Banjir adalah Keputusan Politik

Banjir ternyata bukan hanya fenomena alam, melainkan sudah merupakan akibat budidaya tangan manusia yang meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan alam yang dilakukan tanpa sadar sejak lama.

Hingga skala paling kecil pun, banjir adalah produk keputusan politik. Sebuah keputusan pembangunan yang laiknya dikatakan sebagai kemajuan peradaban masyarakat. Padahal, akibat perubahan keseimbangan alam untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan tanpa mendahulukan kepentingan keselamatan lingkungan itulah yang selalu berujung terjadinya banjir. Yang fenomenal, rakyat menderita karena banjir, tetapi banyak kalangan justru menikmatinya.

Banjir Bengawan Solo merupakan salah satu puncak berita banjir, termasuk tahun 2009. Upaya sejak banjir besar tahun 1966, yang meningkatkan luas lahan berhutan sebesar 36 persen, atau sekitar 5.000 ha setiap tahun, pada periode tahun 1970-2003 ternyata diiringi meningkatnya luas permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan dengan laju 4.169 hektar per tahun. Nilai koefisien air limpas (run-off) meningkat dari 0,34-0,56 tahun 1970 menjadi 0,49-0,66 tahun 2003.

Data perkembangan kemajuan pengembangan permukiman dan perkotaan di daerah lain, termasuk ibu kota Jakarta sendiri, serta rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di mana-mana, amat korelatif dengan maraknya berita banjir setiap musim hujan.

Paling tidak ada 36 DAS yang telah kritis di hampir seluruh sungai besar di Indonesia, di antaranya DAS Solo, DAS Brantas, dan DAS Ciliwung di Pulau Jawa. Banjir yang sebelumnya tak terlalu terdengar di luar Jawa—yang di Banjarmasin, Kalsel, hanya disebut ”air pasang”—akhir-akhir ini menjadi berita yang tidak kalah menakutkan.

Penyebab banjir adalah hilangnya kemampuan DAS menyerap air presipitasi karena berkurangnya penutupan lahan oleh pepohonan. Suka atau tidak suka, kerusakan hutan alam yang menyebabkan 59 juta hektar kawasannya perlu direhabilitasi (2000), perluasan budidaya lahan pertanian dan kebun, serta kemajuan perkotaan yang tidak dikendalikan, termasuk faktor utama penyebab banjir di luar Jawa. Curah hujan yang ekstrem menjadi faktor lain, tetapi baru terdengar menjadi alasan terjadinya banjir pada waktu sekarang.

Ekohidraulik

Upaya fisik dan penanaman hulu DAS yang telah dilakukan dalam skala nasional sejak tahun 1970-an sebenarnya tidak memberi hasil nyata. Upaya itu lebih dapat disebut sebagai proyek konvensional yang bersifat tambal sulam. Umumnya dilakukan dengan membuat tanggul atau memasang pompa air, sodetan sungai, menormalkan arah aliran sungai, membuat talut dan bronjong kawat. Penanaman pohon dianggap memerlukan waktu yang terlalu lama untuk dapat berfungsi efektif.

Kini, negara-negara maju di Eropa, Jepang, dan lainnya telah melakukan penanggulangan banjir dengan metode ekohidraulik (ecological hydraulics). Metode itu diperkenalkan tahun 1980-an dengan mengutamakan peningkatan fungsi alam secara integral dalam pencegahan banjir.

Kunci pokok penanggulangan dan pencegahan banjir metode ekohidraulik adalah DAS yang sebenarnya juga telah diperkenalkan di Indonesia sebelum tahun 1970. Renaturalisasi sungai, mengembalikan belokan-belokan sungai yang sebelumnya diluruskan, menghidupkan bekas potongan sungai lama dengan membuka tanggul pelurusan sungai, memelihara kealamiahan sungai-sungai level menengah dan parit, serta melakukan penanaman pada daerah hulu dan sepanjang aliran sungai, merupakan langkah cara ekohidraulik, menggantikan cara konvensional yang lebih mementingkan cara teknik sipil itu.

Metode ekohidraulik dalam pengembangannya harus memasukkan unsur-unsur sosial-ekonomi dan kultural, bahkan faktor perilaku penyelenggaraan negara, yang untuk negara maju bukan merupakan faktor kunci dalam masalah banjir. Jelasnya, metode ekohidraulik menawarkan penyelesaian alamiah yang komprehensif integral tanpa mengorbankan unsur ekologi lainnya.

Namun, ada pertanyaan, apakah situasi kependudukan, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat Indonesia cocok untuk penanggulangan banjir cara ekohidraulik itu?

Keputusan politik

Fungsi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan menetapkan keputusan politik yang membawa arah pembangunan dan peradaban bangsa. Ironisnya, para penyelenggara pemerintahan maupun pelaksana kontrol dan penganggaran di legislatif tidak paham atau mengabaikan pemahaman kelestarian lingkungan.

Eforia perilaku mengedepankan kepentingan ekonomi, terutama kepentingan ekonomi individual, telah menjerumuskan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan bencana alam dan banjir.

Selayaknya analisis dampak setiap rencana pembangunan dilakukan atas dasar untung rugi nilai rupiah dan tangibilitas nilai lingkungan (benefit-loss analysis), termasuk analisis kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang harus dibangun lebih baik. Dinamika pembangunan harus dikawal ketat meski akan tampak tidak populer. Kita berharap memperoleh titik terang perwujudan penanganan masalah banjir ini dari hasil demokrasi politik Pemilu 2009.

Transtoto Handadhari Pemerhati Ekosistem Lingkungan; Pengajar Pascasarjana Ekonomi Kehutanan – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: