Kualitas Caleg

bundaranpabaengcnvwj6Keraguan akan kualitas sebagian caleg terus bergulir. Banyak di antara mereka yang dinilai tak punya visi sebagai wakil rakyat. Apalagi, di antara para caleg, ada yang direkrut bukan karena kemampuan, tapi untuk memenuhi kuota.

”Merekrut caleg saat ini seperti menawar cabai di pasar. Sebab, merekrut caleg yang berkualitas tidak gampang. Bayangkan saja, parpol dituntut menyediakan caleg sekitar 500 orang untuk setiap parpol,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, kemarin (28/2).

Diskusi tersebut juga dihadiri mantan politikus PPP Ridwan Saidi, caleg dari PAN Ade Daud Iswandi Nasution, dan caleg dari Partai Demokrat Theresia Pardede atau yang lebih dikenal sebagai penyanyi bernama panggung Tere.

Kondisi tersebut membuat parpol merekrut caleg hanya berorientasi memenuhi kuota. Tidak ada pertimbangan kualitas dan kemampuan caleg tersebut. Ditambah lagi, caleg itu direkrut agar parpol tersebut mendapat suntikan dana.

Pada saat yang sama, imbuh Sebastian, beberapa kalangan menyambut baik tawaran parpol tersebut. Mereka yang memiliki dana besar ingin mencoba peruntungan di dunia politik. Biasanya, banyak yang berasal dari kalangan pengusaha daerah dan artis.

”Mereka hanya berpikir bagaimana mendapat banyak suara agar jadi, tapi tidak membekali diri dengan kemampuan representasi, legislasi, dan kemampuan yang seharusnya dimiliki wakil rakyat,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ridwan Saidi. Budayawan asli Betawi itu mengatakan, fenomena nyaleg saat ini tidak lebih dari fenomena mencari kerja. Banyak orang yang memilih menjadi caleg hanya karena butuh pekerjaan. Bukan karena kesadaran untuk memperjuangkan rakyat. ”Sekarang lihat saja. Banyak caleg yang terjerat kasus kriminal. Itu menunjukkan bagaimana kualitas mereka sebenarnya,” tegasnya.

Karena itu, kata Ridwan, rakyat kini semakin antipati terhadap parpol dan caleg. Salah satu bentuk protes yang konkret saat ini adalah tidak memilih alias golput. ”Jangan salahkan rakyat yang golput. Itu adalah bentuk protes,” tegasnya.

Sebastian berpendapat lain. Dia mengakui, golput bisa jadi merupakan salah satu bentuk protes. Namun, rakyat bisa menyikapinya dengan cerdas. Caranya adalah mengajak kelompok konstituen untuk mengikat caleg dari daerah pilihannya dengan kontrak politik.

JawaPos

Advertisements

1 Comment

  1. assalamu alaikum wr. wb.

    Permisi, saya mau numpang posting (^_^)

    http://ulamasunnah.wordpress.com/2008/06/03/menggugat-demokrasi-daftar-isi/
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/

    Sudah saatnya kita ganti sistem,
    untuk masa depan umat yang lebih baik!
    semoga link di atas bisa menjadi salah satu rujukan…

    Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.
    Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. (-_-)

    wassalamu alaikum wr. wb.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Nabila Syakieb buka warung di Kuta
      Artis sinetron Nabila Syakieb membuka kedai makanan khas Indonesia yang dinamai Warsiix di kawasan Kuta, Bali. Di sela acara pembukaan Warsiix, Senin, Nabila berharap kedainya bisa menjadi pilihan warga dan wisatawan untuk ...
    • Pusat Kajian Maritim: perlu evaluasi terkait lolosnya kapal asing
      Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melakukan evaluasi terkait lolosnya kapal asing berukuran besar yang diduga sedang melakukan aktivitas ilegal mengambil barang muatan kapal tenggelam di perairan Riau, beberapa ...
    • DPR undang KPU-Bawaslu bahas persiapan Pilkada 2018
      Komisi II DPR akan mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (25/4) untuk membahas persiapan Pilkada 2018, yang tahapannya akan dimulai September 2017. "Rapat dengan KPU dan ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: