Mohammad Mahfud Md.: Presiden Jangan Sekadar Normatif

mmahfud mdBertubi-tubi telepon seluler Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md., 52 tahun, berdering. Puluhan pesan pendek pun ia terima. Isinya hampir semuanya tahniah dari para ahli hukum, politikus, akademisi, seniman, mahasiswa, hingga sejumlah kiai. ”Rhoma Irama juga mengirim pesan ucapan selamat,” ucap Mahfud sembari tertawa.

Gelombang ucapan selamat itu datang setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman penyadapan percakapan Anggodo Widjojo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa pekan lalu. Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo, tersangka kasus suap PT Masaro Radiokom yang kini buron. Pemutaran rekaman itu bagian dari sidang permohonan uji materi Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan dua pemimpin KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah.

Pemutaran rekaman itu telah membuka ”kotak Pandora” yang berisi cerita kelam penegakan hukum di Indonesia. ”Dari rekaman itu saya tahu sekaligus sedih bahwa harga penegakan hukum ternyata murah betul,” ujarnya. Berikut petikan wawancara Tempo dengan Mahfud, Rabu malam pekan lalu, di rumah dinasnya di Jakarta.

Mahkamah Konstitusi mengizinkan pemutaran rekaman penyadapan milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa relevansinya dengan pokok perkara?

Pasal 32 ayat 1 huruf c Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu menyatakan bahwa jika pimpinan KPK menjadi terdakwa, dia akan diberhentikan tetap. Bibit dan Chandra merasa itu melanggar hak asasi mereka, melanggar asas praduga tak bersalah dan persamaan di muka hukum. Lalu saya tanyakan, apakah ada bukti di lapangan bahwa pasal ini menyebabkan Anda diperlakukan tidak adil? Mereka jawab ya, kami ditahan lewat sebuah rekayasa. Apa bukti rekayasa itu? Rekaman. Karena kami ingin yakin bahwa benar ada rekayasa, rekaman itu diperdengarkan.

Kami juga menggunakan landasan hukum Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Apa ini suatu terobosan baru?

Bukan. Yang bisa disebut terobosan baru itu putusan sela yang menunda pelaksanaan pasal 32 ayat 1 huruf c sampai putusan akhir ditetapkan. Pemutaran rekaman itu penting untuk menunjukkan pasal itu bisa digunakan untuk rekayasa. Kalau tidak diputar di Mahkamah Konstitusi, sangat mungkin rekaman itu dimusnahkan.

Dimusnahkan oleh siapa?

Saya tidak bisa memastikan, hanya kemungkinan besar dimusnahkan karena rekaman itu menyangkut sejumlah nama besar. Pada Senin malam, Ketua KPK Tumpak Hatorangan menelepon saya. Dia mengusulkan rekaman sebaiknya tak diperdengarkan ke publik. Lo, apa alasannya? Dia bilang, kalau diperdengarkan ke publik, kejaksaan dan kepolisian bisa marah.

Sebelum itu Kepala Polri pernah mengatakan akan mengambil rekaman itu sebagai barang bukti. Kalau polisi mengambil dulu, ini akan menjadi sejarah buruk bagi Mahkamah jika atas nama proses hukum yang tidak jelas, kami tidak bisa menyidangkan sesuatu yang sudah diumumkan, yakni menghadirkan rekaman itu. Jadi, saya segera mengumumkan bahwa polisi tidak boleh menyita sesuatu yang diperlukan sebuah pengadilan.

Apa pertimbangan Mahkamah mengeluarkan putusan sela?

Bahwa pasal itu melanggar hak konstitusional Bibit dan Chandra untuk mendapat perlakuan hukum yang adil, melanggar asas praduga tak bersalah. Dan di masyarakat berkembang opini bahwa kasus ini diharapkan segera masuk pengadilan, sehingga Bibit-Chandra segera ditetapkan sebagai terdakwa dan bisa segera diberhentikan tetap. Putusan sela ini untuk menghindari adu cepat menjadikan mereka terdakwa. Kalau sudah telanjur dipecat kan hak mereka tidak bisa dipulihkan.

Selama sidang ada komunikasi dengan Presiden?

Sama sekali tidak.

Anda kaget dengan isi rekaman?

Sangat kaget. Perkara diatur sedemikian rupa dengan sutradara Anggodo. Pengaturan yang luar biasa.

Apakah Mahkamah memverifikasi keaslian rekaman itu?

Verifikasi diperlukan di peradilan pidana. Di pengadilan konstitusi, kami sudah meyakini bahwa rekaman itu benar. Pelaku-pelakunya kan juga sudah mengakui. Karena kami tak akan menghukum orang, tak perlu pembuktian yang bertele-tele.

Selama ini Anda cukup didengar Presiden Yudhoyono. Bagaimana Anda membaca sikap Presiden dalam kasus ini?

Saya melihat Presiden SBY normatif. Sikap normatif memang bisa menyelamatkan kita dari situasi sulit. Tapi, sebagai presiden, dia sebenarnya bisa mengambil putusan-putusan politik tanpa harus melihat proses hukumnya. Dia bisa mengambil tindakan administratif terhadap polisi dan jaksa yang bermasalah. Bukankah sudah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di situ disebutkan, pejabat publik yang mendapat sorotan negatif masyarakat harus mengundurkan diri atau diberhentikan atasannya. Nah, untuk mengambil tindakan administratif ini tak perlu bukti hukum.

Ada dasar hukum lain, yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Di situ dikatakan pegawai negeri yang tersangkut masalah korupsi bisa dikenai tindakan administratif sebelum diadili. Jadi, kalau ada polisi diduga memainkan perkara, dia bisa dikenai hukum administratif. Tindakan administratif itu bisa berupa penonaktifan, dipecat, diskors. Ada sembilan tindakan administratif.

Menurut Anda, berdasarkan rekaman itu, Anggodo bisa ditahan?

Iya. Kalau terhadap Bibit-Chandra gampang dicarikan alasan, mestinya Anggodo tidak susah.

Sebagai aktivis antikorupsi, apakah Anda melihat Presiden Yudhoyono masih punya komitmen dalam pemberantasan korupsi?

Saya pribadi melihat komitmen dia kuat. Saya percaya lebih dari 60 persen dia dan lingkungannya bersih dari korupsi.

Kok, tidak 100 persen?

Dia kan punya banyak masalah yang kemudian dikaitkan dengan dia. Yang 40 persen harus dibuktikan. Cuma saya melihat dia agak sulit membuat kebijakan yang benar-benar tegas. Padahal memberantas korupsi perlu keberanian dan ketegasan. Tidak sekadar normatif. Korupsi kita kan sumbernya dari birokrasi yang tidak beres, lalu kenapa selalu didekati dari hukum pidana. Mestinya bisa dikembalikan ke hukum administrasi negara.

Seandainya pasal 32 ini dicabut, apakah juga berlaku surut untuk Antasari Azhar?

Tidak, putusan Mahkamah tak berlaku surut kecuali dinyatakan khusus.

Kalau pasal itu dicabut, bagaimana pimpinan KPK yang diduga melanggar hukum pidana bisa diberhentikan?

Kami belum mencabut. Tapi, kalau dicabut, kami akan mendiskusikannya agar pimpinan KPK tak bisa berbuat seenaknya. Kami perlu mempertimbangkan apakah akan sama dengan ketentuan anggota DPR yang bisa diberhentikan setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap atau yang lain.

Setelah pemutaran rekaman itu, Anda banyak menerima komentar?

Banyak pujian, sampai handphone saya macet. Dari Rhoma Irama, misalnya: Subhanallah, Allahu Akbar, putusan hebat. Kata Adnan Buyung Nasution, tidak percuma memilih orang Madura (tertawa). Yang berkomentar negatif hanya ada dua pesan gelap.

TEMPO (9 November 2009)

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Liga Eropa - Hasil dan klasemen Grup B, Apoel juara grup
      Apoel FC, berhasil menjuarai Grup B Liga Europa setelah mengalahkan wakil Yunani, Olympiakos, dengan skor 2-0 dalam laga pamungkas penyisihan di Stadion GSP, Siprus, Jumat dini hari WIB.Kemenangan yang diraih berkat gol dari ...
    • Liga Europa - Hasil dan klasemen Grup A, Fenerbahce-MU lolos
      Fenerbahce dan Manchester United lolos ke babak 32 besar Liga Europa selepas rangkaian pertandingan pamungkas penyisihan Grup A, Jumat dini hari WIB.Fenerbahce memastikan satu tiket ke babak 32 besar setelah tim asal Turki itu ...
    • Ngobrol dengan BJ Habibie di Belanda
      Nonton film berlanjut dengan ngobrol-ngobrol santai tapi serius terjadi di Belanda, antara anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda dan masyarakat Indonesia di Belanda, dengan Presiden Baharuddin Jusuf ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: