Citra dan Arogansi Penguasa Serta Penegak Hukum

Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah meringkuk dalam tahanan setelah dijebloskan penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI dengan dasar alasan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan secara hukum maupun akal sehat. Setidaknya bagi sebagian masyarakat, aktivis, maupun ahli hukum.

Ada berbagai hal menarik yang terjadi pra dan pasca penahanan kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif tersebut. Tidak hanya adanya pernyataan dari Presiden dan klarifikasi Kepala Polri untuk menjustifikasi penahanan dimaksud, tapi juga respons yang cukup massif dari masyarakat, yang tidak hanya prihatin, tapi juga mempersoalkan indikasi dan tendensi kesewenangan “kekuasaan” dengan membuat pernyataan “menolak” penahanan tersebut.

Penggunaan upaya paksa penahanan atas kedua pimpinan KPK nonaktif itu dikemukakan Wakil Kepala Bareskrim yang membuat pernyataan untuk melegalisasi tindakannya dengan menyatakan, “Mulai hari ini, penyidik akan menggunakan hak untuk menahan tersangka….” Kata-kata “hak untuk menahan tersangka”, bagi sebagian orang awam, seolah kata yang biasa dan lazim, tapi tidak bagi yang faham hukum serta memahami bekerjanya logika politik penegakan hukum.

Tidak ada hak yang melekat pada jabatan penyidik maupun institusi kepolisian. Hak melekat pada orang dan hal ini dapat dikonfirmasi dengan Undang-Undang Kepolisian maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada satu pun kata yang memberikan “hak” kepada penyidik atau kepolisian untuk menahan. Tidak sepantasnya kata tersebut keluar dari salah satu unsur pimpinan kepolisian. Penyidik mempunyai kewenangan penahanan berkaitan dengan tugas pokoknya. Kewenangan itu bersifat terbatas atas dasar yang telah diatur secara limitatif, dengan parameter obyektif dan subyektif yang seyogianya sangat jelas dan kesemuanya harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Penggunaan kata “hak” dalam pernyataan langsung yang dikemukakan secara tegas oleh Wakil Kepala Bareskrim untuk menjustifikasi tindak penahanan pada pimpinan KPK nonaktif itu dapat ditafsirkan sebagian kalangan sebagai pernyataan yang berlebihan untuk tidak disebut sebagai “keangkuhan” jabatan. Hal dimaksud juga dapat menjadi indikasi yang dikualifikasi sebagai ciri dan karakter yang orisinal dari “alam bawah sadar” yang diekspresikan sebagai wujud dari “arogansi” kekuasaan

Hal serupa dapat dilihat dari cara Istana membuat respons atas penggunaan upaya paksa kepolisian. Semuanya “ciaammiik” di mata kebanyakan orang awam. Lihat saja, ada rapat kabinet terbatas yang secara khusus mendiskusikan perihal upaya paksa penangkapan dan penahanan tersebut serta adanya pernyataan keprihatinan yang dikemukakan secara langsung oleh kekuasaan, sembari meletakkan kenetralan posisinya dengan argumen normatif karena tidak ingin dituduh melakukan intervensi atas proses hukum yang tengah berlangsung.

Tindakan yang dilakukan oleh kekuasaan di atas tidak ada yang salah dan dapat dinilai sangat baik sebagai bagian dari pencitraan untuk memperlihatkan netralitas dalam kerangka mewujudkan negara hukum yang demokratis. Di sisi lainnya, tidak juga dapat disalahkan bilamana sebagian kalangan justru berpendapat sebaliknya. Tindakan kekuasaan harus diletakkan dan dikaitkan dengan segenap proses yang pada akhirnya berujung pada upaya paksa penahanan.

Tidak ada yang dapat menyangkal ada indikasi kriminalisasi yang sangat kuat berkaitan dengan kasus tuduhan pada pimpinan KPK nonaktif itu setelah beredarnya transkrip rekaman yang berisikan skenario rekayasa di banyak media. Presiden sendiri meminta agar diadakan pengusutan atas pencatutan namanya. Pernyataan Presiden itu tentu tidak dapat ditafsirkan secara sempit. Nama Presiden harus dihilangkan dari penyebutan yang semena-mena itu, tapi Presiden sesungguhnya harus mempunyai kepentingan, apa sebenarnya isi keseluruhan seluruh transkrip yang diindikasikan memuat rekayasa kriminalisasi itu.

Tidakkah terpikirkan sebagian oknum di kalangan kepolisian dan kejaksaan yang disebut-sebut dalam transkrip tersebut potensial untuk “menggunakan” lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan sepihaknya yang dapat merusak citra kekuasaan. Tidakkah tebersit bisa saja terjadi muncul suatu “esprit de corps” di kedua lembaga penegakan hukum tersebut, yang pada akhirnya menggerakkan “perlindungan” yang berlebihan bagi kepentingan lembaganya sendiri di atas kemaslahatan publik. Yang pada akhirnya bisa berujung pada pada nama baik Presiden karena melakukan “pembiaran” atas sesuatu yang sudah diketahui masalah dan dampaknya.

Bandingkanlah dengan kecepatan respons Presiden ketika mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang hanya dengan tafsir “adanya kekosongan” pimpinan KPK padahal tafsir itu sangat “debatable” serta membuat keputusan presiden menunjuk Tim 5 guna memilih pelaksana tugas pimpinan KPK. De facto, pejabat yang dihasilkan dari proses itu terdiri atas hanya satu orang yang mempunyai latar belakang litigator, tapi dua lainnya tidak. Padahal pimpinan KPK yang dinonaktifkan dan diberhentikan kesemuanya berlatar pengalaman sebagai litigator. Penerbitan perpu serta proses pelaksanaan dan hasilnya sangat rentan dituduh sebagai upaya sistematis untuk mengintervensi KPK dengan melemahkan peran “penindakan atau pemberantasan” korupsi KPK.

Belum lagi dengan sinyalemen yang perlu dikonfirmasi bahwa Istana telah mendapatkan konfirmasi kasus pimpinan KPK nonaktif itu secara sepihak dengan telah pernah dilakukannya ekspose kasus dugaan tindak kriminal pimpinan KPK dari suatu lembaga penegak hukum tapi tidak pernah memberikan kesempatan serupa kepada pimpinan KPK untuk menjelaskan masalahnya. Ada indikasi ketidakseimbangan untuk tidak menyebutnya sebagai ketidaknetralan dalam “due process” atas kasus di atas.

Berbagai hal di atas selayaknya dapat dijadikan pertimbangan dan “pintu masuk” bagi Istana untuk mengambil sikap dan tindakan untuk memprioritaskan dilakukannya klarifikasi dan kajian yang mendalam untuk membuat “terang” perihal indikasi rekayasa yang mencatut-catut nama Presiden. Investigasi atas hal dimaksud tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh lembaga yang potensial mempunyai konflik kepentingan atas dokumen dimaksud. Tindakan Presiden untuk membentuk suatu “Task Force”, yang terdiri atas orang-orang independen yang integritas dan profesionalitasnya tak diragukan, tidak mungkin disebut sebagai intervensi kepada lembaga penegakan hukum.

Jika pilihan untuk memprioritaskan investigasi atas ada-tidaknya rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK nonaktif itu tidak dilakukan, tindakan Istana rentan dikualifikasi sebagai ketidaknetralan dan ketidakmampuan untuk membedakan “kegentingan yang memaksa”.

Hal ini dapat dilihat dari komparasi ketika membuat perpu dan keengganan melakukan terobosan hukum dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK nonaktif. Pada pembuatan perpu di atas, yang sifatnya hanya “mengisi kekosongan” pejabat yang bersifat administratif, dapat digunakan alasan kegentingan memaksa.

Bukankah untuk “menyelamatkan” orang dan lembaga penegak hukum independen yang dizalimi dengan menggunakan “cover up” hukum, yang diduga dilakukan oleh lembaga penegak hukum melalui proses rekayasa sehingga dapat “meruntuhkan” citra komitmen, keseriusan, dan upaya serius percepatan pemberantasan korupsi, jauh lebih relevan sehingga sangat layak digunakan alasan adanya “kegentingan yang memaksa”.

Banyak kalangan tentu akan bertanya secara kritis, mengapa Presiden tidak dapat mengambil langkah yang lebih strategis dan konstruktif. Lalu apa gunanya pernyataan “orang pertama terdepan dalam yang melindungi KPK bila ada yang membubarkan KPK” kalau dalam faktanya justru terjadi proses “pembiaran” atas upaya “mengobrak-abrik” KPK.

Alasan legalistik yang hanya bersandar pada argumen normatif tidak cukup dan tidak dapat lagi dipakai sepenuh-penuhnya untuk menjustifikasi perlu-tidaknya dilakukan langkah yang lebih substantif guna menjawab dan menyelesaikan persoalan kriminalisasi di atas. Pada titik inilah ada beda yang sangat tipis antara pencitraan dan arogansi dari kekuasaan, khususnya penguasa dan kekuasaan penegakan hukum.

Kami sangat khawatir, Presiden tidak diberikan pertimbangan yang cukup untuk berpihak pada kepentingan kemaslahatan dan memperlihatkan secara jelas kepada rakyat, adanya kesatuan antara gagasan, pernyataan, tindakan, keberpihakan, dan program untuk menyatukan kepastian dan keadilan di tengah fakta masih maraknya mafia di lembaga penegakan hukum dan pasar gelap ketidakadilan; ataukah Presiden sudah mempunyai agenda tertentu sendiri mengenai KPK. Hanya kepada Allah, kami mohon perlindungan dan berserah diri.

Bambang Widjojanto, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pengacara KPK

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Sering terbang? Ini alasan kulit harus dirawat ekstra
      Menghabiskan waktu berjam-jam di dalam pesawat terbang bisa jadi berita buruk bagi kulit Anda. Kelembaban rendah dan terpaan pendingin udara membuat kulit jadi kering.Dr. Radityo Anugrah yang memiliki spesialisi di bidang kulit ...
    • Yogyakarta kukuhkan Satgas Saber Pungli
      Kota Yogyakarta kini memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar setelah dikukuhkan secara resmi oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo, Selasa. "Kami akan segera melakukan koordinasi internal untuk ...
    • Pemerintah keluarkan harga patokan ayam
      Kementerian Pertanian mengeluarkan harga patokan ayam ras pedaging melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras.Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menandatangani revisi ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: