Dosa Besar Pemilu 2009

eepsaefullohgifSaya tak tahu jumlah mereka. Mungkin puluhan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mereka pemegang kartu tanda penduduk dan terdaftar sebagai penduduk. Namun, mereka kehilangan hak pilih karena nama mereka tak tertera dalam daftar pemilih tetap.

Sebagian dari mereka datang ke tempat pemungutan suara pada 9 April lalu sambil membawa bukti-bukti identitas kependudukan. Tetapi, aturan melarang mereka menggunakan hak pilih mereka. Halangan administrasi merenggut hak-hak politik mereka. Mereka terabaikan. Di tengah sukacita para calon pemenang dan kesibukan partai-partai menyusun koalisi menuju pemilu presiden, Juli mendatang, tempat mereka makin tergeser dari berita pokok media massa.

Empat salah kaprah

Pencederaan hak-hak para pemilih itu adalah dosa besar Pemilu 2009 yang tak sekadar layak diratapi. Celakanya, sejumlah salah kaprah kita temukan dalam perbincangan tentang kisruh DPT. Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai bencana administrasi. Ini jelas salah besar! Kisruh ini bukanlah bencana administrasi, melainkan pelecehan atas hak politik rakyat!

Mereka yang memahaminya sebagai sekadar perkara administratif tak paham bahwa bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih. Tanpa ini, pemilu cedera berat.

Adalah salah besar menjadikan hal ihwal administratif (tak tercatat dalam DPT) sebagai alasan untuk membunuh hak pilih seseorang. Semestinya administrasi harus tunduk, tersubordinasi, dibuat lentur, menyesuaikan diri untuk memenuhi hak-hak pemilih. Setiap orang yang punya bukti sah kependudukan semestinya beroleh kesempatan menunaikan hak pilihnya.

Kedua, kisruh DPT dipahami sebagai muasal persoalan. Sejatinya, kisruh ini adalah konsekuensi logis dari kekacauan administrasi kependudukan kita. Itu bukanlah sebab, melainkan akibat.

Tak satu pun dari empat presiden pada era reformasi yang berhasil menata administrasi kependudukan secara layak. Alhasil, tiga pemilu legislatif (1999, 2004, 2009), satu pemilu presiden (2004), dan lebih dari 450 pemilihan kepala daerah selama satu dasawarsa terakhir dicederai rendahnya kredibilitas data pemilih. Dicederainya hak pilih ratusan ribu -bahkan jutaan-calon pemilih dalam pemilu pada 9 April lalu adalah puncak dari kisruh permanen berulang-ulang itu.

Sejak awal reformasi sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya, dalam perkara ini kita tak beranjak maju.

Ketiga, kisruh DPT dipahami sebagai buah kekeliruan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja KPU punya andil memfasilitasi tak terkelolanya kisruh itu. Namun, KPU bukan biang keladi sendirian. Menteri Dalam Negeri (yang membawahkan otoritas pendataan dan administrasi kependudukan) dan Presiden (sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan administrasi pemerintahan) adalah pihak-pihak yang selayaknya ikut bertanggung jawab.

Maka, saya sungguh menyesalkan bahwa sampai dengan saat ini belum terdengar sepotong pun permohonan maaf dari KPU, Mendagri, maupun Presiden kepada setiap orang yang hak-hak politiknya dilucuti. KPU terkesan lebih senang membela diri, Mendagri alpa bahwa ia ikut bertanggung jawab, dan Presiden lebih sibuk menyiapkan jalan terlapang menuju termin kedua pemerintahannya.

Keempat, banyak partai politik berasumsi bahwa kisruh DPT menyebabkan mereka kalah. Padahal, sungguh sulit mengaitkan serta-merta kisruh itu dengan perolehan suara setiap partai. Tak ada satu teori pun yang bisa membuktikan bahwa kisruh ini menguntungkan secara konsisten partai tertentu dan merugikan partai yang lain. Kisruh ini pun akhirnya hanya sekadar topeng pemanis untuk menyembunyikan ketidaksiapan sebagian partai untuk kalah.

Dua perkembangan

Dari balik kisruh DPT, mencuat dua kemungkinan perkembangan: perlawanan warga negara atau kemarahan partai-partai.

Para calon pemilih yang hak politiknya dicederai punya alasan kuat untuk melakukan aksi kolektif menuntut pertanggungjawaban para pejabat publik terkait. Mereka berhak memperkarakan pelecehan hak-hak politik mereka melalui jalur hukum secara elegan, tanpa kekerasan, dengan melintasi sekat partai atau pilihan politik. Demokrasi harus memberikan jalan lapang bagi perlawanan semacam ini.

Tetapi, kita layak cemas. Yang lebih mengemuka justru kemarahan partai-partai. Kisruh DPT boleh jadi hanya dijadikan instrumen politik oleh partai-partai untuk memperkarakan hasil pemilu. Menolak hasil pemilu tentu boleh-boleh saja, tetapi adalah kanak-kanak menjadikan kisruh DPT sebagai alasan pembenar sebuah kemarahan membabi buta. Adalah tak bertanggung jawab menyamarkan ketidaksiapan kalah di balik isu pelecehan hak-hak politik rakyat.

Memanjakan kemarahan partai-partai, sambil keluar dari konteks persoalan sesungguhnya, hanya akan memperbesar dosa kita dalam Pemilu 2009. Padahal, alih-alih menambah dosa, semestinya saatnya sekarang kita bertobat, yakni dengan segera membenahi data kependudukan untuk pemilu presiden besok.

EEP SAEFULLOH FATAH, Pemerhati Politik dari Universitas Indonesia – KOMPAS

3 Comments

  1. gimana pidato semalam dah cukup menjawab?

  2. Sebuah bukti kecurangan dalam berpolitik.
    Dibalik itu semua, masyarakat telah memahami politik dan mulai terlibat politik praktis dalam proses pemilu, mulai dari DPT, Surat panggilan yang tidak sampai ke tangan pemilih, sampai tata cara memilih di TPS saat hari H.
    sebaiknya masalah DPT, KPU jemput bola dan Masyarakat proaktif.
    salam hangat.😉
    Ps: absen ajah, bis dah lama tdk ke sini.

  3. Kekacauan DPT bermula dari apatisme warga negara terhadap PEMILU, dilanjutkan dengan rendahnya SDM di tingkat pengurus RT. Kesalahan dan penggelembungan DPT diperburuk dengan System Data Base Kependudukan yang amburadul. Pemilih dengan nama sama tidak bisa terdektesi, pemilih dengan NIK sama juga tak terdektesi. Penduduk yang meninggal juga tidak terdektesi oleh petugas di tingkat PPS dengan alasan warga tidak pernah lapor. Sebaiknya amburadulnya DPT jangan dijadikan alasan untuk menyudutkan Pemerintah, KPU atau partai pemenang, sebab proses DPS menjadi DPT itu waktunya cukup lama, mestinya semua pihak yang berkepentingan seperti Partai, Pejabat Pemerintah LSM , warga negara dll sama-sama memngawasi. Tuntutan apapun terhadap KPU atau Pemerintah setelah Pemilu dilaksakanan hanyaq akan membuat bingung warga negara dan memperkeruh suasana. Mestinya Para Caleg waktu kampanye selalu mengingatkan konstituennya apakah namanya sudah terdaftar sebagai Pemilih Tetap.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: