Aburizal Bakrie: PNPM Bukan Alat Kampanye

Kemiskinan menjadi musuh terbesar bangsa Indonesia saat ini untuk maju. Makanya, menilik lebih dalam, seluruh elemen masyarakat pada dasarnya memiliki ruang, baik kecil maupun besar, untuk ikut andil melawan kemiskinan. Pemerintah sendiri dalam hal ini mutlak menjadi lokomotif utama yang harus menggulirkan sejumlah program-program di atas rel pengentasan kemiskinan itu. Hanya saja, ternyata tekad pemerintah mendorong masyarakat secepatnya melambai selamat tinggal pada kemiskinan tidak melulu bisa diterima baik oleh sejumlah daerah.

Ada daerah yang terang-terangan melakukan penolakan terhadap salah satu program andalan pengentasan kemiskinan bertajuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bagaimana Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie menilai penolakan itu? Berikut perbincangan Aburizal Bakrie dengan Wartawan Fajar Yusuf Said, di Kantor Menko Kesra Jakarta, Senin 16 Maret.

Kabar terakhir yang sempat menghangat, PNPM mengalami resistensi di beberapa daerah. Bagaimana tanggapan Anda adanya penolakan itu?

Ya, harus kami akui memang ada. Kalau tidak salah, kurang lebih ada sepuluh daerah yang menolak itu. Tapi Anda perlu ingat, bahwa jumlah kabupaten/kota di Indonesia itu ada 440. Jadi, hanya sepersekian persen yang sempat menolak dibandingkan yang menerima, menjalankan dengan baik kemudian merasakan manfaatnya dengan nyata. Penolakan ini tidak boleh menjadi tolok ukur jalan atau tidaknya program ini.

Apa yang melatarbelakangi penolakan itu?

Kami melihatnya, penolakan itu lebih banyak karena masalah politik. Penolakan dilakukan karena mereka menganggap program ini bentuk kampanye SBY-JK. Dan memang daerah yang menolak itu rata-rata daerah di mana partai yang berkuasa tidak setuju dengan SBY-JK. Tapi pada dasarnya rakyat bisa menilai sendiri. Buktinya, masyarakat yang daerahnya menolak itu mulai demo sekarang.

Sebetulnya, itu sebuah penyelewangan kekuasaan. Rakyat yang seharusnya dapat pekerjaan, karena PNPM itu lebih dominan pada pembangunan infrastruktur dan pembukaan lapangan kerja, jadinya tidak dapat. Yang rugi, memang masyarakatnya.

Selain itu, sebenarnya tidak tepat kalau mereka menuding program itu sebagai kampanye. Karena sebenarnya sudah ada, bukan menjelang pemilu saja. PNPM itu asalnya ada dua program. Sekarang ada 19 program. Dua program itu dari 1998. Namanya Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Awalnya, saat presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat, tahun 2006. Kemudian Menko Kesra, Menko Perekonomian, dan para menteri terkait menyepakati PNPM sebagai instrumennya. Nah, di tahun 2007, presiden akhirnya meluncurkan PNPM di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu anggaran Rp 3,15 triliun, digulirkan ke 33.000 desa/kelurahan di 2.788 kecamatan dan 33 provinsi. Tahun berikutnya (2008) lokasi sasaran diperluas mencakup 3.999 kecamatan.

Lalu, sikap pemerintah terkait penolakan itu?

Kita sudah menyikapi dengan membuat imbauan agar mereka tetap bisa menerima. Ada satu kota sebenarnya, walikotanya mau tapi dilarang DPRD. Sebaliknya, ada juga yang memang walikotanya yang tidak mau. Kalau Surabaya memang tidak mau walikotanya.

Kami juga sudah mengomunikasikan semua ini dengan Departemen Dalam Negeri. Kami yakin selanjutnya tidak ada masalah lagi. Yang kami harapkan diingat oleh daerah, bahwa program yang digulirkan itu untuk kepentingan masyarakat.

Indonesia menatap krisis global yang mendera. Apakah ada pengaruh terhadap program pengentasan kemiskinan pemerintah?

Tidak akan terganggu sama sekali. Karena rata-rata program yang digulirkan pemerintah itu bergantung pada kekuatan fiskal pemerintah. Kecuali KUR yang memang disalurkan bergandengan dengan kekuatan perbankan. Kekuatan fiskal pemerintah yang dikurangi karena krisis itu, adalah program-program yang tidak mencakup program kemiskinan. Seperti program pembangunan gedung, travelling expences, itu dikurangi semua. Tapi program-program kemiskinan yang tiga cluster sama sekali tidak dikurangi.

Apa saja tiga cluster yang tercakup dalam PNPM?

Yang pertama itu perlindungan sosial atau bantuan langsung yang sasarannya adalah mereka yang benar-benar harus mendapatkan bantuan. Ibaratnya, pemerintah itu memberi mereka ikan.

Yang kedua, pemerintah memberikan mereka pancing supaya bisa cari ikan sendiri. Mereka diharapkan bisa melakukan kegiatan positif dari program produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat, terutama di sektor ekonomi. Yang ketiga, pemerintah memberikan perahunya. Bentuknya KUR yang sifatnya modal bergulir.

Terkait peruntukan PNPM dan syarat teknis, apa saja yang bisa diusulkan kelompok masyarakat melalui PNPM ini?

Memang ada pembagian 70 persen untuk pembangunan infrastruktur sementara 30 persen untuk sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi itu bisa dia bikin krupuk, dagang bakso, penjahit, sulaman, dan sebagainya. Infrastruktur itu bisa untuk jalan desa, irigasi, jembatan, air minum, listrik pedesaan. Tapi, yang paling menarik di sini, rakyat ternyata sangat menyukai program ini. Karena program ditentukan oleh mereka sendiri. Jadi bukan kita, atau bupati yang memberikan program itu. Mereka menetukan bersama masyarakat desa.

Contoh, uang itu akan dipakai untuk misalnya jalan desa. Uangnya tidak ke gubernur, tidak ke bupati, tidak ke camat, tidak ke kepala desa. Tapi langsung ke kelompok masyarakat untuk program yang demikian beragam. Ada juga sekarang, karena sudah tiga kali dapat PNPM, mereka bilang infrastruktur desa sudah cukup. Nah, mereka minta kalo bisa, ditambah porsi sosial ekonominya. Jadi, kredit bergulirnya minta ditambah. Itu sampai sekarang belum kita ubah. Tapi, bukan tidak mungkin diubah.

Sebenarnya, apa alasan sehingga porsi infrastruktur jauh lebih besar dibandingkan sosial ekonominya?

Karena kita ingin mendapatkan dua kali keuntungan. Pertama, mereka dapat infrastrukturnya. Yang kedua mereka kerja. Jadi mereka kerja digaji. Yang kerjakan jalan desa itu, tidak boleh kontraktor. Yang desain harus orang desa sendiri, meski nanti harus mendapat arahan dari yang ahlinya. Dengan demikian, diharapkan pada 2015, infrastruktur desa sudah jadi semua. Selanjutnya pindah pada cluster 3, dunia berusaha.

Berapa nominal dana pengentasan kemiskinan yang disiapkan tahun ini?

Tahun lalu, dari pemerintah pusat sendiri cuma Rp 8 triliun, sekarang menjadi Rp 11triliun. Tapi kalau ditambah dengan yang dari daerah, maka jumlahnya tahun ini mencapai sekitar Rp 20 triliun. Jadi luar biasa peningkatannya. Jadi daerah ada penambahan, lalu banyak departemen-departemen yang juga masuk dengan dana-dana yang ada sementara ini. Melalui KUR juga begitu.

KUR tahun lalu, pemerintah memberikan asuransi 2 persen atau senilai Rp 1,4 triliun. Asuransi kemudian menjamin perbankan 10 kali lipat, jadinya Rp 14 triliun. Berdasarkan jaminan itu bank memberikan kredit Rp 14 triliun.

Hanya setahun setelah KUR digulirkan, pencapaiannya ternyata menembus Rp 13 triliun. Dengan jumlah peminjam 1.731.000 orang. Dari situ ketahuan lapangan kerja yang bisa terberdayakan 4,5 juta.

Untuk KUR tahun ini, pemerintah akan memberikan permodalan kepada asuransi sebesar Rp 2 triliun. Sehingga kita harapkan, asuransi menjamin 10 x lipat menjadi Rp 20 triliun. Dengan jaminan itu, bank tentu bisa mengeluarkan Rp 20 triliun juga.
Diharapkan, usaha mikro kecil dan menengah yang akan mendapatkan itu, jumlahnya naik dari 1,731 juta menjadi 2,5 juta orang.

Lapangan kerja yang dulunya hanya empat setengah juta bisa menjadi enam juta. Salah satu dampaknya juga, sampai Maret 2004, angka kemiskinan sudah turun menjadi 15,4 persen dari 17.7 persen di tahun 2006.

Di tengah krisis, darimana perbankan bisa mendapatkan suntikan Rp20 triliun sebagaimana yang diharapkan?

Sekarang uang perbankan yang ada pada Sertifikat Bank Indonesia itu sedikitnya sekitar Rp 290 triliun. Jika diambil sekitar Rp 20 triliun tentu tidak akan ada artinya. Itu diberikan pada program KUR. Jadi kalau kita lihat, baik KUR, PNPM, dan kluster pertama, seperti BOS, Jamkesmas, Raskin, dan sebagainya itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Yang pasti, dari Rp 13 triliun tahun lalu, harus bisa menjadi Rp 20 triliun tahun ini.

KUR memberikan kemudahan pinjaman tanpa agunan. Bagaimana dengan risiko kredit macet?

Sebenarnya, ada jaminan. Hanya saja yang memberikan jaminan itu Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha. Tapi soal NPL KUR ini, ternyata sangat menarik dikaji. Dalam setahun, NPL nya cuman 0,85 persen. Lebih rendah daripada kredit perbankan lainnya yang mencapai kira-kira 2,5 persen. Jadi, meskipun si peminjam itu tidak menyediakan suatu jaminan tambahan, baik berupa tanah, gedung dan sebagainya, tapi ternyata NPL nya hanya 0,85 persen.

Bagaimana peluang terjadinya penyimpangan?

Yah, memang ada juga. Karena tidak semua orang baik. Sekarang, yang menentukan masyarakat sendiri. Misalnya, programnya bikin jalan 1 km, dibikin cuma 900 meter, masyarakat harusnya marah. Tapi ada juga memang kendala ketika yang melaksanakan itu adalah jagoan sehingga tidak ada yang berani bicara.

Yang kedua adalah kemampaun teknologi yang belum terserap sebagaimana mestinya.

Lalu, bagaimana pemerintah menyikapi itu?

Mau bilang apa. Itu tentu tergantung dan menjadi hak masyarakat kan. Tentu mereka melakukan itu karena memiliki pertimbangan tersendiri. Misalnya karena sangat membutuhkan uang. Ini lebih sulit untuk dicegah. Sama saja dengan kasus kredit di bank.

Yang terakhir, bagiaman analisa Anda soal pergeseran peta kemiskinan sekaitan dengan krisis global?

Saya yakin begini, dengan program-program seperti ini, kemiskinan akan menurun, Karena PNPM tahun ini, saya harapkan bisa menyerap 20 juta lapangan kerja. Jadi, kemiskinan tetap akan menurun dengan program-program khusus seperti ini. Kalau kita lihat, memang kita tidak terlalu parah terkena dampak krisis. Sangat kecil dibandingkan negara-negara lain seperti Amerika, Jerman, atau Jepang. (*)

FAJAR

Biodata :

Nama: Ir. H. Aburizal Bakrie
Lahir: Jakarta, 15 November 1946
Agama : Islam
Jabatan : – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat KIB 2005-2009
– Menteri Koordinator Perekonomian KIB 2004-2005
Pendidikan: Fakultas Elektro, Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1973
Perusahaan: Bakrie Group

Pendidikan:
– SD Jakarta, (1959)
– SLP Jakarta, (1961)
– SLA Jakarta, (1964)
– Jurusan Elektro ITB, (1973)

Alamat Rumah:Jl. Ki Mangunsarkoro No.42, Menteng Jakarta 10310

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • 7 cara manfaatkan tabir surya kedaluwarsa
      Coba periksa tanggal kedaluwarsa tabir surya Anda untuk memastikan apakah masih berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari.Tabir surya punya masa kedaluwarsa selama enam bulan setelah dibuka, kata perlindungan konsumen ...
    • Klasemen Liga Spanyol, Real Madrid tinggalkan Barcelona
      Berikut hasil pertandingan dan klasemen liga Spanyol pada Minggu waktu setempat. Pertandingan Minggu 4 Desember: Alaves 1 Las Palmas 1 Athletic Club 3 Eibar 1 Real Betis 3 Celta Vigo 3 Sporting ...
    • Beberapa mayat ditemukan lagi setelah gudang terbakar di Oakland
      Beberapa mayat ditemukan lagi pada Ahad (4/12), setelah petugas pencarian memasuki dua daerah lain di gudang yang terbakar 36 jam sebelumnya. Namun Sersan Ray Kelly dalam taklimat kedua pada Ahad, tak bersedia menyebutkan ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: