Tatkala Pikun Bikin Bebas

Haji Iskandar hanya berbaring di tempat tidur ketika jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siswanto, menjenguknya di ruang perawatan Rumah Sakit Polri Dr. Soekanto, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat lalu. Terdakwa kasus korupsi tukar guling tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat, itu seolah tak menggubris kehadiran jaksa.

Tidak ada senyum di bibirnya. Apalagi sambutan suka-cita. Padahal, pada saat itu, jaksa datang untuk membebaskan kakek berumur 68 tahun tersebut dari status tahanan KPK. “Memang seharusnya Pak Iskandar menyambut gembira. Tapi beliau kena penyakit demensia alias pikun, jadi otaknya tidak nyambung,” kata kuasa hukum Iskandar, Haery Parani, menjelaskan kondisi kesehatan kliennya yang tidak normal itu.

Bupati Lobar itu lepas dari status tahanan KPK setelah sehari sebelumnya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengeluarkan penetapan, yang isinya menyatakan bahwa kesehatan Iskandar terganggu, sehingga perkaranya harus dihentikan. “Majelis perlu menghentikan proses sidang perkara ini sampai terdakwa (Iskandar –Red.) sembuh seperti semula,” kata Ketua Majelis Hakim, Gusrizal, membacakan isi penepatan di Pengadilan Tipikor, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. “Namun bukan berarti terdakwa bebas karena majelis belum memutuskan perkaranya,” Gusrizal menegaskan.

Sebetulnya kasus serupa pernah terjadi pada mantan Presiden Soeharto. Namun ini kali pertama majelis hakim Pengadilan Tipikor menghentikan perkara yang sedang berjalan dan memerintahkan status tahanan terdakwa dicabut. Status tahanan KPK disandang Iskandar sejak Juli 2008. Karena sakit, ia dirawat di Rumah Sakit Polri Dr. Soekanto.

Dalam beberapa kali persidangan, perilaku Iskandar menunjukkan gelagat aneh. Ia kerap mengompol ketika duduk di kursi terdakwa. Bicaranya melantur. Pernah dalam satu persidangan, seorang pejabat Lobar yang dihadirkan sebagai saksi memberikan keterangan yang memberatkan. Tapi Iskandar tidak membantah keterangan itu. Ia bahkan memerintahkan bawahannya itu untuk menghadap ke kantornya.

Kelakuan nyeleneh itu tentu saja membuat repot majelis hakim. Untuk memastikan bahwa Iskandar tidak sedang bersandiwara, pada sidang 26 November lalu majelis hakim memutuskan agar dilakukan observasi atas kesehatan terdakwa. Dua dokter ahli dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, ditugasi untuk mengobservasi. Mereka adalah dr. Charles Evert Damping yang mengobservasi kesehatan psikis dan dr. Arya Gofinda yang mengobservasi kesehatan fisik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan, Iskandar didiagnosis terkena penyakit demensia. Memorinya terganggu. Karenanya, dokter menilai, terdakwa sangat sulit memahami informasi yang diterimanya selama persidangan. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, Iskandar didiagnosis terkena beragam penyakit kronis, seperti penyakit jantung koroner, kencing manis, infeksi saluran kemih, dan imobilitas. Fakta inilah yang kemudian menjadi rujukan majelis hakim. “Kebenaran mustahil didapat jika terdakwa sedang dalam keadaan sakit,” ujar Gusrizal.

Menurut pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, penetapan menghentikan perkara itu sudah tepat. “Karena prinsip penting dalam persidangan adalah orang yang diadili harus dalam kondisi sehat,” kata Chudry. Karena itu, persidangan selalu dimulai dengan pertanyaan hakim tentang kondisi kesehatan terdakwa. “Kalau terdakwa yang tidak sehat dipaksakan menjalani persidangan, tentu saja persidangannya juga jadi tidak sehat,” katanya.

Namun, Chudry melanjutkan, penetapan itu menyisakan satu tugas untuk jaksa, yakni mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi terdakwa. Padahal, mengacu pada hasil penyidikan KPK, Iskandar diduga menilap uang negara Rp 1,7 milyar. Menurut dia, jaksa akan sulit mengeksekusi uang penganti karena terdakwa belum terbukti melakukan korupsi atau tidak. “Saya sarankan, jaksa perlu melakukan upaya hukum lain, seperti gugatan perdata atau banding atas penetapan itu,” ujarnya.

Anggota tim jaksa KPK, Riono, menyatakan bahwa tim jaksa KPK sedang mengkaji peluang, apakah masih memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum lain atau harus menunggu terdakwa sembuh. “Kami masih membaca referensi-referensi hukum, baik referensi medis maupun yuridis,” katanya. Sepertinya jaksa tak mau menyerah.

Sujud Dwi Pratisto dan Syamsul Hidayat
[Hukum, Gatra Nomor 16 Beredar Kamis, 26 Februari 2009]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: