Bupati MTB: Mungkin akan Bertambah Luas dan Dalam

Publikasi Badan Pusat Statistik tentang angka kemiskinan secara nasional yang menempatkan Maluku pada rating ketiga se Indonesia mengundang reaksi beragam dari pemerintah, masyarakat, LSM, dan akademisi.

Ada yang mempersalahkan perhatian pemerintah atas prestasi jelek itu, ada pula yang mempersoalkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Bupati MTB, Bito S. Temmar, justru melihat akar kemiskinan dari sudut pandang lain. Ia menilai internal Maluku menjadi salah satu sumber masalah. Menurutnya, sampai sekarang pengentasan kemiskinan di Maluku tidak pernah padu antar tingkatan dan sektor yang bermuara pada ketiadaan skema kerja. Juga ada begitu banyak faktor lain yang berdiri di belakang situasi kemiskinan yang mendera kehidupan masyarakat.

Di samping faktor pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dia juga melihat krisis akut pada semua elemen stratejik termasuk pergurunan tinggi yang sudah menjadi fenomena “menara gading”. Praktis mereka gagal memenuhi fungsi kritik serta fungsi eksplorasi dan eksplanasi akar-akar kemiskinan.

Menurut Bupati yang juga Sekretaris DPD PDI P Maluku ini, kemiskinan di Maluku bisa saja bertambah luas dan dalam jika penanganannya asal-asalan seperti saat ini.

Berikut petikan wawancara wartawan kami, Muhammad Yani Kubangun bersama Bupati MTB Bito Temmar.

Publikasi BPS menunjukkan bahwa Maluku berada pada urutan ketiga daerah miskin. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini?

Tanpa publikasi itu sendiri sejak lama kita sadari bahwa daerah kita tergolong miskin. Tengok saja manusia kapal perintis sebagai gejala ekstrim. Tetapi bagaimana profil kemiskinan itu di Maluku, saya kira belum ada kajian serius untuk mengetahuinya. Ada kalangan yang kemudian mempertanyakan kinerja pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengurangi tingkat kemiskinan itu. Saya pikir itu ada benarnya, tetapi pemerintah daerah bukan faktor tunggal. Ada faktor-faktor lain yang ikut menjadi penyebab makin mendalamnya kemiskinan itu sendiri.

Sebagai kepala daerah, Anda melihat seperti apa kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Maluku?

Subjektif kalau menilai kinerja pengentasan kemiskinan sebagai kepala daerah. Tetapi sebagai warga Maluku saya menilai bahwa kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam urusan pengentasan kemiskinan tidak pernah padu baik antar tingkatan maupun antar sektor. Ini terjadi karena tidak ada skema kerja. Atau kalau pun ada, skema itu tidak derivatif bahkan skema itu sendiri sering ditinggalkan dan menjadi dokumen mati, karena kesewenang-wenangan pelaksanaan otoritas. Ini yang mengherankan.

Menarik karena Anda menjelaskan tidak ada keterpaduan antar tingkatan maupun sektor. Jelasnya?

Jadi, pada tingkat operasional, setiap tahun melalui musrenbang kita berkeinginan menyerasikan dan mempertajam program. Tetapi ada kelemahan di sana. Musrenbang selalu proforma. Sekadar protokolan. Tidak ada mekanisme pendalaman yang serius dan komprehensif. Akibatnya program yang diputuskan lebih banyak bias daripada solusi. Sudah begitu program yang disepakati juga tidak siginifikan muncul dalam kebijakan anggaran. Lebih parah lagi, pelaksanaannya asal-asalan. Tepatnya, seluruh mata rantai manajemen pembangunan tak satu pun mengekspresikan “kebajikan publik” (public wisdom).

Anda juga menyatakan kelemahan lain ada pada skema kerja. Maksudnya?

Persisnya saya tidak ingat lagi, tetapi di era 80-an, pemprov dan kalangan perguruan tinggi kita dengan rektorika penuh menyampaikan kepada publik apa yang disebut pembangunan berbasis “gugus pulau” dan “pintu jamak”. Semua pulau diguguskan dan atau dikelompokan sebagai kerangka atau skema kerja pembangunan masing-masing dengan pintunya. Tetapi skema kerja makro seperti ini tidak pernah dieksplorer dan dieksplanasi secara empirik untuk mengenali konten dan pilihan model derivatif pengembangannya. Tetapi anehnya skema itu kemudian menjadi public issues yang diretorikakan kepada publik. Praktis tidak ada manfaatnya karena tidak ada rekomendasi kebajikan dan kebijakan derivatifnya.

Dari penjelasan tadi, terkesan ada problem dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Maluku. Menurut Anda?

Jujur saja ada begitu banyak tanda keterbelakangan baik di sektor pemerintah daerah maupun sektor politik termasuk elemen-elemen stratejik di masyarakat. Pada level uper dan middle pemerintah daerah banyak sekali yang tidak kompoten secara manajerial karena kita sudah lama gandrung melembagakan prinsip-prinsip birokrasi perkoncoan atau birokrasi patronage. Tanda keterbelakangan atau yang dalam tradisi Weberian disebut patologi birokrasi ini kemudian diperparah oleh kesewenang-wenangan otoritas. Cukup lama dan mungkin sampai saat ini Bappeda hanyalah suatu mekanisme dan medan transaksional kebijakan program dan anggaran dari aktor-aktor tertentu. Maka oligarkhi yang berkuasa atas Bappeda dan birokrasi pada umumnya, kaumnya dan daerahnya yang dilayani. Praktis skema makro yang sekarang disebut RPJP, RPJM, Renstra dan seterusnya hanyalah dokumen mati.

Bagaimana dengan elemen stratejik yang Anda sebutkan?

Terus terang Perguruan Tinggi kita nyaris merupakan fenomena “menara gading” yang terbelit dengan banyak persoalan internal yang begitu akut. Otoritas keilmuan tumbuh begitu membanggakan dan melesatkan prestise dan harapan kita seperti tercermin dari pertumbuhan guru besar dalam berbagai disiplin akademik. Sayangnya, problem internal yang begitu akut telah menjadi salah satu sebab mengapa fungsi eksplorasi dan eksplanasi emperik Maluku dengan berbagai distorsi yang menghardik martabat manusia tidak pernah menjadi agenda kritik. Ada gejala keterasingan perguruan tinggi kita terhadap pergumulan konteks yang begitu bias dan mencekam. Elemen stratejik lain seperti asosiasi-assosiasi, organisasi nirlaba, dan seterusnya nyaris tidak bisa diharapkan karena puas menikmati kultur subordinasi dan dependen. Benar-benar tragis.

Lantas kelemahan dalam sektor politik?

Ceritanya panjang, tetapi saya bicara ujungnya saja. DPRD nyaris bukan merupakan lembaga yang gampang patuh terhadap sistem dan mekanisme pembangunan. Musrenbang misalnya, jarang dihadiri. Akibatnya, dalam pembahasan dan penetapan kebijakan umum anggaran, hasil musrenbang kemudian tidak ada tempatnya. Kalau pun ada, dalam pembahasan dan persetujuan APBD, perubahan besar-besaran terjadi di sana untuk menampung daftar keinginan belaka. Jadi siapa kuat melobi apalagi bisa menekan, daftar keinginannya pasti ditampung. Maka misalnya, anggota DPRD Provinsi asal MTB karena dua-duanya bukan anggota Panitia Anggaran, praktis kebutuhan MTB tersingkir disudut.

Menurut Anda, adakah prospek untuk mengentaskan kemiskinan di Maluku?

Pertanyaan balik saya adalah Maluku terkini yang bisa disebut “gejala chaos” sudah dipahami atau belum? Kalau belum dipahami, membangun optimisme hanya bisa berangkat dari satu keyakinan akan adanya invisible hand untuk mengakhiri gejala chaos tadi sebagai pendasaran untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi kalau secara rasional, kemiskinan kita di Maluku mungkin akan bertambah luas dan dalam karena krisis yang kita alam dan hadapi nanti benar-benar multidimensional.

Di MTB sendiri, kiat Anda bagaimana?

Setelah pembangunan infrastruktur yang sudah mulai menemukan bentuk, penataan pemerintahan dan birokrasi yang juga berangsur-angsur mulai sehat, dalam dua tahun tersisa, saya mulai berkonsentrasi pada pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan sekaligus pengentasan kemiskinan. Saya sadar bahwa akar masalah kemiskinan sudah begitu pelik dan mendalam, sehingga imposible bisa mengakhirinya dengan segera. Dimensi struktural dan kultural kemiskinan saling berhimpitan bahkan tumpangtindih dan tersosok sebagai “spiral kesalahan”. Spiral ini yang harus dipotong. Caranya adalah pendidikan dan kesehatan bermutu bagi generasi sekarang dan yang akan datang sehingga kelak tidak lagi mewarisi kehinaan itu lagi. Percakapan dengan Pangdam XVI Pattimura beberapa waktu lalu amat menginsipirasi saya untuk pekerjaan berat ini. Saya terkagum-kagum dengan perhatian dan pengetahuan beliau terhadap problem sosial termasuk masalah kemiskinan di Maluku sekaligus tawaran pilihan solusinya yang bertumpuh pada pendidikan bermutu yang memerdekakan.

1 Comment

  1. Hendaknya jangan bermuka topeng. Pernyataan Bupati tentang kemiskinan di MTB nampaknya terlalu mengada-ada. Sebab akar kemiskinan di MTB menurut saya lebih bersumber pada kebijakan yang tidak pro rakyat tetapi pro perkoncoan. Alasan saya adalah Masyarakat MTB masih lugu dan polos. mudah terbuai dengan janji janji palsu. Sementara Kebijakan Bupati pada lima tahun ke dua telah banyak menghamburkan uang dengan tidak ada prinsip efisiensi. Contoh kontrit pembangunan infrastuktur yang berlebihan, seperti pembangunan rumah Dinas Bupati. Penghamburan uang untuk sewa/kontrak rumah pribadi Sekda untuk kepentingan pergudangan dan tempat tinggal sekda. Layakah kita berfoya-foya sementara masyarakat merintih kelaparan dan miskin…?? ini hanya saecuil informasi yang kami sampaikan. dan Masih banyak lagi. Sehingga menurut saya mestinya birokrat atau eksekutif di MTB harus tahu diri asal-muasal. Janganlah menjadi raja-raja kecil di MTB


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: