Kisruh PNBP di UNPATTI

Ramainya kasus penyalahgunaan dana PNBP di Universitas Pattimura yang tidak jelas besarnya hingga saat ini masih dalam tahap pendalaman penyidikan di tingkat Kejati Maluku, sekalipun pada tanggal 22 Januari, telah ditetapkan mantan PUREK II UNPATTI, Dra. Hawa Ambon sebagai satu-satunya tersangka?

Polemik yang terjadi di media cetak, semakin membingungkan. Di satu sisi keterangan dari Kejati hanya samar-samar, di sisi yang lain tuntutan berbagai pihak (LSM, mahasiswa, dosen) yang seakan-akan paling tahu tentang masalah ini juga membuatnya bertambah semrawut saja. Sebenarnya kelemahan dari pemberitaan di media cetak karena tidak diberlakukannya azas “cover both side”, sehingga tentu saja diragukan validitasnya. Kalau pihak media cetak hanya memikirkan peningkatan oplag dari pemberitaannya… beginilah jadinya.

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang lazim disebut PNBP.

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

  1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
  2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
  4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
  5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
  7. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Perguruan tinggi sebagai salah satu unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai satuan kerja, perguruan tinggi menerima berbagai jenis pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal penerimaan tertentu dengan jumlah yang  kadang-kadang tidak dapat diperkirakan.

Menurut Pasal 4, Undang-Undang Nomor 20. 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dinyatakan bahwa “seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara”. Jika tidak diserahkan sesuai dengan aturan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang berat. Sanksi bagi yang tidak menyetorkan PNBP ke kas negara dinyatakan dalam Pasal 21, yaitu dipidana 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah PNBP yang terutang.

Untuk tidak terjadi penyimpangan penggunaan PNBP, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor : 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Pada Perguruan Tinggi. Intinya adalah PTN dilarang keras menggunakan langsung semua penerimaan negara bukan pajak dan pengelolaannya sesuai dengan sistem mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jenis PNBP Departemen Pendidikan Nasional diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jenis PNBP Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari:

  1. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
  2. Penerimaan karcis masuk musium
  3. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
  4. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
  5. Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintah

Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa PNBP Unpatti adalah semua penerimaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan kontrak serta sumbangan dalam bentuk hibah baik dari perorangan maupun pemerintah atau lembaga non pemerintah.

Mekanisme pengelolaan PNBP dengan sistem APBN sangat menyulitkan bagi sebuah PTN karena harus menunggu persetujuan melalui Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan dan DPR-RI. Proses revisi memerlukan waktu lama dan persetujuannya sering terjadi pada akhir tahun. Mekanisme dan prosedur seperti ini sangat tidak cocok dengan irama kegiatan perguruan tinggi yang harus melayani jasa pendidikan. Oleh sebab itu beberapa PTN telah mengambil langkah untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) seperti ITB, UI, IPB, UGM, UNAIR, dan USU.

Menilik persoalan pengelolaan keuangan yang semakin ketat, PTN tidak mungkin melabrak peraturan pengelolaan keuangan negara dengan alasan keterpaksaan untuk memberi pelayanan atau alasan lainnya. Beberapa PTN berupaya untuk mengusulkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) seperti halnya pengelolaan keuangan rumah sakit umum.

Usulan ini pada awalnya mendapat tantangan dari Dikti yang pada saat itu sangat berkeinginan untuk mewujudkan PT BHP. Namun dengan semakin banyaknya temuan penyimpangan penerimaan dan penggunaan PNBP di beberapa PTN dan resiko pelanggaran hukum, maka pada Rembuk Pendidikan Nasional pada tanggal 4–6 Februari 2008 di Jakarta dan beberapa seri pertemuan rektor PTN se-Indonesia, maka disepakati bahwa PTN dapat mengusulkan PK BLU.

Pengusulan PK BLU ini sangat terbuka sesuai dengan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 23/2005 tentang PK BLU. Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan surat DirJen DIKTI Nomor 500/D/T/2008, tanggal 19 Februari 2008. Isi surat tersebut terdiri dari butir penting: (a) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) tidak perlu memasukkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PT BHMN, (b) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang lain diminta untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

PNBP yang dapat diperkirakan sebenarnya hanyalah sumbangan pendidikan yang berupa SPP mahasiswa (termasuk dana pembangunan), yang dapat dihitung jumlahnya serta penggunaannya, dan dimasukkan ke dalam DIPA. SPP mahasiswa tidak hanya dari pelaksanaan kelas reguler saja, tetapi juga dari kelas non reguler (extension). Di Unpatti sendiri, selain pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), juga ada kelas extension pada beberapa fakultas. Semua dana pendidikan berupa SPP dan sumbangan lainnya yang ditarik dari mahasiswa termasuk ke dalam dana PNBP dan harus disetorkan ke kas negara. Sementara bentuk penerimaan lainnya seperti kontrak kerja, hibah perorangan, lembaga pemerintah ataupun non pemerintah tidak dapat diperkirakan sebelumnya karena dapat muncul kapan saja selama tahun anggaran berjalan, sehingga sulit diperkirakan jumlahnya dan tidak dimasukkan ke dalam DIPA.

Menyinggung PNBP yang diterima dari SPP mahasiswa pada kelas reguler, dibuat pembagian 70% untuk fakultas dan 30% untuk universitas. Melihat besaran seperti ini tentu sangat membingungkan bila didapati dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana PNBP di tingkat universitas sampai sebesar Rp. 13 milyar apalagi Rp. 30 milyar, sementara alokasi  yang terbesar justru berada di tingkat fakultas. Timbul dugaan saya, jangan-jangan dana ABT, APBN-P, atau dana yang berasal dari DIPA DitJen Dikti diklasifikasikan juga sebagai  PNBP. Kalau dugaan ini benar, tentu saja merupakan kesalahan fatal karena dana-dana tersebut bukan merupakan sumbangan ataupun hibah seperti yang dimasukkan sebagai jenis PNBP pada Departemen Pendidikan Nasional (PP Nomor 22 Tahun 1997).

Bila menilik dari jumlah mahasiswa UNPATTI yang ada sekarang, maka dana yang diperoleh tidak akan melebihi Rp.10 milyar. Jumlah dana sebesar ini pun belum mencukupi untuk mendanai proses pendidikan, apalagi dengan kisaran SPP Rp. 200.000 – Rp. 500.000 per semester saat ini. Idealnya untuk mendanai pendidikan seorang mahasiswa harus sebesar Rp. 8.000.000 per tahun, dimana mahasiswa maksimum menyumbang 30% sementara sisanya 70% ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan hitungan tersebut, maka seharusnya SPP untuk mahasiswa kelas reguler minimal sebesar Rp 1.000.000 per semester dengan konsekuensi adanya peningkatan mutu layanan, seperti penggunaan perpustakaan dan internet gratis disamping kebutuhan mahasiswa lainnya.

Penyelenggaraan kelas non reguler yang diselenggarakan oleh PTN pada dasarnya sedikit berbeda dari kelas reguler. Mulai dari penerimaan mahasiswanya, dimana kelas ini diikuti oleh peserta didik secara paruh waktu dengan beban hanya 9 sks per semester, tetapi dengan biaya SPP yang lebih tinggi karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi seleksi penerimaan mahasiswanya tidak melalui SPMB tetapi melalui seleksi khusus dan diutamakan bagi pegawai/karyawan atau lulusan SMU 4 tahun yang lalu.

Hingga saat ini saja pembagian persentase untuk universitas dan fakultas tidaklah jelas, entah karena belum ada mekanisme yang mengaturnya atau alasan yang lain. Padahal sesuai SK DirJen DIKTI No 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi Negeri, jelas sekali pada pasal 7 dikatakan “Perencanaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan program reguler maupun non reguler serta pengalokasiannya dilakukan sepenuhnya oleh Rektor Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan dalam bentuk Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi”. 

Melihat hal tersebut, nyata bahwa pengalokasian dana PNBP jauh lebih besar yang berada di tingkat fakultas dibandingkan di tingkat universitas yang seharusnya di setor ke kas negara. Kalaupun terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana PNBP, bukanlah tidak mungkin akan lebih besar di fakultas dibandingkan di tingkat universitas.

Pendapatan bukan pajak lainnya selain SPP memang sangat rawan penggunaannya baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas karena tidak terkontrol layaknya yang ada di dalam DIPA. Penyimpangan penerimaan dan penggunaan PNBP ini dapat terjadi secara tidak sengaja maupun sengaja, tetapi tentu saja bukan untuk pembelian parsel Natal dan Lebaran, sekalipun dengan alasan untuk pegawai dan pejabat di lingkungan Unpatti seperti yang diberitakan di media cetak.

Dengan adanya Undang-undang No. 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara maka lembaga manapun juga termasuk Universitas Pattimura wajib mentaatinya. Pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan, telah memiliki aturan yang jelas. Sebelum keluarnya ketiga undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan relatif lebih longgar dari jeratan hukum. Tetapi sekarang pengelolaan keuangan negara di luar aturan yang telah ditetapkan dapat berujung dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, kelalaian dalam menjalankan tugas dan lain sebagainya. Semua tuduhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara dan pejabat beserta pelaksana yang terlibat akan dijerat dengan kasus korupsi.

Semoga dapat menjadi masukan yang berharga bagi semua pihak serta menjernihkan berbagai persoalan yang terkait dengan PNBP di Universitas Pattimura yang akhir-akhir ini menjadi berita utama di beberapa media cetak Maluku.  HOTU MESSE…

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Patti Smith akan bernyanyi untuk antar Hadiah Nobel bagi Bob Dylan
      Saat pidato penerima Hadiah Nobel Sastra Bob Dylan dibacakan, rekannya sesama penyanyi sekaligus penulis lagu Patti Smith akan menyanyikan salah satu lagu terbaiknya pada selebrasi Hadiah Nobel di Stockholm nanti.Smith akan ...
    • YLBHI ramalkan jaksa akan sulit buktikan kesalahan Ahok
      Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, bahkan Jaksa diyakininya akan sulit ...
    • Malaria sudah ada di zaman kekaisaran Romawi
      Para peneliti mengungkapkan analisis DNA gigi berusia 2.000 tahun yang digali dari satu kuburan di Italia menunjukkan bukti kuat bahwa malaria sudah ada selama Kekaisaran Romawi.Temuan itu berdasarkan pada DNA mitokondria - ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: