SK Bermasalah Menohok Hendarman

Pendingin udara di ruang kerja Jasman Panjaitan seakan tak meredam geram yang tengah berkecamuk di sana. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) itu tengah gundah. Penyebabnya adalah surat Indonesia Coruption Watch (ICW) yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat dari lembaga swadaya masyarakat yang kerap memelototi kasus korupsi itu dinilai mengusik jabatan Kapuspenkum, yang ditempati Jasman sejak 15 September 2008. Masa kerja Jasman dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kejaksaan Agung (Kejagung). “Jangankan jabatan, nyawa saya diambil saat ini saja siap, kok,” kata Jasman, gemas.

Dalam surat yang sama yang dikirim beberapa waktu lalu itu, ICW membeberkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 065/a/JA/07/2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam beleid itu disebutkan, masa kerja pejabat eselon IIa minimal harus 25 tahun. Sedangkan Jasman baru bertugas 20 tahun.

Karena itu, pengangkatan Jasman sebagai Kapuspenkum dianggap cacat hukum. “Kami meminta Bapak Presiden melakukan evaluasi atas kinerja Jaksa Agung dan memerintahkannya membatalkan pengangkatan pejabat yang tidak memenuhi syarat tersebut,” tulis ICW, sebagaimana tertulis dalam surat yang didapat Gatra itu.

Yang disentil ICW bukan hanya Jasman, melainkan juga sejumlah pejabat eselon IIa yang lain. Antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Budiman Rahardjo, Kajati Maluku Utara S.T. Burhanuddin, Kajati Papua Widyo Pramono, Kepala Biro Hukum Kejagung Jhoni Ginting, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara Sugiyanto, dan Kepala Biro Umum Dimas Sukadis. Juga pengangkatan mantan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Muhammad Salim sebagai staf ahli Jaksa Agung.

Seperti Jasman, tujuh pejabat itu juga dinilai belum cukup waktu untuk naik ke posisi masing-masing. Rata-rata masa kerja mereka 19 hingga 23 tahun atau kurang dari prasyarat kedinasan 25 tahun kerja. Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, selain masa kerja, Hendarman juga mengangkat pejabat bermasalah. Yaitu mereka yang pernah mendapat sanksi dari Jaksa Agung. Jaksa yang dimaksud adalah Dimas Sukadis dan M. Salim. “Pernah mendapat sanksi, kok, malah mendapat promosi,” ujar Emerson.

Dari hasil penelusuran ICW, Dimas (bekas Wakil Kajati Sumatera Utara), misalnya, pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat menengah, berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. Hukuman atas Dimas itu dijatuhkan terkait tuntutan atas terdakwa kasus narkoba Hariono Agus Tjahjono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, awal Februari 2006.

Dimas, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kata Emerson, dinilai lalai mengawasi empat jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Hariono, pemilik 20 kilogram psikotorika, yang hanya dituntut hukuman tiga tahun penjara. Padahal, terdakwa lainnya, Ricky Chandra alias Akwang, justru dituntut pidana mati.

Empat JPU –Danu Sebayang, Ferry M.D. Panjaitan, Jeffry Huwae, dan Agustinus Mangontan– itu belakangan dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin berat oleh Jaksa Agung. Hukumannya, mulai pemberhentian sebagai jaksa fungsional hingga pemberhentian secara tidak hormat. “Jadi, pengangkatan itu (Dimas) tidak memperhatikan syarat umum yang diatur peraturan Jaksa Agung, yaitu memiliki integritas pribadi yang tinggi,” Emerson menegaskan.

ICW menilai, Hendarman tak konsisten melakukan reformasi struktural di Kejagung. Menurut Emerson, peraturan Jaksa Agung yang ditandatangani Hendarman itu sebenarnya sudah sangat baik. Aturan tersebut dinilai dapat meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meski pengangkatan mereka melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tetap saja keputusan akhir ada pada Jaksa Agung. “Jaksa Agung punya kewenangan penuh melakukan promosi terhadap seseorang atau tidak, sehingga bukan tak mungkin muncul subjektivitas,” kata Emerson.

Seorang jaksa senior di Kejagung mengakui adanya unsur subjektivitas dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Kejagung. Pengangkatan pejabat di Kejagung, menurut sumber Gatra itu, kerap tidak objektif. Pertimbangan kedekatan masih sering mempengaruhi putusan. “Saya saja pernah disalip junior-junior saya beberapa kali, karena saya tak pandai pendekatan (kepada atasan),” ujar sumber Gatra yang tak ingin disebut namanya itu.

Toh, Dimas Sukadis menampik tudingan itu. Namun ia menolak menanggapi perihal integritas dirinya yang diragukan karena pernah mendapat sanksi. “Kalau soal itu, saya tidak ada jawaban. Cukup diwakili Pak Jasman (Kapuspenkum),” kata Dimas kepada Gatra.

Menurut Jasman Panjaitan, Perja Nomor 065/2007 itu sebenarnya menimbulkan keresahan di internal kejaksaan. Berbagai persyaratan yang diatur di dalamnya, menurut Jasman, sangat kaku. “Ini terjadi karena peraturan itu tidak dikaji secara mendalam,” papar Jasman.

Rencana penerbitan perja itu, lanjut Jasman, dilakukan saat Jaksa Agung masih dijabat Abdul Rahman Saleh. Ketika itu, mantan Direktur LBH Jakarta ini membentuk tim pembaruan Kejagung. Tim ini bertugas merumuskan berbagai aturan mengenai pengadaan, pemanfaatan, dan kode etik sumber daya manusia di kejaksaan. Tugasnya selesai saat Hendarman menjabat sebagai Jaksa Agung, menggantikan Abdul Rahman Saleh, pada reshuffle kabinet, 7 Mei 2007. “Jadi, waktu itu Pak Hendarman tinggal tanda tangan,” kata Jasman.

Hendarman, tutur Jasman, sebenarnya menyadari adanya kekurangsempurnaan dalam penerbitan perja yang ditandatangani pada 12 Juli 2007 itu. “Kajiannya hanya di atas kertas sehingga tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” ujar Jasman. Padahal, pengisian jabatan itu sangat mendesak. Tak kurang dari 300 jabatan masih kosong hingga tahun 2008.

Pengangkatan pejabat di Kejagung, menurut Jasman, telah melalui berbagai saringan. Salah satunya, lewat Baperjakat yang diketuai Jaksa Agung Muda (JAM) Pembina. Dari Baperjakat ini, dipilih beberapa calon yang akan menduduki pos tertentu. Nama-nama itu, lanjut Jasman, kemudian diserahkan ke rapat pimpinan (rapim) di kejaksaan. Di rapim ini, semua keputusan harus bulat. Setiap orang dalam rapim itu memiliki hak veto. “Jadi, kalau ada satu JAM yang keberatan, maka tidak boleh ada keputusan,” kata Jasman.

Dengan begitu, Jaksa Agung tidak punya hak penuh menunjuk seseorang. Namun, diakui Jasman, ada pejabat yang pernah mendapat sanksi bisa kembali dipromosikan. Pertimbangannya, pejabat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tak selamanya akan mengulangi perbuatannya. “Kalau memang pernah diberi sanksi, kan ada pengampunan, kemudian ada penilaian prestasi. Apakah orang yang sudah dihukum terus kiamat dan berhenti” Lalu, bila dia ada prestasi yang luar biasa, masak dia tidak dihormati?” kata Jasman.

Meski begitu, pengangkatan pejabat yang pernah bermasalah tentu menimbulkan tanda tanya. Apalagi, sebelumnya Hendarman sempat disorot publik karena mengangkat mantan JAM Bidang Pidana Khusus Marwan Effendy dan M. Salim, masing-masing sebagai penyelia kasus korupsi di daerah dan staf ahli Jaksa Agung. Padahal, keduanya sempat terbelit kasus dugaan suap yang dilakukan pengusaha Arthalyta Suryani dan Jaksa Urip.

Jasman membantah anggapan bahwa Kejagung kekurangan kader jaksa profesional dan bersih sehingga menggunakan jaksa-jaksa bermasalah. “Jumlahnya sih sudah cukup, cuma memang yang sesuai dengan kriteria itu belum cukup,” katanya.

Hendri Firzani, Mukhlison S. Widodo, dan Cavin R. Manuputty
[
HukumGatra Nomor 29 Beredar Kamis, 28 Mei 2009]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Liga Eropa - Hasil dan klasemen Grup B, Apoel juara grup
      Apoel FC, berhasil menjuarai Grup B Liga Europa setelah mengalahkan wakil Yunani, Olympiakos, dengan skor 2-0 dalam laga pamungkas penyisihan di Stadion GSP, Siprus, Jumat dini hari WIB.Kemenangan yang diraih berkat gol dari ...
    • Liga Europa - Hasil dan klasemen Grup A, Fenerbahce-MU lolos
      Fenerbahce dan Manchester United lolos ke babak 32 besar Liga Europa selepas rangkaian pertandingan pamungkas penyisihan Grup A, Jumat dini hari WIB.Fenerbahce memastikan satu tiket ke babak 32 besar setelah tim asal Turki itu ...
    • Ngobrol dengan BJ Habibie di Belanda
      Nonton film berlanjut dengan ngobrol-ngobrol santai tapi serius terjadi di Belanda, antara anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda dan masyarakat Indonesia di Belanda, dengan Presiden Baharuddin Jusuf ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: