19 Desember 1948 dan Tantangan Masa Kini

Enam puluh tahun lalu, 19 Desember 1948, ketika fajar mulai merekah, Angkatan Perang Kerajaan Belanda melancarkan serangan umum terhadap wilayah Republik Indonesia, yang sudah menciut itu. Pimpinan politik militer Belanda di Batavia (Jakarta) agaknya memperhitungkan bahwa daya mampu RI sudah amat melemah setelah berhasil menumpas pemberontakan kiri di Madiun.

Sasaran utama adalah Yogyakarta, ibu kota perjuangan RI. Pasukan para didrop di lapangan terbang Maguwo (sekarang Adi Sucipto). Kesatuan pelopor Belanda segera menuju Gedung Negara di Malioboro. Sekitar pukul tiga siang, komandan kesatuan itu melapor lewat radio ke markasnya, Presiden RI Soekarno telah berhasil ditangkap. Sidang kabinet darurat yang dipimpin Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta, pagi itu, memutuskan bahwa pimpinan nasional dan kabinet tetap di tempat. Kalkulasi politik yang menjadi landasan keputusan itu memperhitungkan reaksi internasional pasti akan merepotkan posisi Belanda. Perundingan dengan Belanda sedang berlangsung difasilitasi Komisi Jasa-jasa Baik PBB. Khususnya wakil AS di komisi tersebut, Merle Cochran, amat aktif menjembatani jurang posisi antara kedua belah pihak.

Serangan umum Belanda ke-2 ini, yang dilakukan secara mendadak, merupakan tamparan terang-terangan bagi wakil AS itu. Washington DC pasti bereaksi. Apalagi, Kerajaan Belanda, berlokasi di sudut dataran Eropa, yang amat bergantung pada bantuan ekonomi AS pasti tidak mampu melawan tekanan Washington DC. Perkembangan demikian akan menguntungkan posisi RI. Lagi pula, kalau Bung Karno dan Bung Hatta ikut bergerilya, pengawalan mereka terpaksa berlapis-lapis. Itu justru akan menarik perhatian militer Belanda. Itulah kira-kira logika politik yang disepakati sidang kabinet darurat R.I.S pada Minggu pagi, 19 Desember 1948.

Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang berada di Gedung Negara hari itu, setelah mendengar keputusan kabinet, tanpa banyak bicara, berdiri dan meninggalkan tempat. Ia baru menjalani operasi paru-paru, namun tekad dan keterikatan kuat pada Sumpah Prajurit mendorong Pak Dirman untuk memimpin perang rakyat. Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, setelah mendengar keputusan kabinet itu, meredam rasa kecewanya dan menjumpai Bung Hatta. Atas permintaan Pak Sim, Wakil Presiden/Perdana Menteri/Menteri Pertahanan Moh. Hatta menandatangani Surat Instruksi kepada tentara dan seluruh rakyat untuk meneruskan perjuangan, meskipun pimpinan nasional dalam tahanan Belanda.

Melalui pintu belakang Istana, ia keluar berjalan kaki meninggalkan kota ke arah barat. Pada malam hari di Desa Minggir, tepi Kali Progo, Kol TB Simatupang (28 tahun) merenungkan ulang rentetan peristiwa pada hari itu. Perasaan yang memenuhi dirinya kemudian direkam dalam memoir perjuangan Laporan dari Banaran (Jakarta, 1960 & 1978). Tulisannya, menyimpulkan gumpalan perasaan pada malam itu yang memenuhi dirinya:

“Yogyakarta telah jatuh. Presiden, Wakil Presiden dan pemimpin-pemimpin besar kita yang lainnya telah tertawan. Akan tetapi, apakah dengan itu Republik kita telah mati? Ada seorang penulis, kalau saya tidak salah Machiavelli, yang pernah kurang lebih berkata bahwa benteng yang terakhir dari negara adalah dalam hati prajurit-prajuritnya – Apakah Republik kita ini mati atau hidup sekarang memang terutama tergantung dari pertanyaan, apakah dia masih tetap hidup atau tidak dalam hati perwira-perwira, bintara-bintara, dan prajurit-prajurit TNI. Jawaban atas pertanyaan ini akan diberikan oleh perkembangan pada hari-hari dan minggu-minggu yang datang.”

Kita beruntung sekarang karena dapat menoleh ke belakang dan melihat betapa serangan umum Belanda pada 19 Desember 1948 itu telah mencetuskan tekad perjuangan dan persatuan kuat, sehingga justru Belanda pada akhir 1949 terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka. Dan Belanda meninggalkan wilayah Nusantara, kecuali Irian Barat (Papua).

*

Apakah makna rentetan peristiwa dramatis mulai 19 Desember 1948 itu, 60 tahun lalu, bagi bangsa Indonesia dewasa ini? Apakah hikmah yang dapat dimanfaatkan dari periode amat penting tersebut dalam sejarah Republik kita yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari badai krisis sosial ekonomi?

Sepintas lalu situasi sekarang yang dihadapi tidak separah seperti 60 tahun lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap berfungsi di Istana Merdeka, memimpin rapat-rapat dan menerima para tamunya. Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap ceria, siap dengan komentar menanggapi persoalan apa pun yang disodorkan kepadanya. Nilai rupiah relatif stabil terhadap dolar AS, tidak menembus batas Rp 12.000. Perhubungan darat, laut, dan udara ke seluruh pelosok wilayah RI tetap operasional. Restoran-restoran dan tempat-tempat hiburan di kota-kota besar dan tidak begitu besar di seluruh Indonesia tetap ramai dikunjungi para peminat. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan?

Di sinilah kita jumpai hambatan besar di bidang persepsi. Peristiwa amat kritis dan dramatis 60 tahun lalu itu tidak begitu sulit memahaminya. Presiden dan Wakil Presiden jadi tawanan, musuh menduduki ibu kota! Jelas, amat jelas, persoalannya. Pilihan hanya dua: Bersatu dan Lawan, atau pasrah, masing-masing menyelamatkan diri. Pada hal “musuh” yang mengancam bangsa dan negara dewasa ini tidak kurang bahayanya dibandingkan 60 tahun lalu. Dampak krisis finansial global yang berkelanjutan pada Indonesia dapat mengacaukan tatanan sosial ekonomi dan sosial politik.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, termasuk Jepang, menghadapi krisis ekonomi bahkan sudah dikategorikan sebagai resesi. Artinya, selama dua kuartal berturut-turut perekonomiannya menderita penyusutan. Bahkan Singapura, itu negara tetangga yang selama ini bersikap seperti di atas angin, resminya sudah mengalami resesi.

Tingkat pengangguran di AS, Eropa Barat, Jepang, dan ekonomi modern lainnya semakin meningkat. Harga minyak dunia yang terus menurun memang menyelamatkan APBN, tapi itu berarti juga bahwa pasaran tradisional bagi ekspor utama Indonesia (hasil pertambangan dan komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit) macet.

Gejolak tingkat pengangguran yang terus naik sudah tampak di negeri kita. Diperkirakan, indikator ini akan semakin parah justru pada kuartal ke-2 tahun 2009, yakni, ketika pemilihan umum legislatif diselenggarakan.

Dampak psikologis pengangguran memang tidak boleh disama ratakan. Ada sektor yang berpengaruh pada stabilitas sosial politik, ada juga yang secara tradisional ditampung oleh sektor informal. Baru-baru ini saya kunjungi Sumatera Utara dan bicara dengan rekan-rekan dari harian Analisa di Medan. Mereka cerita tentang beribu-ribu buruh harian di perkebunan kelapa sawit yang sudah menganggur.

Ketika harga minyak kelapa sawit tinggi di pasaran internasional, penghasilan para pekerja harian di perkebunan kelapa sawit lumayan tinggi. Mereka dengan mudah membeli sepeda motor dengan fasilitas kredit. Mobilitas fisik seperti menjelmakan manusia sebagai manusia baru. Tapi, sekarang, setelah cicilan gagal dipenuhi, sepeda motor si pekerja terpaksa dikembalikan.

Itu hanya contoh kecil dari akumulasi tensi psikologis yang sekarang menumpuk di masyarakat. Anda dapat memperkirakan sendiri tumpukan bahan ledak sosial politik ketika tingkat pengangguran memuncak pada kuartal kedua tahun 2009. Dan daya tampung sektor informal jangan terlalu diharapkan. Setelah krisis moneter 1997/1998, daya tampung sektor informal telah melakukan peranannya dengan menyerap para penganggur, ditambah lagi dengan surplus tenaga kerja yang tidak tertampung sektor formal setiap tahun.

Daftar suram yang dihadapi bangsa dan negara karena dampak finansial global yang melanda Indonesia dengan mudah dapat dilengkapi dengan tambahan persoalan lainnya, karena kemacetan ekspor dan langkanya kredit yang menimbulkan dampak berantai, menjalar ke berbagai sudut kegiatan ekonomi. Ada yang mengatakan bahwa volume ekonomi domestik Indonesia cukup besar, sehingga paling sedikit keparahan krisis finansial global tersebut dapat diperlunak akibatnya.

Tapi, mengamankan dinamika ekonomi domestik memerlukan berbagai inovasi dan program stimulasi serta mengurangi hambatan-hambatan birokrasi. Dan yang paling penting, kesadaran urgensi mesti memenuhi semua jajaran! Pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta besar dan yang sedang, legislatif, yudikatif, para pakar di universitas dan pusat riset, dan seterusnya. Terus terang, kesadaran urgensi itu belum meluas kalau kita baca betapa enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menolak Rencana Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Untunglah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perangkat hukum cukup mampu menangani krisis keuangan sistemik sebelum 19 Januari 2009. Soalnya, kalau para anggota DPR terhormat khawatir bahwa RUU tersebut memberikan peluang kekuasaan yang terlalu besar bagi pemerintah, sehingga mungkin dapat disalahgunakan, segera rumuskan usul alternatif. Perlihatkanlah bahwa kesadaran urgensi menghadapi krisis yang mengancam bangsa dan negara memang hidup di kalangan legislatif.

Hal itu berlaku juga bagi jajaran pemerintah di pusat dan daerah. Berpuluh-puluh pidato yang diucapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya belum berhasil menyentak jajaran masyarakat. Seperti menyelinap kecurigaan bahwa dia ingin curi start dan sudah kampanye untuk Pilpres 2009. Apakah Republik ini akan ambruk?

Kalau kita tempatkan tekad yang diucapkan TB Simatupang 60 tahun lalu dalam konteks situasi masa kini, maka jawaban kita, negara dan bangsa ini akan selamat menyeberangi jurang krisis kalau kesadaran urgensi tetap hidup dalam diri kita masing-masing sambil menjauhi sikap egoisme.

Sabam Siagian,  pengamat perkembangan nasional – SuaraPembaruan

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Kapolri hadiri hari polisi Malaysia di Kuala Lumpur
      Kapolri Jendral Tito Karnavian turut menghadiri upacara Hari Polisi Malaysia (Polisi Diraja Malaysia) ke-210 yang berlangsung di Dataran Kawad Pulapol Jalan Semarak Kuala Lumpur, Sabtu. Upacara yang dihadiri Perdana ...
    • Wapres pimpin rapat persiapan Asian Games Inasgoc
      Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat persiapan Asian Games 2018 di kantor Sekretariat Komite Penyelenggara Asian Games (INASGOC), Jakarta, Sabtu. Rapat koordinasi kedua untuk persiapan Asian Games 2018 yang dipimpin ...
    • Nyepi bermakna pengendalian diri agar hati teduh
      Hari raya Nyepi merupakan tonggak peringatan penyadaran dharma dan pengendalian diri menuju hati yang teduh, kata akademisi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Bali, Prof Dr I Made Surada. "Kegiatan dalam ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: