Hapus Pilgub Langsung, Gubernur Sebaiknya Ditunjuk Presiden

Wacana yang digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengenai penghapusan pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung, dinilai positif. Bahkan, muncul wacana baru sebaiknya gubernur ditunjuk oleh Presiden, mengingat posisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pandangan tersebut disampaikan pakar politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Jumat (13/2), menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, yang akan merevisi mekanisme pilgub, dengan mengisyaratkan bakal menghapus pilgub secara langsung. 

Andrinof bahkan melontarkan gagasan supaya gubernur ditunjuk Presiden, berdasarkan nama-nama yang diusulkan oleh DPRD Tingkat I. “Karena gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka penunjukan langsung oleh presiden adalah hal yang tepat,” imbuhnya.

Hal lain yang menjadi alasan penunjukan langsung adalah konsentrasi otonomi daerah yang diarahkan pada kabupaten dan kota, bukan di provinsi. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung, lebih tepat hanya di tingkat kabupaten dan kota, bukan di provinsi.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Purwo Santoso melihat bahwa persoalan krusial adalah kejelasan posisi provinsi dan gubernur dalam konstelasi otonomi daerah dan keseluruhan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, kedudukan gubernur tidak tegas, bahkan rumusannya di dalam UU juga kabur. “Akibatnya, kedudukan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah menjadi tidak jelas,” katanya.

Kondisi itu, menurutnya, juga berpengaruh terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur, yang sangat bergantung pada desain dari sistem yang dibangun. “Kalau gubernur hanya berfungsi koordinatif, tidak perlu dipilih langsung rakyat maupun dipilih DPRD. Kalau harus memangkas proses pemilihan langsung, seyogyanya gubernur ditunjuk presiden dan disahkan DPRD. Itu jalurnya,” jelas Purwo.

Dia menambahkan, alasan yang dikemukakan Mendagri bahwa pilgub mahal biayanya, seperti yang terjadi di Jatim, tidak tepat menjadi dasar perubahan sistem pilgub. Sebab, pada dasarnya demokrasi itu merupakan pilihan mahal. 

Dia mengakui, jika pilgub secara langsung ditiadakan, akan muncul anggapan disorientasi demokrasi atau kemunduran. Kondisi hasil perubahan pun tetap rawan politik uang. “Peredaran politik uang di dalam proses itu akan menjadi semakin kuat. Sebab, jika nanti DPRD yang diberi wewenang memilih gubernur, tentu akan mematok harga,” ujarnya.

Secara terpisah, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Affan Sulaeman sepakat dengan penghapusan pilgub secara langsung. “Sepanjang rakyat belum dewasa dalam demokrasi, saya kira wacana dikembalikan ke anggota DPRD bisa jadi menarik,” tutur pengamat politik dari Universitas Padjadjaran tersebut, Kamis (12/2).

Menurut dia, pilgub oleh DPRD bisa dilakukan di provinsi yang memang seluruh pemangku kepentingannya sudah siap. Sebagai pegangan hukumnya, sambung dia, pemerintah dapat membuat perundangan yang memperbolehkan pilgub secara langsung di daerah yang memang sudah siap seluruh komponen pilgub-nya. 

“Memang pasti akan ada yang mengatakan ini set back (kemunduran) dalam demokrasi., Tapi demokrasi perlu rasionalitas, efektivitas, serta output yang jelas. Kalau parameternya seperti di Maluku Utara dan Jawa Timur, hal ini patut digarisbawahi,” ujarnya. 

Legitimasi Lemah

Pandangan yang bertolak belakang dinyatakan pakar administrasi negara dari UGM, Warsito Utomo. Menurutnya, persoalan besarnya biaya dan lamanya proses pilgub seperti yang terjadi di Jatim, sebenarnya bukan inti masalah pilkada. “Persoalannya bukan hanya soal dana, tetapi bagaimana menciptakan pilkada yang minim dana sekaligus menghindarkan konflik horizontal,” ujarnya.

Warsito menilai, pilgub Jatim yang harus diulang dua kali dan Maluku Utara yang menyisakan konflik, jangan lantas menjadi dasar menghapus pilgub secara langsung. Sebab, kelemahan utama bukan terletak pada proses pemilihannya, tetapi pada perangkatnya.

Dia menambahkan, di sisi lain, legitimasi DPRD sebagai representasi rakyat di provinsi juga masih dipertanyakan. Dengan demikian, jika pilgub diserahkan ke DPRD, legitimasi gubernur pun akan lemah. 

SuaraPembaruan

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Sering terbang? Ini alasan kulit harus dirawat ekstra
      Menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pesawat terbang bisa jadi berita buruk bagi kulit Anda. Kelembaban rendah dan terpaan pendingin udara membuat kulit jadi kering.Dr. Radityo Anugrah yang memiliki spesialisi di bidang kulit ...
    • Yogyakarta kukuhkan Satgas Saber Pungli
      Kota Yogyakarta kini memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setelah dikukuhkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo, Selasa. "Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk ...
    • Pemerintah keluarkan harga patokan ayam
      Kementerian Pertanian mengeluarkan harga patokan ayam ras pedaging melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menandatangani revisi ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: