Partisipasi Politik WNI Etnis Tionghoa

barongsaiSetiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kancah politik dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi, ada kalanya dalam suatu periode tertentu suatu kelompok tertentu dalam masyarakat takut berpolitik, sebagaimana pernah dialami WNI etnis Tionghoa.

Pada dasarnya, cukup banyak warga keturunan sangat suka berpartisipasi dalam kancah politik. Dari buku-buku sejarah dapat diketahui bahwa leluhur etnis Tionghoa datang ke Nusantara (Indonesia) karena faktor ekonomi dan politik. Ada yang datang sebagai pedagang, ada yang datang untuk jadi kuli kontrak dan ada pula yang datang sebagai pelarian politik.

Pada 1740 (zaman VOC) di sekitar Batavia (Jakarta) pernah terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap etnis Tionghoa (Chinezen Moord), karena etnis Tionghoa memberontak terhadap pemerintahan VOC.

Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia berbeda-beda dari waktu ke waktu, bergantung pada situasi dan kondisi sikap pemerintah dan masyarakat. Sebelum Perang Dunia II, orientasi politik etnis Tionghoa di Hindia Belanda hanya kepada negeri leluhur Tiongkok. Hal itu dapat dimengerti karena pada waktu itu, etnis Tionghoa masih menganggap dirinya sebagai penduduk sementara di Hindia Belanda (Hwa Chiao), sementara Pemerintah Hindia Belanda menganggap mereka sebagai Nederlandsch Onderdaan (Kaula negara Belanda), bukan warga negara Belanda. Jadi, mereka adalah warga negara Tiongkok. Karena mereka bangsa Tionghoa, maka mereka menghimpun banyak dana untuk membantu Republik Tiongkok berperang melawan Jepang. Setelah pemerintahan Hindia Belanda takluk dan Jepang menguasai Hindia Belanda, banyak di antara mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah penjajah Jepang.

Partai Tionghoa

Partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia mulai terlihat secara konkret ketika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1926, walaupun warga Tionghoa hanya dapat menjadi pengamat. Pada waktu itu, semua partai politik di Indonesia bersifat eksklusif, hanya mengakui warga Indonesia, kecuali Perhimpunan Hindia (Indisch Partij) yang diprakarsai oleh Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Ki Hajar Dewantara yang dapat menerima etnis lainnya sebagai anggota. Sebagai tanggapan atas tidak diikutsertakan dalam percaturan kekuatan politik, kelompok peranakan Tionghoa yang ingin mendukung Indonesia merdeka, membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1930.

Setelah Indonesia merdeka, banyak etnis Tionghoa menjadi warga negara Indonesia. Pemimpin etnis Tionghoa yang ingin turut serta berpartisipasi dalam kancah politik di negara Republik Indonesia dengan membentuk berbagai macam organisasi politik untuk melindungi kepentingan mereka seperti Chung Hwa Hwee yang dibentuk sebelum Perang Dunia II, kemudian dilarang pemerintah pendudukan Jepang.

Tetapi, pada 1948, beberapa pemimpinnya mendirikan Persatuan Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). Pada 1954, berbagai partai etnis Tionghoa (termasuk PDTI) membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Yang mula-mula berupaya memperjuangkan persamaan hak semua rakyat Indonesia, termasuk etnis Tionghoa, tetapi kemudian melenceng.

Tokoh politik Tionghoa yang paling terkemuka di Baperki adalah Siauw Giok Tjhan dan Yap Thiam Hin. Siauw adalah mantan Direktur Harian Rakyat sebelum diambil alih secara resmi oleh PKI. Siauw yakin bahwa masalah Tionghoa di Indonesia hanya dapat dipecahkan setelah terwujud “Masyarakat Sosialis”. Sebaliknya, Yap sebagai penganut Kristen yang taat tidak menyetujui “Solusi Sosialis” Siauw.

Lama-kelamaan Baperki didominasi oleh kelompok Siauw Giok Tjhan dan berhasil menggeser Yap Thiam Hin. Baperki kemudian sangat dekat dengan PKI.

Gagalnya kup Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/ PKI) tahun 1965 mengakibatkan PKI dilarang, Baperki juga dilarang oleh pemerintah Orde Baru karena dianggap terlibat dengan kup.

Kup tahun 1965 menimbulkan keke-rasan anti-Tionghoa di Indonesia, karena etnis Tionghoa dituduh membantu PKI dan Baperki. Mulai saat itulah banyak etnis Tionghoa mulai mempertanyakan apakah bijaksana bergabung dengan gerakan politik. Karena itulah, untuk beberapa lama setelah kup 1965, tidak ada partisipasi politik etnis Tionghoa dalam skala besar.

Ketika kampanye terhadap Tiongkok dan orang Tionghoa asing meningkat, WNI etnis Tionghoa pun semakin mendapat tekanan. Untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa tidak semua etnis Tionghoa mendukung Baperki yang pro PKI, maka pada 15 April 1966, sekumpulan besar etnis Tionghoa, berjumlah lebih dari 50.000 orang, berkumpul di Lapangan Banteng Jakarta, menyatakan kesetiaan pada Republik Indonesia dan dengan tegas mengutuk campur tangan Tiongkok (RRC) dalam masalah dalam negeri Indonesia (khususnya siaran- siaran radio Peking).

Dapat dikatakan, kegiatan politik WNI etnis Tionghoa pada era Orde Baru sebagaimana dikenal pada masa Orde Lama, telah mati. etnis Tionghoa trauma berpolitik, baik formal maupun informal melalui aktivitas ormas berdasarkan etnis. Orde Baru menandai berakhirnya berbagai organisasi politik dan sosial budaya yang berdasarkan etnis Tionghoa di Indonesia.

Pendekatan “Politik Berintegrasi” diperkenalkan dan partisipasi politik lebih cenderung dilakukan secara perorangan bukan berdasarkan kelompok etnis. Hanya beberapa orang etnis Tionghoa yang tertarik untuk berpartisipasi pada politik melalui partai politik yang ada pada waktu itu, Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perjuangkan Perubahan

Pada akhir Orde Baru, pada 14 Mei 1998, kerusuhan melanda Jakarta. WNI etnis Tionghoa dirampok, dijarah, bahkan ada yang diperkosa oleh gerombolan perusuh. Banyak orang berpendapat bahwa kerusuhan tersebut adalah hasil kerja raksasa dari sebuah elite politik yang mempunyai sumber daya yang luar biasa besar dalam hal dana dan manusia. etnis Tionghoa dijadikan “kambing hitam” dan tumbal Orde Baru yang akhirnya runtuh.

Ester Indriani Jusuf, Ketua Solidaritas Nusa Bangsa, menulis sebuah artikel di koran Jakarta Post (8-9 Juni 1999) bahwa dengan turut serta dalam pemilihan umum, etnis Tiong-hoa dapat belajar dan berpartisipasi untuk memperjuangkan perubahan, termasuk perubahan atas nasibnya.

Setelah Orde Baru runtuh, Pemilu 1999 memunculkan fenomena menarik untuk dicermati, khususnya berkaitan dengan perubahan perilaku politik WNI etnis Tionghoa.

Pada tahapan sebelum pemilu, terbentuk beberapa partai baru yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan aspirasi etnis Tionghoa. Partai-partai itu adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Bhineka Tunggal Ika, Partai Pembaruan Indonesia dan Partai Warga Baru Indonesia.

Berdirinya partai-partai Tiong-hoa tersebut dihadapkan pada kondisi objektif masyarakat keturunan Tionghoa yang masih mengambil jarak cukup jauh dari politik praktis. Kemunculan partai-partai yang membawa nama Tionghoa dinilai hanya akan membawa kerugian secara politik, dan dikhawatirkan memancing reaksi antipati dari kalangan masyarakat luas.

Kondisi objektif menunjukkan sebagian besar etnis Tionghoa masih alergi dengan bentuk-bentuk partisipasi politik praktis, akhirnya semua partai yang bernuansa etnis tersebut, gagal.

Setelah 1999, iklim politik bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam politik lebih kondusif. Pada Pemilu 2004 dari publikasi media diketahui selama pemilu legislatif, tercatat setidaknya lebih dari seratus calon legislatif etnis Tionghoa tersebar di beberapa partai politik. Tetapi, hanya sebagian kecil yang berhasil mendapat kursi di DPR. Bahkan dari partai politik yang bernuansa etnis Tionghoa, hanya seorang, yaitu Nurdin Purnomo dari Partai Bhineka Tunggal Ika yang berhasil menjadi anggota DPR.

Pada Pemilu 1999, etnis Tiong-hoa tampak malu-malu dan agak canggung dalam berpolitik. Pada Pemilu 2004, partisipasi etnis Tiong-hoa terlihat semakin dinamis dan asertif. Pada Pemilu 2009 partisipasi politik etnis Tionghoa pasti akan lebih meningkat.

Sangat Heterogen

Populasi etnis Tionghoa di Indonesia sekitar 4% dari seluruh penduduk Indonesia. etnis Tionghoa sangat heterogen. Melihat tren dari Pemilu 1999 dan 2004 tampak bahwa partai politik etnis Tionghoa tidak laku dijual pada masyarakat etnis Tionghoa. Artinya, etnis Tionghoa lebih suka memilih calon- calon dari partai multi-etnis. WNI etnis Tionghoa yang sangat heterogen dapat menjadi target potensial untuk jadi calon legislatif dan calon pemilih bagi partai politik multietnis.

Pada diskusi yang bertajuk Tugas dan Peran Tionghoa Indonesia Dalam Membangun Bangsa dan Negara pada 27 April 2002, digarisbawahi fakta bahwa WNI etnis Tionghoa harus terwakili dengan baik di bidang politik guna menghalangi kemungkinan diberlakukannya kebijakan pemerintah yang diskriminatif.

Dengan masuk ke dunia politik secara aktif, WNI etnis Tionghoa dapat memberikan kontribusi kepada negara Republik Indonesia.

Setelah tiga dekade etnis Tiong-hoa alergi turut serta berpolitik, perkembangan hingga Pemilu 2004 cukup memberikan harapan. Partisipasi generasi muda etnis Tionghoa dalam berpolitik meningkat pesat.

Penulis-penulis muda Tionghoa menyumbangkan pikiran progresif untuk memberikan pencerahan, penerangan, serta pengertian tentang etnis Tionghoa bagi sesama bangsa Indonesia menuju persatuan serta kemajuan berbangsa dan bernegara.

Generasi muda etnis Tionghoa percaya bahwa akumulasi dari keterlibatan semua etnis Tionghoa dalam politik akan sangat besar artinya dalam mengawal kemajemukan. Maka, pilihan harus dibuat dan tindakan harus diambil untuk memaknai eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia.

Iskandar Yusuf, Konsultan Hukum berdomisili di Jakarta – SuaraPembaruan

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: