Abdul Hafiz Anshary : Kami Tidak Akan Mundur

Sepanjang pekan lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum dan Hotel Borobudur sudah seperti rumah bagi Abdul Hafiz Anshary, 53 tahun. Rabu pekan lalu, misalnya, sepanjang hari hingga larut malam dia memimpin rapat kerja Komisi Pemilihan Umum—selanjutnya kita sebut KPU atau Komisi—di Hotel Borobudur. Bersama komisi-komisi serupa dari daerah, mereka membahas aneka laporan dan persoalan yang terkait dengan pemilihan legislator.

”Kalau rapat sampai malam di sini, saya tidur di hotel. Tapi, kalau lagi di Komisi, saya tidur di kantor,” kata Abdul Hafiz. Istrinya, Noorwahidah, dan putranya, Wahdi Hafizy, dia boyong dari Banjarmasin ke Jakarta.

Pekan-pekan ini, posisi Abdul Hafiz sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum dan enam anggota Komisi sedang genting. Banyak yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu 9 April lalu. Hajatan raksasa itu menjadi tanggung jawab KPU. Sejumlah partai, antara lain PDI Perjuang­an, Hanura, Gerindra, dan Partai Bulan Bintang, menyimpulkan kualitas pelaksanaan pemilu kali ini sebagai yang terburuk setelah reformasi 1998. Tuntutan mundur bagi anggota KPU pun kerap muncul di siaran media massa.

Puncak sengkarut itu bernama daftar pemilih tetap. Begitu banyak nama yang luput tercantum dalam daftar tersebut. Alhasil, si pemilik nama tak bisa ikut memilih anggota legislator.

Di Bandung, 21 partai, di antaranya Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Buruh, menolak hasil pemilu. Alasan utamanya, daftar pemilih amburadul. Sikap serupa disampaikan 27 partai di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Singkat kata, hingga Kamis pekan lalu, Badan Peng­awas Pemilu telah menemukan 1.117 pelanggaran suara di seluruh Indonesia.

”Kami sudah berusaha maksimal, tapi tahun lalu begitu banyak kegiatan sehingga mengganggu konsentrasi Komisi di daerah,” ujar Abdul Hafiz. Tapi belum jelas benar pangkal soal daftar pemilih ini.

Di sela-sela berbuka puasa dengan secangkir teh manis, semangkuk sup, dan sepotong roti, Abdul Hafiz menerima wartawan Tempo Sapto Pradityo dan Amandra Mustika Megarani untuk wawancara khusus. Perbincangan pada Kamis pekan lalu itu berlangsung di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Banyak yang bilang pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum seperti saling lempar tanggung jawab dalam soal daftar pemilih. Apa komentar Anda?

 

Komisi memang bertanggung jawab, tapi masalah ini juga berkaitan dengan hal-hal lain. Komisi bertugas memutakhirkan data yang disiapkan pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah. Tapi, kalau hasilnya seperti ini, ya, pemerintah tak bisa menghindari tanggung jawab. Partai politik mestinya turut mengoreksi. Kalau tidak, mereka ada salah juga. Saya sudah mengimbau partai-partai, tolonglah daftar pemilih sementara diperiksa benar-benar. Kalau ada yang kurang, ditambah; kalau ada yang salah, dicoret.

Apakah daftar pemilih sementara semuanya telah dikirim ke partai?

 

Komisi tidak mengirim daftar pemilih sementara. Partai yang harus mengambilnya di kelurahan atau desa dengan membawa mandat. Yang jadi soal, tak semua partai punya perwakilan di tiap desa.

Komisi sudah melakukan apa untuk memperbaiki daftar pemilih?

 

Dalam rapat kerja bersama Komisi Pemilihan di daerah, ada usul untuk menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Tapi banyak yang tidak berani karena risiko manipulasi tinggi sekali. Akhirnya, kami sepakat menggunakan basis domisili. Mereka yang memiliki KTP tapi tidak tinggal di daerah asal, mungkin karena pekerjaan atau kuliah, akan didaftar. Tapi mereka harus membuat pernyataan melepas hak pilihnya di daerah asal. Memang agak rumit, tapi bagaimana lagi?

Sampai kapan perbaikan daftar pemilih ini dikerjakan?

 

Hingga 9 Mei. Memang waktunya hanya sekitar tiga minggu. Tapi pemutakhiran sekarang tak sesulit saat pemilu legislatif, karena sudah ada daftar pemilih tetap. Sebagian data pemilih yang belum terdaftar juga sudah ditam­pung. Daftar pemilih sementara akan diumumkan dari 10 Mei hingga 17 Mei.

Dengan waktu begitu pendek, apa hasilnya bisa signifikan?

 

Yang penting usaha dulu. Saya bukan tidak yakin. Komisi Pemilihan di ­daerah tekadnya kuat sekali. Di tiap-tiap daerah akan dibangun posko-posko pendaftaran. Adapun panitia pemutakhiran data belum terbentuk semua. Sebagian masih sibuk dengan perhitungan suara.

Sejumlah komentar menyebutkan penyelenggaraan pemilu kali ini adalah yang terburuk sejak reformasi….

 

Tergantung siapa yang melihat dan dari sisi mana melihatnya. Dari sudut daftar pemilih, barangkali iya. Tapi, dari sisi keamanan, pemilu sekarang lebih baik dari 1999 atau 2004. Kami tidak pernah memungkiri ada masalah dalam pemilu ini. Tapi kami sudah ber­usaha maksimal. Fokus kami sekarang adalah ­mengevaluasi dan memperbaiki. Atas kekurangan-kekurangan itulah kami minta maaf kepada masyarakat.

Bagaimana dengan tuntutan mundur terhadap anggota Komisi?

 

Kami akan menuntaskan pekerjaan ini. Kami tidak akan mundur karena undang-undang tidak meng­aturnya.

Anda disorot karena hadir di Cikeas saat pemilu kemarin. Apa jawaban Anda?

 

Saya heran kenapa cuma saya yang dipersoalkan. Padahal anggota Komisi lain juga hadir di tempat pemungutan suara Wakil Presiden. Saya ini benar-benar menjaga jarak dengan Presiden atau partai mana pun. Telepon-teleponan dengan Presiden saja belum pernah. Tapi tanggung jawab kami kan memang ke Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi kami tak bisa menghindari hubungan itu.

Sebetulnya, bagaimana proses penyusunan daftar pemilih tetap?

 

Menurut undang-undang, pemerintah wajib menyediakan data kependuduk­an dan daftar penduduk potensial pemilih selambat-lambatnya 12 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pada November 2007, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemungutan suara pada 5 April 2009. Data penduduk potensial pemilih harus diserahkan (pemerintah) paling telat 5 April 2008.

Departemen Dalam Negeri menyerahkan daftar itu persis pada 5 April 2008. Jadi apa soalnya?

 

Masalahnya, pembentuk­an panitia pemutakhiran agak terlambat. Seharusnya, begitu daftar pemilih dari pemerintah selesai diperiksa Komisi Pemilihan Umum di kabupaten—anggaplah perlu dua bulan—panitia pemutakhiran sudah siap bekerja. Namun, karena anggaran belum turun, tak terlaksana.

Bukankah ada anggaran khusus untuk pemutakhiran data?

 

Betul, tapi anggarannya baru disetujui pada 25 Juni 2008. Uangnya sampai ke daerah secara bertahap, bisa makan waktu satu bulan.

Apa proses setelah pemutakhiran ke daftar pemilih tetap?

 

Daftar pemilih sementara disusun. Daftar ini harus disosialisasi di tempat-tempat yang mudah dilihat. Bagi partai, disediakan salinannya. Saya berkeliling di beberapa kelurahan di Jakarta. Mereka menempelkan daftar itu di ­dinding kantor. Di Bali, saya mengecek, mereka memasangnya di banjar-banjar. Bahkan di Ambon, mereka memasang hingga tingkat rukun tetangga. Aturan mainnya demikian, dan agar masyarakat mudah melihat dan menanggapi.

Apa yang terjadi bila ada anggota masyarakat yang memberikan perbaikan atau masukan data?

 

Panitia pemungutan suara wajib melakukan perbaikan daftar. Proses ini diulang sekali lagi hingga melahirkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Daftar itu kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan di kabupaten untuk diproses menjadi daftar pemilih tetap. Setelah itu, direkap di tingkat provinsi dan nasional. Daftar pemi­lih tetap disahkan Komisi Pemilihan pada 24 November 2008. Ketika itu, tidak ada yang ribut-ribut. Tapi ada beberapa orang yang memprotes ke Komisi karena belum masuk daftar.

Jika mereka yang tidak masuk daftar pemilih sudah diketahui sejak tahun lalu, kenapa datanya tidak diperbarui?

 

Karena, menurut peraturan, kami tidak boleh mengubah daftar pemilih tetap. Data tambahan hanya kami tampung. Beberapa laporan juga muncul. Ada kekeliruan memasukkan data seperti kasus di Jawa Barat. Jumlah pemilih semestinya 26 ribu, tapi hanya tercatat 16 ribu orang. Ada juga laporan salah penjumlahan.

Ke mana Anda melaporkan soal-soal ini?

 

Ke Komisi Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. Kesimpulannya, daftar pemilih bisa diubah, cuma harus ada payung undang-undang. Pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dalam peraturan ini, yang bisa masuk daftar hanya yang sudah terdata atau yang perlu dikoreksi, bukan untuk pemilih baru. Daftar pemilih perubahan disahkan 7 Maret lalu. Bagi yang tidak masuk daftar tapi berniat mencontreng, tidak ada pilihan selain ditolak.

Dengan proses berlapis-lapis seperti ini dan waktu yang lumayan longgar, kenapa masih banyak yang lolos di daftar pemilih?

 

Selain persoalan dana yang telat turun, tahun lalu Komisi Pemilihan Umum di daerah begitu sibuk sehingga mengganggu konsentrasi. Beberapa provinsi, antara lain Jawa Timur, serta sejumlah kabupaten melangsungkan pemilihan kepala daerah. Juga ada pergantian personel anggota Komisi.

Soal pemilih ganda, kapan persisnya diketahui?

 

Sudah lama. Ada satu nomor induk kependuduk­an yang dipakai puluhan orang. Duplikasi seperti ini langsung kami pangkas. Ada juga ratusan orang yang tanggal lahirnya sama persis. Yang seperti ini tidak bisa dihapus begitu saja, karena orangnya benar-benar ada. Cuma, saat ditanyai, mereka mengaku tidak tahu kapan tanggal lahirnya. Banyak warga yang tidak punya nomor induk kependudukan tapi ada di daftar. Padahal undang-undang mensyaratkan nomor tersebut. Akhirnya, satu nomor dipakai banyak orang. Kejadian seperti inilah yang dituding manipulasi, padahal belum tentu.

Sejumlah partai menyebut jumlah pemilih ganda hingga jutaan orang. Apa jawaban Anda?

 

Saya kira tak mungkin sebesar itu. Kami sudah membuat surat edaran ke Komisi Pemilihan di daerah untuk mencoret data pemilih ganda sebelum pemilu legislatif. Jumlah yang ada di daftar potensial pemilih semula sekitar 174 juta, sudah kami pangkas hingga menjadi 171 jutaan.

Apakah Komisi sudah punya persentase partisipasi pemilih dalam pemilu kemarin?

 

Dari laporan sementara, ada yang mencapai 80 persen, ada yang cuma 65 persen, bahkan 50 persen. Tapi ini angka prakiraan, karena KPU di daerah belum punya data pasti.

 

Abdul Hafiz Anshary

Lahir: Banjarmasin, 14 Agustus 1956

Pendidikan

  • S-1, Peradilan Agama, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin (1982)
  • S-2, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992)
  • S-3, Sejarah Peradaban Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2000)

Pekerjaan

  • Ketua Pusat Pengkajian Islam IAIN Antasari (2000-2005)
  • Guru Besar IAIN Antasari (2002-sekarang)
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (2003-April 2005)
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (2007-2012)

TEMPO (20 April 2009)

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Aparat gabungan sita bambu runcing dan bom molotov di Kediri
      Aparat gabungan dari Kepolisian Resor Kediri Kota dan TNI merazia kawasan bekas lokalisasi Semampir di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, dan menyita sejumlah barang seperti bambu runcing serta bom molotov."Kami sudah ...
    • Persipura tanpa Bio dan Ricardinho hadapi Gresik United
      Tim Persipura Jayapura tanpa Bio Paulin Pierre dan Ricardinho da Silva saat melawan tuan rumah Gresik United dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016 di stadion Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Minggu (11/12). ...
    • Pencarian korban pesawat Polri libatkan 19 kapal
      Polri mengerahkan 19 kapal dan tiga pesawat untuk mencari korban pesawat Polri M-28 Sky Truck yang jatuh pada Sabtu (3/12) di perairan Kabupaten Lingga, Kepri. "Sembilan belas kapal dan tiga unsur udara dikerahkan pada ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: