 tahun, tak berminat jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dia tak yakin berkarier di jalur politik menjanjikan masa depan cemerlang. ”Apalagi regenerasi di partai-partai masih bermasalah,” katanya. Dia cukup puas menjadi anggota staf ahli Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di lembaga legislatif sambil menyelesaikan studi S-2 di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tapi dia mengangguk juga ketika ditawari formulir calon legislator dari PDI Perjuangan dua bulan lalu. ”Untuk investasi politik saja,” kata Jarot, tertawa. Dia kebagian nomor urut tujuh dari delapan calon di daerah pemilihan Jawa Tengah IV, yang meliputi wilayah Kabupaten Sragen. Bertengger di urutan pertama: Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Mangara Siahaan.

Saking tak seriusnya mencalonkan diri, Jarot tak punya jadwal khusus berkunjung ke Sragen meski dia lahir di kota itu. Dia pun hanya rela merogoh kocek Rp 5 juta untuk membeli bendera dan spanduk ala kadarnya. ”Saya ogah kampanye. Sudah duit tak punya, peluang menang nyaris tidak ada,” katanya. Pada Pemilihan Umum 2004, PDI Perjuangan hanya meraih tiga kursi di daerah pemilihan itu. Artinya, di atas kertas, Jarot, yang posisinya bertengger satu nomor dari bawah, sudah kalah sebelum perang. ”Kalaupun saya nanti mendapat suara terbanyak, yang mendapat durian nomplok ya mereka yang bercokol di nomor atas,” ujarnya.

Tapi semua berubah sejak Selasa pekan lalu. Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan soal penentuan pemenang kursi Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan nomor urut calon seperti diatur Pasal 214 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008. Dengan kata lain, dominasi partai dalam menentukan siapa calon yang berhak mendapat nomor peci kini dikebiri.

Walhasil, Jarot kini punya peluang. Sejumlah kolega segera dia hubungi untuk menjadi anggota tim sukses di luar struktur pengurus partai. Fulus cadangan pun dicari dari kanan-kiri. ”Saya yakin menang. Kan, saya putra daerah,” katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. menyimak satu demi satu paparan para hakim konstitusi yang duduk di meja bundar ruang rapat Mahkamah, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Awal pekan lalu, mereka berkumpul untuk memutuskan sikap atas permohonan pembatalan dua pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Bergiliran, Akil Muchtar, Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fajar, Maria Farida Indrati, Achmad Sodikin, Maruarar Sirait, dan Muhammad Alim menyampaikan pandangannya.

”Dari tujuh hakim itu, enam orang setuju pasal itu dicabut. Hanya Ibu Maria yang menolak,” kata Mahfud saat ditemui Tempo di kediamannya, akhir pekan lalu. Maria Farida menolak karena menilai sistem suara terbanyak bertentangan dengan upaya afirmatif untuk menambah jumlah perempuan di parlemen. Mahfud sendiri mendapat giliran bicara terakhir. ”Saya ikut yang banyak saja,” katanya bercanda.

Menurut Mahfud, para hakim konstitusi menafsirkan undang-undang dasar dari berbagai perspektif. Ada yang menilai suatu pasal dari sejarah perdebatan pada saat perumusannya, ada yang menilai dari aspek bahasa hukumnya, ada yang dari sudut pandang sosiologis, filosofis, sampai niat awal para perumus konstitusi. ”Setiap hakim punya pegangan mazhab penafsiran sendiri dalam memutuskan suatu perkara,” kata Mahfud.

Untuk perkara uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum ini, pertimbangan utama para hakim adalah soal kedaulatan rakyat dan keadilan di mata hukum. ”Dalam pemilihan orang, tentu yang seharusnya menang adalah orang yang mendapat suara terbanyak,” kata Mahfud.

Meski begitu, guru besar ilmu tata negara di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ini tak membantah bahwa sejak dulu dia memang pendukung sistem distrik murni. ”Sewaktu masih menjadi dosen, saya banyak menulis buku dan artikel mendukung penerapan sistem distrik dalam pemilihan umum,” katanya.

Pengalaman pribadinya sebagai anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa ikut berpengaruh. Mahfud membantah putusan itu diambil karena pengaruh partai-partai yang sebelumnya sudah menerapkan suara terbanyak, seperti Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. ”Itu fitnah,” katanya. Meski dekat dengan bekas koleganya di Senayan, Mahfud menegaskan tak satu pun pengurus partai menghubunginya sebelum keputusan Mahkamah diambil pekan lalu. ”Kalau ada yang mencoba menekan saya, saya pasti teriak,” katanya. ”Saya kan orangnya ceplas-ceplos.”


Ketika hakim mengetukkan palu di akhir sidang uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum, Muhammad Sholeh langsung menangis. ”Saya lega sekali,” katanya pekan lalu. Sholeh adalah aktivis PDI Perjuangan di Surabaya. Dia salah satu pemohon uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Tiga lainnya adalah Sutjipto dan Septi Notariana (calon anggota Dewan dari Partai Demokrat) serta Jose Dima Satria (pemilih).

Sepanjang pekan lalu, ratusan pesan pendek pujian dan ucapan terima kasih tak henti-hentinya masuk ke telepon seluler Sholeh. ”Pengirimnya sebagian besar adalah calon legislator yang mendapat nomor sepatu,” katanya, tersenyum. ”Calon nomor sepatu” adalah istilah untuk calon legislator nomor urut bawah.

Sholeh sendiri hanya nomor tujuh pada daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo. Ketika dia mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah, namanya dicoret dari daftar calon PDI Perjuangan.

Selama persidangan di Ibu Kota, Sholeh pulang-pergi Surabaya-Jakarta dengan biaya sendiri. Materi persidangan pun dia siapkan sendiri. Sholeh adalah mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik di Surabaya. Pada 1996, dia dipenjarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok, Surabaya, setelah mengorganisasi demonstrasi buruh. Ketika Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie membebaskan semua tahanan politik pada Juli 1998, Sholeh ikut bebas. ”Waktu itu saya juga menangis,” kata Sholeh.

Rizal Dharma Putra, 41 tahun, calon legislator dari Partai Keadilan Sejahtera untuk wilayah Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, termasuk pengirim pesan pendek ke telepon Sholeh. ”Saya menghargai perjuangan Anda. Vox populi vox dei,” tulisnya.

Di daerah pemilihannya, Rizal mendapat nomor sepuluh. Namun kini putra politikus Partai Keadilan Sejahtera, Suripto, itu yakin bisa lolos ke Senayan. Jaringannya cukup mengakar di sana. Maklum, kakeknya mantan Bupati Cirebon. ”Tadinya, saya hanya menyiapkan Rp 20 juta untuk kampanye,” katanya. ”Sekarang saya sedang mencari donatur tambahan,” ujarnya terus terang.

Calon Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut pertama di daerah tersebut adalah Machfudz Siddiq, ketua fraksi partai itu di parlemen saat ini. Machfudz mengaku seluruh strategi kampanyenya sekarang berubah. ”Saya harus lebih sering turun ke bawah,” katanya. Untung, Machfudz sudah menyiapkan Rp 500-600 juta untuk kampanye.

Machfudz tak menutup kemungkinan ada instruksi dari pemimpin partai agar konstituen partainya memilih calon legislator nomor kecil saja. Pertimbangannya, kata dia, partai sudah menyaring kemampuan semua calon dan menempatkan mereka yang terbaik di nomor atas. ”Sekarang peluang mereka jadi mengecil,” katanya.

Wahyu Dhyatmika, Akbar Tri Kurniawan (Jakarta), Kukuh Setyo Wibowo (Surabaya) – TEMPO (29 Desember 2008)

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: