Berbangsa Itu Tidak Mudah

Indonesia belum selesai ketika diserukan dalam Sumpah Pemuda,

Indonesia juga belum selesai ketika Proklamasi dikumandangkan karena Indonesia adalah menjadi….

Dalam diskusi Lingkar Muda Indonesia beberapa waktu lalu, seorang pembicara sengaja menggunakan istilah kerapatan untuk menyebut Kongres Pemuda tahun 1928. Mengapa?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, istilah kerapatan sebagai nomina dapat berarti keadaan rapat; kepekatan; kekentalan. Mungkin karena nuansa itu, kata kerapatan dipilih. Yang jelas, ada lompatan besar dalam kerapatan itu

”Jika dalam Kerapatan Besar I tahun 1926 digunakan bahasa Belanda, dua tahun kemudian, dalam kerapatan kedua, digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.”

Meski kelihatan sepele, yang terjadi amat berbeda. Contoh terbaik atas hal ini ditunjukkan oleh Siti Sundari, wakil putri Indonesia. Dalam kerapatan itu, dia menggunakan bahasa Belanda karena mampu menggunakan bahasa Melayu. Yang mencengangkan, dua bulan kemudian ia berpidato dalam bahasa Indonesia pada Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928.

Menurut beberapa pengamat, Siti Sundari mendatangkan pengajar khusus bahasa Indonesia dan dengan terbata-bata berpidato dalam bahasa Indonesia.

Kewarganegaraan

Perubahan kaum muda dalam dua bulan itu menandai pergeseran kerangka perjuangan Indonesia. Pergeseran itu adalah dari nasionalisme kultural menjadi nasionalisme politik atau dari nasionalisme etnik menjadi nasionalisme kewargaan.

Ada perubahan pola pikir dalam diri Siti Sundari. Dia bukan tidak cinta Jawa, pun bukan tidak merasa sengsara berjarak dengan bahasa intelektualnya bahasa Belanda, tetapi dia berkomitmen memilih bahasa Indonesia.

Sejak kerapatan itu, semua gerakan proto nasional yang sebelumnya berbasis etnis atau keagamaan melebur dalam satu histori kepada blok Indonesia. Sarikat Islam menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia, Boedi Oetomo menjadi Partai Rakyat Indonesia, disusul Federasi Perkumpulan Kristen Indonesia. Semua gerakan proto nasionalis yang semula ditautkan dengan dasar kultural, etnis, dan agama mempertautkan diri dengan gagasan nasionalisme politik.

Tantangan

Namun, keampuhan nasionalisme politikal itu baru teruji sebagai kekuatan nasionalisme negatif-defensif saat dihadapkan keburukan musuh bersama dari luar (penjajahan). Kini, saat kolonialisme tak ada lagi, nasionalisme politikal itu dituntut mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional.

Padahal, untuk mempertahankan kehendak bersama, nasionalisme harus memecahkan masalah-masalah nyata yang sumbernya tidak selalu dari luar. Hanya saja saat cita-cita dan tujuan nasional belum terwujud ancamannya, orang kembali kepada kolektivitas, simbol, metafor, etnik kebangsaan atau agama yang sudah ratusan tahun diwariskan.

Kondisi itu berbeda pengandaian kaum modernis yang percaya, sekali negara bangsa terbentuk, seluruh kohesivitas sosial akan dipertahankan dan pembangunan akan bisa didorong dari pusat secara sentralistik. Namun, faktanya tidak demikian. Aceh dan Papua adalah contohnya.

Ketika cita-cita kemerdekaan gagal diwujudkan, ingatan kolektif seseorang akan ditarik kembali pada elemen-elemen nasionalisme kultural seperti kepapuaan atau keacehan.

Karena itu, tidaklah mudah membangun Indonesia yang plural. Diperlukan semacam politik kewarganegaraan, di mana seseorang bersedia berbagi bersama dan hal-hal substantif serta mampu mentransendensikan diri dari ikatan-ikatan sempit ke level politik. Dengan demikian, perbedaan dipandang sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Namun, persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tidak kongruennya antara watak negara dan bangsa. Watak bangsa kita yang multikultural, plural, dihadapi watak negara yang sentralistik.

Maka, ketidakkongruenan itu menimbulkan masalah, seperti marjinalisasi budaya, ekonomi, dan politik pada tingkat lokal. Ada fragmentasi, apalagi Orde Baru berupaya menyelesaikan persoalan itu justru dengan ideologi SARA. Dampaknya, jurang antargolongan kian menganga.

Reformasi

Masalah itu coba diatasi dalam era reformasi. Sayang, perubahan itu baru memberikan kebebasan sipil dan politik, tetapi belum memulihkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Padahal terkait belum dipenuhinya hak ekosob itulah, ingatan tentang nasionalisme kultural kembali muncul. Apalagi pada saat bersamaan globalisasi menguat dan mencerabut sebagian otoritas negara.

Revivalisme dan gerakan transnasional bermunculan, luberannya memunculkan gejala, seperti lahirnya perda-perda syariah dan UU Pornografi.

Pada era reformasi, tarikan ke arah demokratisasi dan penegakan HAM justru menguat. Namun di sisi lain, antagonisme terhadap pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dan demokratisasi menguat dalam bentuk meluasnya politik identitas.

Politik identitas adalah satu politik yang basis mengadanya berdasarkan perbedaan. Itu bermasalah karena memunculkan kemungkinan satu keyakinan atafistik bahwa untuk sebuah identitas itu harus ada, maka yang lain harus disingkirkan. Hal ini menjelaskan, mengapa pada era reformasi yang membawa janji-janji kebebasan dan pemulihan HAM justru muncul ancaman-ancaman terhadap HAM.

Karena itu, saatnya memperkuat kembali komitmen bahwa kebangsaan tak cukup hanya dipertahankan melalui kerangka kebangsaan yang negatif. Perlu dirumuskan satu kebangsaan positif yang progresif. Bukan hanya semangat melawan dan menyalahkan sesuatu di luar, tetapi bagaimana memberi tawaran-tawaran positif.

Gerakan kaum muda diharapkan mampu menawarkan konsepsi kebangsaan yang lebih progresif. Apalagi konsep itu sudah dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pancasila. Membaca Pancasila harus dalam satu tarikan napas dengan Sumpah Pemuda. Jika Sumpah Pemuda merumuskan suatu tangible dalam bentuk kesatuan bangsa, kesatuan tanah air dan bahasa persatuan, maka Pancasila memberi isi atas semua cita-cita itu.

Jika tiap warga Indonesia dapat mewujudkannya, itulah kunci daripada ada atau tidaknya nasionalisme politikal di Indonesia. Selama kita tak mampu mewujudkan cita-cita kemanusiaan, cita-cita persatuan, cita-cita kerakyatan, dan cita-cita keadilan, keampuhan nasionalisme politikal Indonesia akan selalu di bawah bayang-bayang nasionalisme etnik.

B Josie Susilo Hardianto – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: