Keterwakilan Politik Perempuan

Sebuah kecemasan merebak hari-hari ini. Pemantiknya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penentuan pengisian kursi legislatif Pemilu 2009 dari berdasar nomor urut calon anggota legislatif menjadi berdasar suara terbanyak.

Banyak kalangan pembela hak-hak politik perempuan pun cemas. Ketika nomor urut tak lagi ditimbang dan suara terbanyak jadi penentu, kempislah peluang para politikus perempuan untuk merebut kursi legislatif.

Bagaimanakah perkara ini selayaknya kita dudukkan?

Sejak awal reformasi, pembicaraan tentang keterwakilan politik perempuan makin bergeser dari isu akademik dan gerakan sosial menjadi agenda kerja politik. Beberapa jumput berita baik pun kita tuai: adanya ketentuan kuota perempuan di lembaga legislatif dan menguatnya desakan terhadap partai untuk memberi peluang khusus bagi politisi perempuan. Cikal-bakal bagi aksi-aksi afirmatif (affirmative actions) untuk kepentingan perempuan pun mulai memperlihatkan wujudnya.

Saya mendukung sepenuhnya gagasan dan aksi itu. Sebagaimana Irish Young, seorang pemikir politik pembela keadilan gender, saya percaya bahwa kita harus menghindari jebakan konsep ”universalitas warga negara”.

Konsep ini mengabaikan perlunya pertimbangan partikularitas dalam rekayasa demokrasi. Konsep itu abai pada fakta bahwa dalam setiap demokrasi, apalagi demokrasi baru, warga negara yang berbeda (orang miskin dan orang kaya, perempuan dan laki-laki, minoritas dan mayoritas, kaum terpinggir dan pengendali) memiliki kesiapan berbeda untuk terlibat dalam kontestasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Karena partikularitas itu, mereka berdiri di garis start berbeda ketika pistol tanda kompetisi demokratis diletuskan. Konsep itu buta pada fakta diskriminasi dan kesenjangan.

Kalangan feminis (baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki) pun menentangnya. Mereka menawarkan konsep ”partikularitas warga negara”. Konsep ini percaya bahwa demokrasi tak pernah tumbuh dalam ruang hampa sosial, ekonomi, dan politik. Ketika demokrasi bekerja, sejumlah warga negara bisa saja semakin tertinggal dan terpuruk menjadi korban berlapis-lapis.

Celakalah demokrasi yang abai pada fakta itu. Demokrasi yang tak sensitif pada isu kemiskinan, sekadar misal, tak akan mengagendakan aksi afirmatif bagi kaum miskin. Maka, bisa terbangun gejala –yang disebut Haji Rhoma Irama sebagai– ”yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” atau yang dinamai Joseph Stiglitz sebagai fenomena ”negara semakin kaya sedangkan penduduknya semakin miskin”.

Demokrasi yang tidak sensitif ketidakadilan dan diskriminasi gender bisa sama celakanya. Demokrasi makin maju, perempuan makin terpuruk.

Untuk itulah, aksi-aksi afirmatif diperlukan: kuota politik perempuan di parlemen, rekrutmen pejabat politik dan birokrasi yang sensitif gender, konsultasi khusus untuk kalangan perempuan, akses-akses khusus bagi perempuan terhadap kebijakan publik, dan prioritas anggaran untuk program-program keadilan gender.

Aksi-aksi afirmatif untuk membangun keterwakilan politik perempuan pun bukan sekadar keperluan, melainkan juga keharusan. Tetapi aksi-aksi ini selayaknya tetap diletakkan di atas kaidah-kaidah demokrasi yang asasi.

Pertama, yang diperjuangkan bukanlah sekadar keterwakilan politik perempuan, melainkan juga keterwakilan politik gender. Jenis kelamin adalah ciri biologis, sedangkan identitas gender menunjuk pada kesadaran akan relasi tak adil dan senjang antarjenis kelamin. Percuma saja kita punya banyak legislator perempuan jika dalam praktek legislasinya mereka sama sekali tak sensitif pada soal-soal diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, memperjuangkan kuota politik selayaknya dikerjakan bersamaan dengan menyiapkan politisi perempuan yang sensitif gender.

Kedua, keterwakilan politik perempuan tak boleh mencederai hak-hak pemilih. Semakin demokratis sebuah pemilu, semakin tegas karakter pemilih sebagai penentunya. Maka, keputusan MK menyokong mekanisme suara terbanyak — yang notabene menguatkan karakter pemilih sebagai penentu– selayaknya tak ditindaklanjuti dengan peraturan (dari siapa pun) untuk menganakemaskan kandidat berdasar jenis kelamin atau sebab-sebab lain. Peraturan semacam ini –misalnya dengan mengangkat perempuan yang suara dukungannya tak memadai menjadi legislator– akan mencederai hak-hak pemilih.

Bagi saya, perjalanan perjuangan keadilan gender selama lebih dari satu dasawarsa terakhir membuktikan bahwa politik –bagi siapa saja– adalah kontestasi kesadaran, kekuatan, dan kesempatan. Siapa pun yang peduli pada isu keadilan gender selayaknya paham bahwa aksi afirmatif membuka ”kesempatan” khusus bagi perempuan memang perlu, tapi akan kehilangan maknanya jika tak diimbangi dengan usaha tekun membangun ”kesadaran” dan ”kekuatan politik” kalangan perempuan.

Dengan usaha tekun itulah, akan terjadi transformasi perempuan Indonesia dari sekadar kategori jenis kelamin menjadi kualifikasi gender, dari sekadar besaran statistik menjadi kekuatan politik.

Eep Saefulloh Fatah, Pengajar pada Depertemen Ilmu Politik Universitas Indonesia [Perspektif, Gatra Nomor 13 Beredar Kamis, 5 Februari 2009]

Advertisements

1 Comment

  1. Apa artinya pemilu bila keterwakilan politik perempuan sudah ditentukan persentasenya ?
    Biarlah rakyat yang menentukan siapa wakilnya pria atau wanita. Gender sudah bukan menjadi masalah, kenapa masih didebatkan ?
    Tentang perhitungan suara berubahi merupakan putusan yang baik dan membuat caleg berusaha untuk terkenal dan dikenal. Artinya caleg nomor urut kecil harus kerja juga cari suara. Tapi, siapa pun dia pasti kalah dengan artis (caleg dari kalangan celeb).
    :mrgreen:


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • MA tolak berikan pendapat terkait status Ahok
      Mahkamah Agung menolak untuk memberikan pendapat terhadap status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seperti permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. "Isi surat adalah kami tidak memberikan pendapat ...
    • Rumah mewah di tepi Teluk Jakarta itu jadi kado untuk BNN
      Seperti umumnya perumahan mewah, siapa pun yang berkunjung ke sana harus melalui pemeriksaan ketat. Tak terkecuali rumah mewah yang paling tidak memiliki tiga gerbang itu. Begitu memasuki gerbang pertama tamu niscaya ditanyai ...
    • PSSI berharap pemain naturalisasi seleksi Maret 2017
      Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berharap 12 pemain Indonesia maupun keturunan yang berkiprah di luar negeri bisa mengikuti seleksi kedua tim nasional U-22 yang diadakan pada 1-3 Maret 2017. "Seharusnya mereka ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: