Buddha Bar dan Primadonaisasi Agama

Hingga kini pimpinan dan umat Buddha belum berhenti memprotes keberadaan sebuah restoran di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, yang bernama Buddha Bar.

Sebenarnya bukan restoran itu sendiri yang ditentang, melainkan namanya yang dianggap tidak menghormati perasaan seluruh komunitas agama Buddha di Indonesia. Minggu siang 15 Maret lalu, saya bercakap-cakap dengan Aggy Tjetje, Ketua Umum DPP Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia yang juga Rektor Institut Agama Buddha Nasional, dan beberapa biksu di Vihara Avalokiteshvara di bilangan Mangga Besar, Jakarta Pusat.

Di tengah percakapan yang menyoroti isu hangat ini, ada yang berkata begini: “Masak ada pejabat Pemprov DKI yang mengatakan bahwa kata ‘bar’ dalam label restoran itu bermakna ‘tiang’. Lho, kalaupun itu benar, tetap saja jangan pakai nama Buddha, dong. Jadi mau Tiang Buddha kek, Bengkel Buddha kek, tetap saja itu menyinggung perasaan kami. Coba kalau namanya Kristen Bar, apa umat Kristen tidak tersinggung? Kalau Islam Bar, apa umat Islam tidak tersinggung? Pokoknya, kami menuntut agar nama Buddha dihapus dalam label restoran itu.”

Saya maklum. Saya pun akan marah kalau restoran itu bernama Christian Bar. Tapi, yang mengherankan, mengapa restoran sekaligus tempat menghibur diri ini aman-aman saja di negara asalnya, Prancis?

Menurut saya pertanyaan ini harus dijawab dengan dua poin. Pertama, itu urusan Prancis. Artinya, apa yang baik di luar negeri tidak dengan sendirinya harus dianggap baik juga di sini. Kedua, meski berbentuk negara hukum, sejak dulu Indonesia tak pernah membiarkan agama-agama bebas lepas dari jangkauannya.

Disini agama-agama harus menyesuaikan diri dengan negara. Artinya, kalau tidak mendapat restu dari negara, bisa-bisa agama tersebut dimasukkan dalam kategori “agama yang tidak diakui”. Masalah agama ini memang cukup ketat diatur negara. Buktinya, setiap orang harus menyatakan nama agamanya di dalam kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi kartu identitasnya sebagai warga negara.

Kerepotan pun timbul karena pemerintah dan aparatnya merasa berkewajiban untuk senantiasa mengawasi hal-ihwal keagamaan rakyatnya. Tujuannya, selain demi pencatatan statistik dan tertib administratif, juga untuk mencegah adanya ajaran dan perilaku keagamaan yang “sesat”. Indonesia bukanlah negara sekuler yang membiarkan agamaagama berada jauh di luar kendalinya. 

Kalau begitu, pertanyaan penting yang harus dijawab Pemprov DKI Jakarta adalah: mengapa membiarkan saja komunitas agama Buddha merasa terlecehkan dengan dilegalkannya Buddha Bar itu? Mengapa terkesan tak ada sensitivitas di dalam diri pimpinan dan aparat Pemprov DKI Jakarta, padahal sejumlah pemimpin dan umat Buddha, disertai pelbagai pihak, sudah berulang kali berdemo menggugat keberadaan bar tersebut?

Di sisi lain, diberitakan bahwa DPRD DKI telah meminta Pemprov DKI mengamankan asetnya berupa gedung bekas Kantor Imigrasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi polemik karena digunakan sebagai bar itu. Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Muhayar mengatakan, bangunan bersejarah itu dibeli Pemprov DKI atas persetujuan DPRD untuk dijadikan sebagai cagar budaya yang akan difungsikan sebagai museum.

Menurutnya dulu DPRD menyetujui alokasi anggaran karena Pemprov merencanakan bangunan itu untuk museum, bukannya kepentingan komersial. Kalau begitu, tidakkah keberadaan Buddha Bar di lokasi itu pun sebenarnya juga telah menyalahi rencana awal peruntukannya? Jadi, pihak mana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan rencana awal tersebut?

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, atau kedua-duanya? Terlepas dari pihakpihak yang harus bertanggung jawab itu,perihal ini kiranya cocok disebut sebagai “komersialisasi agama”. Secara sosiologis, agama memang selalu memiliki dua wajah.

Di satu sisi agama bernilai spiritual yang mampu menumbuhkan kebutuhan sekaligus kesadaran untuk senantiasa menjaga relasi yang harmonis dengan Yang Mahakuasa. Di sisi lain agama juga bisa membangkitkan amarah untuk mengalahkan musuh (bernilai politik), kegairahan untuk mencari profit dengan menyebutnya sebagai “rezeki dari atas” atau “berkat ilahi” (bernilai ekonomis), dan lainnya.

Hampir sama halnya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi pun semua yang bernuansa atau bercorak agama dengan mudah dieksploitasi dan disalahgunakan demi mencapai kepentingan yang sebenarnya tak berkait sama sekali dengan hakikat agama itu sendiri.

Usaha-usaha bisnis bercorak dan bernuansa agama didirikan dan dikembangkan, tentu tidak ada yang salah sepanjang komunitas agama yang bersangkutan mendukungnya. Namun, mengapa negara harus merasa terpanggil untuk melegalisasinya dengan membuat landasan hukumnya? Doktrin dan jargon agama yang dilegalisasi negara di bidang ekonomi (juga politik, hukum, dan lainnya), bagaimanapun, niscaya memiliki konsekuensi tersendiri, yakni terjadinya primadonaisasi agama tertentu di antara agamaagama lain.

Hukum yang bersifat nasional tanpa embel-embel agama atau hukum yang (juga) bersifat nasional dengan embel-embel agama? Inilah yang sulit,sekaligus ambigu itu ,karena keduanya tentu memiliki perbedaan. Sangat mungkin ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kembali pada primadonaisasi agama,Buddha jelas tidak terikut dalam persoalan ini. Itu sebabnya nama “Buddha” begitu mudahnya dipasarkan, tetapi begitu sulitnya dilindungi ketika komunitas agama Buddha sendiri memprotesnya.

Jika negara ini memang betulbetul menghormati setiap agama, mestinya ada tindakan urgen untuk mengakomodasi keluhan komunitas agama Buddha itu. Apalagi bagi mereka, Buddha bukan sekadar nama agama, tetapi juga merujuk pada Sidharta Gautama, sosok Sang Pangeran yang dijunjung tinggi karena keprihatinannya yang besar terhadap penderitaan sesamanya.

Sudah saatnya pemerintah memberikan perlindungan bagi kepentingan semua warga negaranya agar warga negara juga menghargai pemerintah pada level yang sepantasnya.

Victor Silaen, Dosen Fisipol UKI, Pengamat Sospol – SINDO

1 Comment

  1. Ini sebabnya Indonesia disebut State of bandits…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: