Anomali

Di dalam teori ekonomi, di samping konsumsi, investasi, dan hasil ekspor minus impor, belanja pemerintah dalam APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) merupakan salah satu faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, belanja pemerintah yang mestinya mampu menjadi lokomotif pertumbuhan malah mandek. Imbasnya, realisasi rencana pembangunan pun jalan di tempat.

Selama lima tahun terakhir ini, kita disuguhi sebuah rutinitas dalam pola pencairan APBN yang seringkali terlambat. Bahkan, dua tahun belakangan, kondisi ini memburuk. Tengok saja realisasi APBN per 30 April 2009 yang baru mencapai 21,55% dari target Rp 1.037 trilyun. Alotnya proses politik ketika meminta persetujuan rancangan APBN di DPR seolah tidak sebanding dengan realisasi proyek-proyek pemerintah, termasuk stimulus fiskal dalam rangka program tanggap darurat dalam menyiasati krisis.

Akibat lambannya pencairan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), uang pemerintah di Bank Indonesia (BI) kian menumpuk. Tak mengherankan jika pada tahun lalu saldo pemerintah di BI sempat menyentuh level Rp 200 trilyun. Data per Mei tahun ini pun menunjukkan, kas pemerintah di bank sentral masih bertengger di angka Rp 122 trilyun. Masih membengkaknya duit ini, antara lain, disebabkan surplus anggaran tahun berjalan dan setoran pajak yang diambil wajib pajak dari likuiditas perbankan untuk kewajiban tahun fiskal 2008.

Keadaan ini sangat anomali dengan tujuan pemerintah dalam membangkitkan sektor riil. Maklum, aksi pemerintah yang mengendapkan uangnya di BI malah mengganggu likuidasi pada sistem perbankan Tanah Air. Akibatnya, industri perbankan dihadapkan pada posisi sulit untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjamannya. Hal ini diperberat dengan berlomba-lombanya perbankan –termasuk bank-bank pemerintah– mempertahankan tingkat net-interest margin yang tinggi.

Ironisnya, dengan alasan menjaga risiko fiskal, pada kuartal pertama tahun ini pemerintah dengan serta-merta melakukan ekspansi pinjaman dengan menerbitkan berbagai instrumen. Parahnya lagi, pinjaman itu didapatkannya dengan tingkat suku bunga sangat tinggi. Betapa mahalnya tingkat suku bunga yang harus rakyat Indonesia tanggung ketika pemerintah menerbitkan obligasi global dalam mata uang dolar Amerika sebesar US$3 milyar (lebih dari Rp 30 trilyun), berjangka 5-10 tahun, yakni mencapai 12% per tahun.

Tentu dalam cash management, keadaan mis-match ini menjadikan Indonesia berada di posisi ”over-financing”. Dampaknya tentu akan fatal dalam jangka menengah-panjang terhadap beban fiskal negeri ini.

Merujuk pada data Departemen Keuangan, total utang pemerintah hingga akhir Februari 2009 mencapai Rp 1.695 trilyun. Angka ini tersebar atas pinjaman luar negeri Rp 752 trilyun dan pinjaman dalam bentuk surat berharga negara yang mencapai Rp 943 trilyun. Meski rasio utang terhadap GDP (gross domestic product) menurun, sesungguhnya justru absolut utang pemerintah tidak berkurang dalam lima tahun terakhir ini. Diperkirakan, beban utang yang harus ditanggung pemerintah hingga 2013 bisa mencapai Rp 648 trilyun.

Memang negeri ini masih memerlukan utang, mengingat sumber dana yang dihasilkan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan yang terus membesar. Meski saat ini perekonomian sudah mengalami proses pemulihan, ke depan Indonesia harus tetap membukukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan harus lebih tinggi dari rata-rata lima tahun terakhir ini. Tak dapat dihindari, masalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran akan menjadi tujuan utama siapa pun presiden terpilih yang akan datang.

Ke depan, pemerintah harus segera memperbaiki faktor-faktor yang menghambat kelancaran pencairan APBN. Malah, jika perlu, mengubah peraturan. Di sinilah peran Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna memutus kebuntuan proses birokrasi tanpa mengurangi independensinya. Sudah sepatutnya Menteri Koordinator Perekonomian dan Departemen Keuangan meningkatkan sistem monitoring pencairan APBN dan APBD yang lebih efektif, sekaligus menciptakan sistem disinsentif bagi kementerian dan lembaga negara ataupun pemerintah daerah yang lambat merealisasikan programnya.

Prinsip kehati-hatian yang mengutamakan dampak terhadap risiko dan efisiensi anggaran diperlukan sebelum pemerintah memutuskan utang-utang baru. Faktor momentum (timing), tingkat suku bunga (pricing), dan besaran (sizing) pinjaman harus menjadi pertimbangan utama untuk meminimalkan dampak negatif fiskal di masa mendatang.

Peran BUMN pun menjadi sangat instrumental dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain menahan laba untuk tidak terlalu banyak dibagikan sebagai dividen, BUMN diharapkan tidak ragu-ragu melakukan investasi (capital expenditure), terutama pada saat bangsa ini sedang menghadapi turbulensi akibat krisis keuangan global.

Sugiharto
Chairman of Steering Committee The Indonesia Economic Intelligence
[Perspektif, Gatra Nomor 27 Beredar Kamis, 14 Mei 2009]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: