DPR dan Kebebasan Beragama

Berdasarkan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama tanpa dipaksa untuk memeluk suatu pikiran, keyakinan, atau agama. Kovenan ini telah diratifikasi melalui legislasi dengan mengesahkannya sebagai UU No 12/2005.

Amat penting berharap agar DPR menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan (the freedom of religion or belief). Jika komit, timbul pertanyaan, seberapa jauh komitmen mereka atau seberapa banyak mereka yang menunjukkan komitmen dalam membela kebebasan itu?

Komitmen DPR

Pada 13 Juni 2006 sebanyak 56 anggota DPR dari PDS, PDI-P, dan Golkar menyampaikan semacam petisi atau memorandum yang menolak peraturan daerah (perda) bernuansa syariat Islam—lebih dikenal sebagai ”perda syariat”—kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.

Mereka mencatat, sebanyak 22 daerah membelakukan perda tersebut. Namun, terjadi dinamika di antara mereka yang menandatangani petisi. Selang sehari, enam penandatangan petisi justru memisahkan diri sehingga tersisa 51 orang. Mereka menilai, ”perda syariat” inkonstitusional dan dikhawatirkan sebagai pintu masuk pemberlakuan hukum Islam, bahkan negara Islam.

Sejak berlakunya UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32/2004, banyak muncul ”perda syariat”. Provinsi Gorontalo mengeluarkan Perda No 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat, Solok (Sumbar) Perda No 10/2004 tentang Wajib Baca Al Quran, dan Enrekang (Sulsel) Perda No 6/2005 tentang busana Muslim.

Namun, memorandum 51 anggota DPR itu mendapat perlawanan dari 134 anggota lain dari delapan fraksi, yaitu PKS (30 anggota), PPP (40), PAN (30), BPD (10, gabungan PBB, PP, dan PPDK), PBR (8), PD (5), Golkar (6), serta PKB (3). Surat kontra-memorandum itu mereka ajukan kepada Ketua DPR Agung Laksono pada 27 Juni 2006. Mereka mendukung ”perda syariat”.

Kubu kontra-memorandum menyatakan, ”perda syariat” lahir dari proses demokrasi yang melibatkan semua fraksi di DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di daerah. Klaim ini mengesankan bahwa yang penting adalah prosesnya demokratis, bukan wataknya yang bertentangan dengan prinsip kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi setiap orang atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Kendati tidak mendukung kekerasan, sejumlah anggota DPR juga terpecah ke dalam beberapa kubu ketika merespons tindakan penyerangan sekelompok orang yang tergabung dalam beberapa ormas agama pada 1 Juni 2008 terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Setelah itu, pada 30 Oktober 2008 akhirnya RUU Pornografi tetap disahkan meski tanpa kehadiran para anggota Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P serta dua anggota Fraksi Partai Golkar yang berasal dari Bali yang melakukan aksi walk out sebagai sikap protes mereka terhadap pengesahan RUU tersebut.

Pasal 1 Ayat 1 UU Pornografi menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Ketika komunitas Lia Eden mengeluarkan selebaran berjudul ”Wahyu Tuhan untuk Pemerintah Indonesia”, sebagian mereka ditangkap oleh para petugas Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2008. Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar juga menyatakan, Lia Eden harus diganjar seberat-beratnya agar jera.

Belum teguh

Jika disimak dari hak-hak asasi manusia, ”perda syariat” dan UU Pornografi tampaknya ”bermasalah” dalam menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan karena sebagai bentuk mencampuri kebebasan setiap orang. Kebebasan bukanlah kejahatan, apalagi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Seharusnya, negara berkewajiban untuk menghapus segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan. Dengan itu, DPR pun berkewajiban menghormati dan melindungi kebebasan ini melalui langkah legislasinya yang selaras, termasuk pula penegakan hukum untuk melindungi kelompok minoritas agama.

Mengenai komitmen terhadap hak-hak asasi manusia, pada 9 Desember, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat menilai, DPR 2004-2009 belum menunjukkan kepedulian yang diharapkan. Namun, dari dialog antara Jaringan Kerja Pemantauan dan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jawa Barat dan Komisi III DPR pada 15 Desember 2008 berjanji untuk berkomitmen atas penegakan hukum yang merugikan minoritas.

Beberapa sikap dan pendapat anggota DPR yang terbuka atas keberagaman dan kebebasan beragama atau berkeyakinan patut diapresisasi. Begitu juga keprihatinan mereka atas beberapa kelompok agama atau keyakinan yang menjadi sasaran intoleransi dan diskriminasi, bahkan tindak pidana.

Kendati begitu, anggota DPR yang telah menunjukkan sikap, pendapat, dan keprihatinan memang belum teguh komitmennya dalam mendorong pentingnya melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Karena hal itu harus ditunjukkan dengan perilaku mereka untuk memperjuangkannya.

HENDARDI Ketua Badan Pengurus SETARA Institute – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: