Postur DPR, Transaksi dan Pertukaran

gedung-dprTidakkah Anda merasa bahwa negara Anda memiliki lembaga legislatif yang terlalu kuat sekarang ini?

Itulah pertanyaan generik yang kerap saya sua kala berdiskusi dengan orang asing yang mengamati Indonesia. Pertanyaan itu pula yang dilontarkan seorang spesialis Indonesia dari Departemen Luar Negeri Jepang dalam sebuah pertemuan di Tokyo pekan lalu.

Alih-alih langsung menjawab, saya biasanya justru bertanya balik: apakah benar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia benar-benar kuat atau terlalu kuat? Dengan parameter apa kita mengukurnya? Jangan-jangan itu kesimpulan yang tergopoh-gopoh. Jangan-jangan DPR justru terlalu lemah dan masih mengidap banyak masalah.

Satu rangkaian argumen tentu saja mesti menyertai jawaban saya yang sepintas terlihat sumir itu. Sejak pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2004, sejatinya DPR tak terbukti sebagai lembaga yang benar-benar bergigi. DPR justru cenderung lemah sekaligus bermasalah. Salah satu masalahnya: cenderung lemah berkaitan dengan fungsi pokoknya, misalnya pengawasan terhadap pemerintah, dan cenderung “kuat” berkenaan dengan hal-ihwal yang sesungguhnya di luar fungsi mereka.

Nyaris selama lima tahun ini pemerintah selalu menang dalam pertarungan politik melawan DPR. Beberapa kasus bisa kita ajukan sebagai contoh: interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan interpelasi kasus telekonferensi Presiden dari Amerika Serikat (keduanya September 2005), usul hak angket kasus Blok Cepu (Mei 2006), dan interpelasi impor beras (Oktober 2007). Dalam kasus-kasus ini, ketika voting dilakukan, jumlah penentang interpelasi dan hak angket-alias pendukung pemerintah-berada jauh di atas para pengusulnya.

Kasus yang paling dramatis adalah lemah-lunglainya DPR ketika menentang kenaikan harga bahan bakar minyak rata-rata 126 persen, 1 Oktober 2005. Umumnya anggota DPR bereaksi keras menolak beleid pemerintah yang mereka nilai menyengsarakan rakyat itu. Namun, dalam voting penentuan sikap, pemerintah menang telak: 273 orang mendukung pemerintah, 83 menentang, dan 31 abstain.

Satu-satunya pengecualian adalah kasus penolakan dua kandidat Gubernur Bank Indonesia melalui voting Komisi Keuangan dan Perbankan, 12 Maret 2008. Agus Martowardojo dan Raden Pardede, dua kandidat yang diajukan Presiden, tertolak karena Agus hanya didukung 21 suara, Raden tak didukung satu orang pun, sementara penolakan atas dua kandidat disokong 29 suara.

Dalam kasus ini, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan terbelah. Di satu sisi, pendukung Agus berasal dari Partai Demokrat (6 suara), Partai Golkar (12 suara), serta 3 suara dari dua partai yang terbelah (Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera). Di sisi lain, penolakan atas dua kandidat disokong PDI Perjuangan (9 suara), Partai Keadilan Sejahtera (4 suara), Partai Kebangkitan Bangsa (4 suara), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (1 suara), Partai Bintang Reformasi (1 suara), serta dua partai yang terbelah, Partai Amanat Nasional dan Partai Damai Sejahtera (4 suara).

Namun perlu dicatat bahwa satu-satunya kekalahan pemerintah itu terjadi pada level sidang komisi, bukan sidang pleno. Sedangkan untuk level pleno, tak sekali pun pemerintah kalah. Maka menyimpulkan DPR sebagai lembaga yang terlampau kuat adalah sebuah kekeliruan. Lebih tepat menyebut DPR lemah dan bermasalah.

Sementara itu, berkenaan dengan hal-ihwal yang bukan fungsinya, DPR justru terlalu kuat karena bekerja di luar proporsinya. Contoh paling telanjang mengenai ini adalah kecenderungan mereka mengontrol dan meminta pertanggungjawaban pimpinan badan usaha milik negara. Sesungguhnya, tak ada kewajiban badan usaha milik negara untuk bertanggung jawab kepada DPR. Namun, atas alasan-alasan yang-kemudian kita tahu-bersifat transaksional, DPR berperan sangat aktif dan menunjukkan giginya.

Berhadapan dengan lembaga otonom semacam Bank Indonesia, misal lain, DPR juga begitu giat melakukan pengawasan dan permintaan pertanggungjawaban. Setelah skandal Bank Indonesia terkuak tahun lalu, semua orang jadi mafhum bahwa ternyata aktivitas dan “kekuatan” DPR itu bertalian dengan transaksi haram nan menggoda.

Maka, berbeda dengan umumnya model parlementarianisme semu (quasi-parliamentarianism) yang terbentuk di banyak sistem presidensial Amerika Latin, lembaga legislatif di Indonesia selepas Pemilu 2004 tidak menguat di atas kekuasaan eksekutif. DPR justru lemah berhadapan dengan eksekutif dan terseok-seok karena mengidap banyak masalah.

Kecemasan akan perkara itulah yang selayaknya kita miliki ketika ratusan ribu politikus memperebutkan 132 kursi Dewan Perwakilan Daerah, 15.750 kursi DPRD untuk 471 kabupaten dan kota, 1.998 DPRD untuk 33 provinsi, dan 560 kursi DPR hari-hari ini. Akankah Pemilu 2009 memfasilitasi perbaikan postur itu atau justru memperburuknya?

Sebelum menjawab pertanyaan penting dan genting itu, ada baiknya kita bicara dulu sedikit statistik menarik. Pertama, jumlah calon anggota DPR berpendidikan sarjana meningkat dibanding dalam Pemilu 2004. Berdasarkan pendataan Litbang Kompas, sekitar 80 persen kandidat anggota DPR dalam Pemilu 2009 adalah sarjana. Hampir 5.000 orang dari 11.225 kandidat itu lulusan sarjana strata 1, 1.599 orang lulusan pascasarjana, dan 281 orang doktor.

Kedua, berdasarkan pendataan sama, komposisi kandidat berusia muda mencolok. Kandidat berusia 21-50 tahun mendominasi daftar calon anggota DPR yang diajukan 38 partai dengan porsi rata-rata 72 persen dari total kandidat. Jumlah kandidat berusia 20-an tahun meningkat pesat, sementara kandidat berusia di atas 50 tahun menurun separuhnya.

Ketiga, umumnya partai mengindahkan “anjuran” undang-undang perihal keterwakilan politik perempuan. Ini setidaknya terlihat dengan masuknya lebih dari 30 persen kandidat perempuan ke dalam daftar calon tetap.

Itulah tiga (dari banyak) aspek statistik yang menarik. Namun menarik secara statistik sama sekali tak berarti penting secara politik. Keterwakilan politik perempuan (sebagai sebuah data statistik), misalnya, tak serta-merta mendongkrak keterwakilan gender, yakni menguatkan kesadaran dan sensitivitas anggota DPR terhadap ketidakadilan dalam relasi antarjenis kelamin.

Dominannya kandidat relatif muda, misal lain, tak bisa disimpulkan terburu-buru sebagai sukses regenerasi politik dalam partai. Kenaikan drastis jumlah sarjana pun tak serta-merta menggambarkan cerahnya prospek perbaikan kualitas kerja intelektual legislatif.

Maka data statistik di atas tak bisa menghilangkan fakta “krisis mekanisme seleksi” dalam Pemilu 2009. Partai memang membuka diri kepada siapa pun dengan latar sosial apa pun untuk menjadi kandidat legislator. Namun, pada saat yang sama, kualifikasi sebagai calon legislator belum menjadi pertimbangan pokok dalam mekanisme seleksi partai.

Dalam konteks itulah gejala pasang naik politik selebritas jadi relevan. Sadar bahwa popularitas-bukan kompetensi-adalah penentu pokok elektabilitas, partai-partai membuka pintu lebar kepada kalangan selebritas. Alhasil, jumlah selebritas yang masuk daftar calon tetap meningkat sekitar dua kali lipat dibanding dalam Pemilu 2004. Pasang naik politik selebritas itu juga lebih terasa karena para selebritas saat ini tersebar di lebih banyak partai dibanding lima tahun lalu.

Di satu sisi, pasang naik politik selebritas adalah berita baik tentang semakin terbuka lebarnya kesempatan menjadi politikus bagi semua kalangan, termasuk mereka yang dalam aktivitas rutinnya bersentuhan amat sedikit dengan hal-ihwal formal penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Namun saya khawatir pasang naik itu sejatinya lebih dikendalikan oleh kepentingan menjual popularitas ke hadapan calon pemilih yang gampang terpesona oleh para bintang.

Saya cemas karena, jika demikian halnya, perbaikan postur DPR menjadi sulit diharapkan. Alih-alih ia bisa menjadi salah satu penyokong penurunan kualitas perwakilan politik.

Baiklah, saya akui saja, saya gagal menjawab tandas pertanyaan soal kualitas DPR kita selepas Pemilu 2009. Namun satu kecemasan pokok gentayangan di tiap pojok kepala saya: DPR kita kembali akan lebih banyak dihiasi kehendak membuat transaksi (transaction) dan bukan membangun pertukaran (exchange).

Itulah salah satu penyakit akibat “krisis seleksi”. Sekarang, tinggal tersedia satu obat: kita, para pemilih, pandai-pandai memilih yang terbaik di antara yang buruk. Dengan kata lain: kita perbaiki krisis seleksi lewat “mekanisme eleksi”.

Eep Saefulloh Fatah, Pemerhati politik – TEMPO

1 Comment

  1. Sayangnya mekanisme eleksi yang diharapkan bisa memperbaiki krisis seleksi, juga menuntut adanya syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi.

    Rumusan tentang apa yang dimaksud dengan ‘kita’ harus diperjelas. Karena ‘kita’ bukanlah Eep Saefulloh Fatah, dan Eep Saefulloh Fatah bukanlah ‘kita’. Yang kedua, mekanisme eleksi yang dimaksud juga menuntut adanya benchmark yang bisa digunakan agar dapat menghasilkan pilihan yang terbaik di antara yang buruk.

    Analogi yang tepat untuk melihat proses politik yang ada paling mudah dengan menggunakan pendekatan sistem produksi dimana ada input yaitu raw material, proses produksi, lalu out put yaitu finished product.

    Tak terbayangkan, finished product macam apa jadinya jika raw material yang digunakan ternyata under spec. Ditambah proses produksi yang tidak memenuhi ketentuan standar industri karena terlalu banyak korupsi dan manipulasi di dalamnya.

    Yang jelas, sekarang ini posisi DPR tidak lebih kuat daripada eksekutif karena sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita saat ini memang didesain kearah terjadinya pelemahan statedimana semua variabel kekuasaan distimulus untuk selalu saling melakukan negasi.

    Sehingga terlepas apakah yang terjadi kemudian adalah pertukaran (exchange) atau transaksi (transaction) sekalipun, akan tetap berjalan secara elitis dalam domain kekuasan dan tidak dalam domain kebangsaan dan kerakyatan.

    Tabik…🙂


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: