Demokrasi ala “Moloku Kie Raha”

Jauh sebelum Indonesia mengenal sistem demokrasi liberal ala Barat seperti saat ini, kerajaan-kerajaan Nusantara telah mengenal sistem demokrasi dan bernegara yang dibangun atas falsafah dan budayanya sendiri. Saling percaya, amanah, tanggung jawab moral, dan kesadaran atas posisi diri menjadi dasar membangun dan menjaga negara.

Sebelum kecenderungan negara-negara modern menggabungkan diri dalam organisasi antarpemerintahan, empat kesultanan di wilayah Maluku Utara, yaitu Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo, telah menggabungkan diri dalam konfederasi Moloku Kie Raha melalui perjanjian di Pulau Moti pada 1322.

Penyatuan itu dimaksudkan untuk menggalang kekuatan ekonomi mereka dalam menghadapi ancaman bangsa-bangsa asing. Sejak abad ke-7 bangsa Mesir dan China serta sejumlah kerajaan Nusantara telah berada di wilayah Malut untuk berdagang rempah-rempah. Bangsa-bangsa Eropa pun akhirnya tiba di Malut pada awal abad ke-16 untuk keperluan yang sama.

Tullamo atau Sekretaris Kesultanan Tidore M Amin Faaroek mengatakan bahwa dalam persekutuan itu, setiap kerajaan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ternate bertugas mengurusi tata pemerintahan dan Tidore bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan wilayah. Bacan berkewajiban mengelola perekonomian dan Jailolo mendapat tugas mengurusi wilayah daratan.

”Setiap kerajaan tetap memiliki hak mengurus diri mereka sendiri,” katanya.

Salah satu urusan yang menjadi wewenang setiap kerajaan adalah mengelola daerah kekuasaan mereka sendiri. Kesultanan Tidore yang dulu memiliki wilayah dari Kepulauan Sangihe, Halmahera, Seram, hingga Papua Barat itu memberikan otonomi penuh bagi setiap daerah untuk mengurus diri mereka sendiri, tanpa campur tangan pemerintah pusat di Tidore.

Sebagai bukti penghormatan dan kepatuhan kepada pemerintah pusat, setiap tahun penguasa-penguasa daerah kekuasaan kesultanan itu pergi ke ibu kota untuk melaporkan perkembangan daerah mereka dan mengirimkan choo atau upeti. Namun, upeti yang umumnya berupa hasil kebun atau hasil laut itu tidak ditentukan besarannya. Upeti yang diserahkan merupakan sisa dari kebutuhan masyarakat setempat yang telah terpenuhi semua.

”Saling percaya merupakan kunci utama membangun hubungan antara pusat dan daerah. Beri kepercayaan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri,” ujar Amin.

Memilih pemimpin

Tak hanya menata hubungan pusat dan daerah, keempat kesultanan itu umumnya memiliki cara yang hampir sama dalam menentukan pemimpin kerajaan. Meskipun berbentuk monarki, kesultanan-kesultanan itu umumnya tidak mengenal istilah putra mahkota.

Jogugu atau Perdana Menteri Kesultanan Ternate Mochtar Mustafa mengatakan, Sultan Ternate dipilih melalui pemilihan oleh bobato nyangimoi se tufkange atau dewan legislatif yang beranggotakan 18 orang. Bobato itu merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat ataupun daerah kekuasaan kesultanan. Selain memilih, mereka juga berhak mengontrol dan memberhentikan sultan jika melanggar sumpahnya.

Meskipun demikian, orang yang berhak dipilih sebagai sultan harus putra sultan terdahulu dari permaisuri. Umur maupun nomor urut anak tidak menjadi perhitungan karena yang dipertimbangkan adalah intelektualitas dan kemampuan kepemimpinannya.

”Selama pemimpin yang ada bertanggung jawab dan mematuhi kaidah yang ada, rakyat wajib tunduk,” katanya.

Hubungan antara pemimpin dan rakyat disatukan dalam falsafah jou se ngofangare yang berarti pemimpin dan rakyat. Pemimpin akan kuat apabila ditopang oleh utuhnya dukungan rakyat. Apabila rakyatnya bercerai berai, hancur pulalah pemimpinnya.

Kondisi itu disimbolkan dalam nasi pulut—sejenis tumpeng—dengan telur bulat di bagian puncaknya. Telur yang melambangkan pemimpin itu hanya bisa berdiri jika nasi kuningnya yang mencerminkan rakyat kuat. Sebaliknya, jika tumpengnya lemah, telur akan jatuh.

Memudar

Berbagai keunggulan budaya demokrasi itu memudar seiring masuknya penjajahan Spanyol, Portugis, hingga Belanda ke Maluku. Kekuasaan kesultanan atas wilayah, pemerintahan, adat, budaya, hingga sumber-sumber ekonomi yang dimiliki terus tergerus. Saat bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan kesultanan yang tersisa hanya sebatas pemangku adat semata.

Keluarga Kesultanan Ternate, Ismunandar Aim Sjah, yang merupakan keturunan keempat Sultan Muhammad Usman Syah (awal 1900-an) dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, mengatakan bahwa pengakuan atas peran kesultanan hanya karena aspek historisnya.

Kesultanan tak memiliki kewenangan apa pun, baik dalam pemerintahan maupun sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, untuk perawatan kompleks kedaton (keraton) dan benda-benda bersejarah lainnya, mereka hanya menggantungkan kepada bantuan pemerintah.

Sebagai pemangku adat, sultan berperan dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Peran lembaga adat ini setidaknya masih sangat efektif dalam rangka rekonsiliasi dan pemulangan pengungsi korban konflik sosial antarkelompok masyarakat berbeda keyakinan yang melanda Maluku pada 1999-2002.

Penghormatan masyarakat terhadap kesultanan pun terus menurun. Sekat-sekat antara keluarga kesultanan dan masyarakat awam pun sudah sangat tipis.

Terjun di Pemilu 2009

Tak banyak keluarga kesultanan yang menjadi tokoh-tokoh politik lokal ataupun bekerja dalam lembaga pemerintahan. Beberapa keluarga kesultanan kini mencoba hadir kembali dalam kancah politik dalam Pemilu 2009.

Dari empat sultan yang ada di Malut, tiga di antaranya mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Mereka adalah Sultan Ternate Mudaffar Sjah, Sultan Tidore Djafar Sjah, dan Sultan Jailolo Abdullah Sjah Abd Haryanto.

Adapun untuk calon anggota DPR antara lain adalah Bokiratu atau Permaisuri Kesultanan Ternate Nitabudhi Susanti yang maju sebagai calon dari Partai Demokrat.

Ismunandar menilai keikutsertaan keluarga kesultanan merupakan hak politik setiap warga negara yang dijamin UUD 1945. Kehadiran mereka justru dapat membuat upaya memperjuangkan aspirasi dan eksistensi masyarakat adat menjadi lebih kuat.

”Tindakan ini tak akan membuat masyarakat adat terpecah atau meninggalkan para pemangku adat. Rakyat sudah bisa membedakan antara kepentingan politik dan adat,” katanya.

Menurut Ismunandar, Sultan Mudaffar Sjah sering kali mengatakan keikutsertaannya sebagai caleg merupakan bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat untuk memilih wakil mereka yang paling tepat. Rakyat dinilai sudah mampu menilai sendiri calon-calon wakil mereka sehingga tidak perlu ada doktrin khusus bagi masyarakat untuk memilih calon tertentu.

Mochtar menambahkan, keikutsertaan kerabat kesultanan dalam politik praktis justru ingin mendukung pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini. Membangun negara butuh kekompakan bersama, tanpa memandang asal-usul dan golongan.

Pemimpin dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa pemimpin, kehidupan rakyat tidak akan teratur dan tanpa rakyat, seorang pemimpin hanyalah orang biasa yang tak berarti bagi sekitarnya. Pemimpin harus mau mendengar rakyat dan rakyat harus mau mematuhi pemimpinnya selama berjalan dalam rel yang benar.

KOMPAS

1 Comment

  1. salam kenal dariku….


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Patti Smith akan bernyanyi untuk antar Hadiah Nobel bagi Bob Dylan
      Saat pidato penerima Hadiah Nobel Sastra Bob Dylan dibacakan, rekannya sesama penyanyi sekaligus penulis lagu Patti Smith akan menyanyikan salah satu lagu terbaiknya pada selebrasi Hadiah Nobel di Stockholm nanti.Smith akan ...
    • YLBHI ramalkan jaksa akan sulit buktikan kesalahan Ahok
      Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani melihat banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama, bahkan Jaksa diyakininya akan sulit ...
    • Malaria sudah ada di zaman kekaisaran Romawi
      Para peneliti mengungkapkan analisis DNA gigi berusia 2.000 tahun yang digali dari satu kuburan di Italia menunjukkan bukti kuat bahwa malaria sudah ada selama Kekaisaran Romawi.Temuan itu berdasarkan pada DNA mitokondria - ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: