Sulitnya Menghapus Pangkat Jenderal Polisi

Neta S. Pane kecewa berat. Sejak jauh hari, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) –LSM yang kerap memantau kinerja kepolisian– itu menyusun makalah tentang reformasi Polri. Segepok data dan hasil penelitian dia cermati berhari-hari demi memastikan tak ada yang salah dalam makalahnya.

Rencananya, Neta mempresentasikan gagasannya itu dalam seminar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kamis dua pekan lalu. Tapi, beberapa jam menjelang acara, penyelenggara seminar menghubunginya. Seminar bertajuk “Membangun Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia bagi Anggota Polri” yang mengambil tempat di ruang auditorium PTIK itu batal digelar. “Panitia tak bisa memastikan kapan akan diselenggarakan kembali,” kata Neta.

Tak hanya Neta. Sejumlah tamu undangan lain pun diyakini ikut kecewa. Maklum, pembatalan itu dilakukan pada detik-detik menjelang penyelenggaraan. Sebagian tamu undangan, termasuk wakil dari seluruh polda, telah tiba di Jakarta. Selain itu, panitia juga mengundang wakil dari Kantor Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kalangan LSM lainnya.

Usut punya usut, seminar yang hendak membahas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia di Kepolisian itu dibatalkan oleh sebuah telepon penting kepada penyelenggara seminar, sehari sebelum penyelenggaraan. Menurut sumber Gatra di kalangan penyelenggara seminar, telepon itu datang langsung dari TB1-Tri Brata 1, sebutan bagi Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Alumnus Akademi Kepolisian 1974 itu meminta agar draf RPP dibahas secara internal lebih dulu sebelum disosialisasikan ke publik. “Beliau (Kapolri) meminta acara di-pending. Alasannya, masih terlalu dini untuk dibahas secara eksternal,” kata sumber Gatra yang tak mau disebutkan namanya itu.

Kapolri ingin draf itu dimatangkan, terutama di kalangan perwira tinggi. Maklum, menurut sumber Gatra, belum ada kesamaan perspektif di kalangan petinggi Polri menyangkut reformasi Polri. Sebagian perwira tinggi mengambil sikap mendukung. Sebagian lainnya tegas menolak pasal-pasal dalam RPP itu.

Draf RPP itu berisi sejumlah perubahan mendasar di kepolisian. Dari mengubah tanda kepangkatan, jabatan, hingga munculnya istilah-istilah yang biasanya berlaku di kalangan sipil, seperti penyuluh keamanan dan ketertiban. Di antara isi draf akademis yang dianggap bakal memicu kontroversi itu adalah perubahan kepangkatan jenderal menjadi komisioner.

Bagi sebagian pejabat Polri, sebutan komisioner dapat menurunkan kewibawaan dan kebanggaan mereka. Maklum, mereka terbiasa dengan pangkat jenderal yang menciptakan kesetaraan dengan militer. Apalagi, seperti jenderal, pangkat komisioner sama-sama diadopsi dari negara asing (Australia).

Sedangkan kalangan reformis di kepolisian menilai, pangkat jenderal berbau militeristik sehingga kurang relevan dalam mewujudkan cita-cita polisi sipil. “Di TNI saja hanya TNI-AD yang melabelkan nama jenderal, sementara TNI-AL menggunakan laksamana dan TNI-AU memakai marsekal,” kata sumber Gatra, menirukan alasan kalangan reformis di Polri.

***

Penolakan terhadap reformasi di tubuh Polri memang bukan barang baru. Sejak dipisahkan dari TNI pada 1 April 1999, yang kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pergulatan di tubuh Polri terkait dengan reformasi internal Polri sangat kuat. Menurut mantan Gubernur PTIK, Irjen (purnawirawan) Farouk Muhammad, sebagian petinggi Polri masih belum bisa menerima reformasi Polri.

Menurut salah satu tokoh penggulir perubahan di tubuh Polri itu, ia kerap harus menerima cibiran dari rekan-rekannya terkait rencana reformasi Polri. “Bagi mereka, reformasi cukup jadi pembicaraan di jalan-jalan,” ujar Farouk, menunjuk demonstrasi yang kerap ditunjukkan mahasiswa.

Bahkan, pada saat instruksi presiden tentang pemisahan Polri dari TNI dikeluarkan, pemerintah harus mengumpulkan lebih dari 150 perwira tinggi dan kolonel senior dari seluruh angkatan dan Polri di Hotel Jayakarta, Jakarta, untuk meredakan gejolak yang terjadi. Karena itu, bagi Farouk Muhammad, langkah Kapolri membatalkan seminar sosialisasi RPP itu bisa dimengerti.

Reformasi Polri, Farouk melanjutkan, tak bisa dilakukan secara revolusioner, melainkan harus tahap demi tahap. “Jika ada teman-teman saya yang tidak sependapat bahkan kaget, itu bisa dimaklumi,” kata pria yang kini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hankam Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Sementara itu, Gubernur PTIK, Irjen Suprapto, yang juga Ketua Tim Pokja RPP, belum mau berkomentar terkait pembatalan seminar dan draf RPP tersebut. Melalui sekretaris pribadinya, Indarti, Suprapto menyatakan baru akan berbicara setelah RPP itu disetujui Kapolri. “Tunggu sampai rancangan itu disetujui Kapolri,” kata Indarti, menirukan pernyataan atasannya.

Toh, Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Bambang Hadiyono, punya alasan soal pembatalan seminar itu. Menurut alumnus Akademi Kepolisian 1976 ini, pembatalan seminar itu semata-mata terkait dengan kesibukan Kapolri. “Pada saat itu, Kapolri harus hadir dalam acara apel kapolda seluruh Indonesia terkait persiapan pengamanan pemilu,” kata Bambang Hadiyono kepada Gatra.

Meski demikian, Bambang mengakui, akan ada perubahan besar-besaran jika RPP Sistem Pembinaan SDM Kepolisian itu disetujui. Menurut Bambang, setelah lepas dari TNI, Polri banyak berubah soal kepangkatan. Misalnya perubahan sebutan sersan menjadi brigadir, letnan menjadi inspektur, mayor menjadi komisaris. “Tapi untuk jenderal memang belum ada usulan yang betul-betul sesuai,” ujar Bambang.

Bagi Bambang, kepangkatan jenderal itu tidak bisa melulu dinilai sebagai sesuatu yang bernuansa militeristik. Sebab militeristik adalah paham militerisme yang berbeda dari sipil. “Jangan kaitkan nama pangkat dengan budaya militer,” katanya. Yang terpenting bagi Polri, menurut Bambang, adalah perubahan paradigma menjadi polisi sipil.

Kini Polri sedang menggodok sejumlah rancangan untuk mengubah wajah Polri menjadi polisi yang protagonis atau mementingkan kepentingan rakyat, transparan, akuntabel, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dan demokratis. “Dan itu sudah berjalan dengan kurikulum pendidikan Polri yang lebih bersahabat dan memasukkan tentang HAM,” kata Bambang.

Neta berpendapat, pergantian nama kepangkatan dari jenderal ke komisioner itu cukup penting. Perubahan nama kepangkatan ini diyakini dapat mengikis mental-mental militeristik yang masih bersemayam pada sebagian perwira tinggi Polri. “Kami setuju perubahan itu. Lebih cepat lebih baik,” ujar Neta.

Anggota Komisi III DPR, Lukman Hakim Saifuddin, sependapat dengan Neta. Anggota Fraksi PPP ini percaya, reformasi di tubuh Polri memang harus dimulai dari yang kecil, termasuk nama jabatan. “Karena secara langsung atau tidak, jabatan itu mempengaruhi sikap dan perilaku,” kata Lukman Hakim Saifuddin.

Hendri Firzani, Deni Muliya Barus, dan Mukhlison S. Widodo
[
Laporan UtamaGatra Nomor 12 Beredar Kamis, 29 Januari 2009] 

2 Comments

  1. Sebutan “Jenderal” memang membanggakan.

  2. btw…i like the blog…….
    pilihan beritanya bagus…..
    god bless u


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: