Pilpres Minus SBY?

Dengan alasan legal policy, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sejumlah partai politik peserta pemilu yang memasalahkan konstitusionalitas ketentuan ambang batas (presidential threshold) pemilu presiden dan wakil presiden.

Penolakan itu bermakna tidak akan ada pasangan calon presiden/wakil presiden tanpa dukungan minimal 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Banyak kalangan berpendapat, dalil legal policy gagal menyelamatkan semangat pemilihan presiden langsung yang dirumuskan UUD 1945. Selain itu, membaca perumusan norma Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, alasan legal policy itu inkonsisten dengan putusan MK yang membatalkan rezim nomor urut untuk menentukan calon terpilih dalam pemilu anggota legislatif.

Mungkin tak terpikirkan sebelumnya, ketentuan presidential threshold (apalagi dengan persentase tinggi) potensial menghambat incumbent ikut pemilu berikut. Potensi itu bisa menjadi fakta sekiranya parpol pendukung incumbent gagal mendapat batasan minimal presidential threshold yang diperlukan. Sadar atau tidak, potensi itu sedang mengintip praktik sistem presidensial dalam pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang.

Bukan “legal policy”

Frasa “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik” dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 merupakan perumusan norma yang jelas dan tegas. Dengan rumusan itu, tidak boleh ada kebijakan yang mereduksi kesempatan semua parpol untuk mengajukan pasangan capres.

Namun, dalam praktik tidak demikian. Bermaksud menyederhanakan jumlah parpol dan membangun stabilitas pemerintahan, pembentuk UU memperkenalkan presidential threshold. Dalam sistem presidensial, penyederhanaan jumlah parpol merupakan isu paling luas diperdebatkan. Tetapi, solusi penyederhanaan parpol dengan presidential threshold menjadi berlebihan. Apalagi, presidential threshold yang digunakan dalam Pilpres 2004 terbukti tidak mampu mengurangi jumlah parpol peserta Pemilu 2009.

Sementara itu, argumentasi presidential threshold untuk membangun stabilitas pemerintah, yaitu dengan cara memperbesar jumlah dukungan parpol untuk mengajukan pasangan calon, tidak sejalan dengan logika pemilihan putaran kedua. Mudah dimengerti, pengubah UUD 1945 membuat pengaturan putaran kedua karena menyadari ketentuan Pasal 6A Ayat (2) akan memunculkan banyak pasangan calon presiden.

Membaca ketentuan dalam Pasal 6A UUD 1945, kesempatan bagi pembentuk UU untuk menggunakan dalil legal policy hanya dimungkinkan sebatas berhubungan dengan tata cara pemilihan. Dengan pembatasan itu, amat beralasan keterangan ahli Philipus M Hadjon yang menyatakan, karena tidak ada delegasi dari UUD 1945, presidential threshold dalam Pasal 9 UU No 42/2008 tentang Pilpres dibuat tanpa wewenang (onbevoegd) pembentuk UU.

Oleh karena itu, penolakan MK terkait permohonan sejumlah parpol atas ketentuan Pasal 9 UU No 42/2008 dengan bangunan argumentasi legal policy sulit dipahami. Berdasarkan pengaturan yang ada dalam UUD 1945, penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang ada dalam UU No 10/2008 mungkin lebih tepat disebut legal policy dibandingkan dengan presidential threshold yang diatur dalam Pasal 9 UU No 42/2008.

Minus SBY

Dengan dikukuhkannya presidential threshold, tidak ada yang bisa memastikan bahwa sejumlah nama yang selama ini disebut-sebut berniat dan berpeluang menjadi capres benar-benar akan menjadi capres/cawapres pada pilpres mendatang. Yang dapat dipastikan, dengan syarat dukungan minimal 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, mayoritas nama yang muncul harus mengurungkan niat menjadi capres atau cawapres.

Tidak hanya nama-nama yang beredar di luar incumbent, ketidakpastian juga menghampiri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla. Dengan pengukuhan presidential threshold, meski Pasal 7 UUD 1945 memberikan peluang bagi SBY menjadi presiden periode kedua, bukan tidak mungkin Pilpres 2009 dilaksanakan tanpa keikutsertaan SBY. Dengan tingginya persentase yang dipersyaratkan, Pasal 9 UU No 42/2008 bisa bertindak amat kejam bagi incumbent.

Jika hal itu terjadi, praktik sistem presidensial akan meninggalkan cerita lain di negeri ini. Salah satu cerita itu, sejak penetapan capres (5-9 Juni 2009), praktik ketatanegaraan akan menghadirkan lame duck president dalam waktu lama. Dalam sistem presidensial, lame duck president dianggap normal dan bukan merupakan tragedi jika incumbent kalah dalam proses pemilihan.

Cara paling aman bagi SBY untuk menjadi bagian dalam pilpres mendatang, Partai Demokrat harus dapat meraih dukungan minimal 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Namun, mencermati hasil survei sejumlah lembaga, batasan itu sulit dicapai Partai Demokrat.

Agar presidential threshold tidak berubah menjadi tragedi, SBY harus mampu “meyakinkan” parpol lain. Popularitas personal tidak akan berarti tanpa mampu melewati ketentuan yang disyaratkan Pasal 9 UU No 42/2008. Tanpa dukungan itu, pilpres minus SBY bisa terjadi.

Saldi Isra, Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, Padang – KOMPAS

1 Comment

  1. assalamu alaikum wr. wb.

    alhamdulilah…
    Selamat akhirnya golput berhasil memenangkan jumlah suara terbanyak!
    Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Partai Golput,
    baik yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maupun yang tidak.
    Lho, maksudnya? Gak Jelas?😐

    Sudah saatnya kita ganti sistem!
    Sistem yang lebih “pro rakyat” dan lebih “berbudi”…
    Ayo kita ganti secepatnya, “lebih cepat lebih baik”…
    Mari kita “lanjutkan” perjuangan dakwah untuk menegakkannya!
    Sistem Islam, petunjuk dari Sang Maha Pencipta!

    Lihatlah dengan hati dan fikiran yang jernih!
    Aturan Sang Maha Pencipta diinjak-injak
    dan diganti dengan aturan yang dibuat seenak udelnya!
    Dan lihat akibatnya saat ini, telah nampak kerusakan
    yang ditimbulkan oleh sistem sekulerisme dan turunannya
    (seperti: kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dsb) di depan mata kita!

    Banyak anak terlantar gara2 putus sekolah.
    Banyak warga sekarat gara2 sulit berobat.
    Banyak orang lupa gara2 ngejar2 dunia.
    Dan banyak lagi masalah yang terjadi gara2 manusia nurutin hawa nafsunya.

    Lihat saja buktinya di
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/12/kemungkaran-marak-akibat-syariah-tidak-tegak/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
    dan banyak lagi bukti nyata yang ada di sekitar kita!

    Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada semua pihak
    agar segera sadar akan kondisi yang sekarang ini…
    dan berkenan untuk membantu perjuangan kami
    dalam membentuk masyarakat dan negeri yang lebih baik,
    untuk menghancurkan semua bentuk penjajahan dan perbudakan
    yang dilakukan oleh manusia (makhluk),
    dan membebaskan rakyat untuk mengabdi hanya kepada Sang Maha Pencipta.

    Mari kita bangkit untuk menerapkan Islam!
    mulai dari diri sendiri.
    mulai dari yang sederhana.
    dan mulai dari sekarang.

    Islam akan tetap berlaku hingga akhir masa!
    Dan Islam akan menerangi dunia dengan cahaya kemenangan!
    Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan (-_-)
    terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

    wassalamu alaikum wr. wb.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: