Herman S. Sumawiredja: Bukan Saat Itu Saja Saya Akan Dicopot

Pergantian jabatan di kepolisian memang biasa. Tapi, kalau pergeserannya berdekatan dengan sebuah perkara, bisa menjadi luar biasa. Itulah yang dialami Inspektur Jenderal Herman S. Sumawiredja ketika dimutasikan dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur (Jawa Timur) ke perwira tinggi Mabes Polri (non-job), akhir Februari lalu.

Di tengah mutasi itu, alumnus Akpol 1975 ini justru mengajukan pengunduran diri dari anggota Polri, terhitung sejak awal Maret ini. Publik pun jadi bertanya-tanya. Apalagi, sehari sebelum serah-terima jabatan, Herman menyatakan Ketua KPUD Jawa Timur sebagai tersangka. Dan beberapa hari setelah serah terima jabatan kapolda, Mabes Polri menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka Ketua KPUD Jawa Timur itu.

”Saya sudah membangun fondasi penyidikannya,” ujar Herman. Guna mengetahui duduk soal sesungguhnya, wartawan Gatra Taufik Alwie dan Deni Muliya Barus menemui Herman di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin lalu, setelah konferensi pers digelar.  Berikut petikannya:

Anda tahu akan diganti?
Begini. Saya dijanjikan masa kepemimpinan sampai habis, Mei tahun ini. Walaupun, pada Oktober lalu, saya dijanjikan untuk dimajukan menjadi calon Dirjen Bea dan Cukai. Saya tahunya, nama saya sudah dimajukan dari teman yang di pajak. Tapi kemudian muncul PP 35 bahwa saya diperpanjang sampai usia 62 tahun. Itu tidak masalah, karena saya tidak pernah meminta dan tidak menuntut serta tidak nyari apa-apa.

Kronologinya tiba-tiba. Saya tahu, saya dicopot karena soal itu (penanganan sengketa pilkada Jawa Timur). Saya tidak kecewa. Tapi saya mengerti kenapa saya dicopot. Yang mengecewakan sebetulnya sebelum saya dicopot. Saya ingin menyelesaikan sebelum saya sertijab (serah terima jabatan). Saya masih punya waktu dari Minggu sampai Rabu (15-18 Februari). Saya pikir, untuk menyelesaikan pekerjaan, yang menurut saya ini besar, yaitu membuat fondasi penyidikan.

Karenanya pada hari Minggu itu, setelah saya terima telegram bahwa saya diganti, karena memang Panwas baru melaporkan. Kemudian saya menangani masalah itu dan rapat cross check copy dengan hard copy-nya di hari Minggu. Rabunya, kami berkesimpulan bahwa itu memang tindak pidana. Tindak pidana itu punya implikasi politik, yakni masalah perhitungan.

Saya melihat, itu bisa saja terjadi tak hanya di Bangkalan dan Sampang. Oleh sebab itu, saya berpikir, saya harus masuk ke database KPUD Jawa Timur untuk melihat semuanya Apalagi, ini pidana desain. Memang dipalsukan karena jumlah suaranya relatif sama. Dari putaran kedua, ketiga, relatif sama. Ada 27% ditemukan di dalam soft copy yang tidak benar. Datanya saya punya. Tinggal bagi-bagi tugas. Memang perlu struktur operasional secara fisik untuk mengerjakannya.

Sebetulnya saya akan diberhentikan bukan saat itu saja. Setelah saya melakukan pengamanan, 21 Januari lalu, pada saat pilkada Jawa Timur putaran ketiga, saya akan langsung diganti. Hanya, pada waktu itu, Wanjak mengundurkannya. Saya tahu dari teman saya yang dulu menjabat sebagai Deputi Sumdaman (Sumber Daya Manusia). Katanya, saya akan diganti tanpa jabatan. Tapi dia mempertahankan saya dulu.

Apa sebenarnya kepentingan Anda?
Saya bilang, kalau bisa, hilangkan nama Herman. Fokuskan bahwa ini suatu bayangan kecurangan Pemilu 2009 yang bergerak dari Jawa Timur. Bagaimana intervensi Jakarta terhadap Polda Jawa Timur, sehingga kapolda dicopot. Itu hanya sepenggal cerita kecil. Indikator saja. Perkara yang besar sebetulnya harus diteruskan untuk diungkap, apakah benar di Bangkalan dan Sampang itu datanya tidak benar. Tim Khofifah juga menemukan penggandaan nama dan lain-lain di Ngawi. Itu indikasi, ada pekerjaan menggandakan di dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Apakah temuan polisi berbeda dari temuan tim Khofifah?
Sama. Khofifah juga punya soft copy. Polisi mendapatkannya dari KPUD Bangkalan dan Sampang. Mari kita buktikan dulu. Kenapa harus dihentikan gitu. Bisa saja saya salah, bisa juga benar. Buka dulu, dong, jangan terus dihentikan penyidikan itu.

Anda dimutasikan, tapi kenapa jajaran Polda Jawa Timur yang lain tidak?
Direktur Intelkam Polda Jawa Timur dipanggil Mabes. Terakhir akan dipindahkan. Tapi Direktur Intelkam itu akan dipindahkan bukan karena soal perkara DPT palsu. Tapi tidak dipindahkannya bukan karena saya. Dia melapor kepada saudaranya di Sekwilpres, akhirnya tidak jadi dipindahkan.

Bagaimana ceritanya ketika Anda dipanggil ke Mabes?
Ternyata yang dipindahkan hanya tiga dari enam kapolda yang dipanggil. Enam kapolda itu adalah Kapolda Kaltim, Kapolda Bali, Kapolda Sultra, Kapolda Jawa Timur (saya), Kapolda Sumbar, dan Kapolda Bengkulu. Di situ pengarahannya, semua akan diganti. Dewan Jabatan (Wanjab) ketika itu hari Rabu. Kemudian Kamis, kami dikasih surat untuk dipanggil. Lalu Jumat, kami menghadap. Sorenya Wanjab. Sabtu, saya sudah terima copy-nya.

Ketika itu, pokoknya siap-siap saja akan diganti. Tujuannya apa? Supaya mereka yang bulan delapan (Agustus) pensiun saja siap diganti, apalagi bulan lima (Mei). Lalu saya bilang, yang bulan delapan siap diganti, masak saya yang bulan lima menolak. Saya bilang, saya nggak masalah. Saya siap diganti. Memang saya keluar dan akan mengundurkan diri sudah bilang. Kalau sudah keluar, saya akan mengundurkan diri, karena saya tahu akan digantikan karena apa. Saya dipanggil karena apa. Ya, dari urutan itu, saya sudah tahu.

Bagaimana sebenarnya penanganan kasus sengketa pilkada Jawa Timur itu?
Memang tersangka tidak ada yang ditahan. Statusnya diturunkan tidak ada penahanan pada waktu itu, karena kami juga baru mulai. Kami tidak akan menerapkan penahanan karena akan mencari dan menggeledah. Saya ini di injury time. Saya hanya bisa menjadikan fondasi penyidikan. Fondasi itu diharapkan diteruskan. Saya serah terima dan dihadiri staf satuan kewilayahan, kapolres, kapolwil, bahwa nanti Pak Anton (Brigjen Anton Bachrul Alam, kini Kapolda Jawa Timur) akan meneruskan masalah ini.

Kabareskrim, saya nggak ngerti. Saya merasakan betul, kalau ini tidak dihentikan, kalau ini diteruskan, saya pikir tidak apa-apa. Tapi, begitu ini dinyatakan dicabut, saya tak yakin begitu. Tuntutan saya hanya satu: masyarakat tidak dibodohi. Satu penyidikan harus dibuka. Kenapa dia ditutup. Itu harus dibuka kepada masyarakat. Saya bukan ingin tenar dan tidak sakit hati.

Kalau sudah begitu, apa mungkin bisa dibuka lagi?
Dibuka itu sangat mungkin oleh polisi. Kapolri bilang teruskan, ya, diteruskan. Distop, ya, distop. Yang saya inginkan sekarang sebetulnya fokusnya ke mana. Apakah DPT yang dibuat untuk Indonesia itu sudah benar. Itu harus dibuka. DPT untuk Indonesia itu dibuka dan dibuat situs-situsnya. Jadi, semua orang bisa melihat apakah namanya ada.

Dalam sengketa pilkada Jawa Timur ada dugaan penggandaan DPT?
Ribuan kali, bahkan puluhan ribu. Ada dua orang yang ditangkap dari tim Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono). Begitu dicek, bawa undangan, masih anak-anak, dan dibawa ke pos pemilihan setelah disuruh mencoblos. Modusnya, misalnya, nama M. Romli. Umur dan TPS-nya beda. Tapi kemudian satu nomor induk kependudukan. Setelah diriset lagi, keluar 20 nama sudah bukan M. Romli lagi. Modus lain, misalnya Amir. Semua datanya sama. Yang beda cuma TPS. Dia bisa di beberapa TPS. Soal tinta bukan soal yang aneh. Sekarang sudah tidak ada yang bisa mengontrol tinta. Sekarang tinta bisa hilang dengan jeruk nipis.

Dari mana ”permainan” itu dimulai?
Permainannya sebelum dan sesudah di lokasi TPS. Dugaannya bisa ke KPUD, Depdagri, dan lainnya yang terlibat soal pendataan.

Kabarnya, Anda dipanggil ke Gerindra dan Hanura. Untuk apa?
Oh, mereka itu hanya minta informasi dari saya. Maksud saya, makin banyak orang tahu, semakin waspada. Siapa tahu, modus itu dipakai di seluruh Indonesia. Tapi, ya, mudah-mudahan tidak. Makanya, untuk membuktikannya, harus cek DPT. Permainan soal DPT biasanya di dinas kependudukan. Mungkin oleh orang IT yang bermain. Mungkin juga KPU yang dibeli.

Apa momentum pengunduran diri Anda ini?
Sekarang ini, yang paling penting inti masalahnya. Yakni adanya satu data yang tidak benar, yang akan dimainkan juga di pemilu. Kalau memang yang terjadi begitu, rakyat dibodohi. Saya hanya sebagai indikator kebetulan. Pas mau habis, diberhentikan. Saya tidak sakit hati. Saya sudah tiga tahun dua bulan memimpin Polda Jawa Timur.

Selama mundur ini, apa kegiatan Anda?
Saya tidak menganggur. Saya belajar saja, meningkatkan kualitas.

Anda yakin persoalan pilkada Jawa Timur itu bisa selesai?
Ya, masyarakat harus mendukung. Media harus mendukung dan menuntut secara terbuka. Penjelasan bahwa ini kenapa dihentikan, kenapa tidak diteruskan, bahwa ini belum memenuhi sebagai tersangka, buktinya belum kuat. Ini namanya bukti permulaan yang cukup. Kalau sudah kuat, tersangka sudah bisa ditangkap. Karena di dalam SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) ada nama tersangka dan ada sasaran. Servernya sudah kami sita, dan lain-lain. Implikasi politisnya saya mengerti.

[Laporan Utama, Gatra Nomor 19 Beredar Kamis, 19 Maret 2009]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Liga Eropa - Hasil dan klasemen Grup B, Apoel juara grup
      Apoel FC, berhasil menjuarai Grup B Liga Europa setelah mengalahkan wakil Yunani, Olympiakos, dengan skor 2-0 dalam laga pamungkas penyisihan di Stadion GSP, Siprus, Jumat dini hari WIB.Kemenangan yang diraih berkat gol dari ...
    • Liga Europa - Hasil dan klasemen Grup A, Fenerbahce-MU lolos
      Fenerbahce dan Manchester United lolos ke babak 32 besar Liga Europa selepas rangkaian pertandingan pamungkas penyisihan Grup A, Jumat dini hari WIB.Fenerbahce memastikan satu tiket ke babak 32 besar setelah tim asal Turki itu ...
    • Ngobrol dengan BJ Habibie di Belanda
      Nonton film berlanjut dengan ngobrol-ngobrol santai tapi serius terjadi di Belanda, antara anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda dan masyarakat Indonesia di Belanda, dengan Presiden Baharuddin Jusuf ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: