Gambaran Bangsa Limbung

Fenomena apa yang sedang kita saksikan melalui berbagai peristiwa sehari-hari? Media massa, khususnya televisi, mengantar beragam kabar ke ruang-ruang pribadi, membuka banyak dokumen dan informasi yang dulu tabu dibicarakan, apalagi diungkapkan. Juga diskusi-diskusi ”keras” tentang banyak isu, yang dalam banyak acara, lebih mirip adu mulut ketimbang adu argumentasi yang jernih.

Televisi juga memanjakan mata penonton dengan aneka tayangan yang dipertimbangkan sebagai ”ajaran moral”, ”hiburan”, termasuk mengobok-obok wilayah paling pribadi dan menyulapnya menjadi tontonan; acara musik yang dikemas amat menarik meski perusahaan sponsornya menebar racun atau melanggar hak asasi manusia. Tak ketinggalan, sinema elektronik untuk mengikat penontonnya.

Televisi telah menjadi pasar di mana berbagai ide, gagasan, dan nilai dalam skala lokal, nasional, dan global dikontestasikan sebagai ruang untuk memproduksi, mereproduksi, dan mendistribusikan citra, termasuk citra suatu ideologi yang dikemas amat canggih untuk tujuan-tujuan politik tertentu.

Tentu saja, sesuai doktrin laissez-faire, pertimbangan para pengelola bisnis televisi tak jauh-jauh amat, yakni jumlah pemirsa, besaran iklan, dan, akhirnya—ini yang terpenting—akumulasi modal.

Warga sebagai konsumen

Orang muda produktif (usia 18-45 tahun) di Indonesia saat ini sekitar 60 juta orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk. Mereka ada di tengah gempuran politik/budaya massal di ruang publik serta perebutan model dari politisi medioker yang memegang kekuasaan, menjadikan transformasi berbangsa di berbagai aspek masa transisi tidak terwujud.

Pemerintahan jatuh pada model politik praktis tanpa panduan filosofis dan terjerembab pada konsensus suara terbanyak (atas nama ”demokrasi”, tetapi tanpa esensi), dan pasar yang tanpa etika. Yang marak di media saat ini adalah massa sebagai preman dan massa sebagai konsumen.

Masyarakat tak pernah membaca suatu strategi budaya, strategi mengelola cara berpikir, bertindak, dan bereaksi lokal-nasional-global. Tak ada panduan dari peta kependudukan dan geo-ekologis untuk memandu semua itu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang mampu mengelola produktivitas masa depan, dilindungi politik hukum sekaligus manajemen modal sosial dan modal negara.

Sebutlah seperti strategi mengelola produktivitas usia remaja 10 tahun ke depan, termasuk khususnya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi dan kesehatan seksualnya, strategi mengelola pengangguran usia produktif, membaca peta keunggulan anak muda lima sampai 10 tahun ke depan, mendorong nilai-nilai konstruktif dan meminimalisasi yang negatif pascareformasi, membaca ruang-ruang komunikasi baru anak muda, mengelola pendidikan politik 10 tahun ke depan, selain mengantisipasi dampak meningkatnya usia harapan hidup, dan lain-lain.

Ironisnya, saat ini media massa menempatkan kaum muda bukan sebagai warga, tetapi sebatas massa dan konsumen dalam segala aspek. Dalam aspek politik dan ekonomi, mereka tak dilihat sebagai warga dengan seperangkat hak (dan kewajibannya) sebagai warga negara, tetapi sebagai angka dalam politik perolehan suara dan sebagai gunungan konsumen yang potensi konsumtifnya luar biasa.

Pascareformasi, saat pemerintah ada dalam percepatan pergantian yang terus- menerus, daya hidup anak muda tumbuh melalui berbagai bentuk komunitas kreatif, seperti film, musik, diskusi, membaca, olahraga, pertanian dan peternakan organik, serta industri fashion.

Namun, semua itu belum berkembang menjadi model ekonomi-politik dan manajemen berbangsa. Pemerintah yang dikuasai orang-orang partai seperti limbung dan sibuk dengan urusan kekuasaan untuk menguasai (power to survive, to control), bukan untuk melakukan sesuatu (power to do) demi kesejahteraan seluruh warga, tanpa terjebak notion minoritas-mayoritas. Penguasa abai terhadap semua di luar kepentingan politiknya sehingga daya hidup kaum muda dibiarkan meredup.

Tak mampu merumuskan ”kehendak”

Dengan situasi seperti itu, bisa dipahami kedangkalan menguasai ruang publik. Dan itulah yang dikonsumsi warga. Media massa sebagai the agent of change dan menjadi kekuatan keempat (the fourth estate), tetapi pekerjanya terperangkap menjadi corong pengusaha dan penguasa serta kolaborasi keduanya.

Melalui media massa, khususnya televisi, citra pembunuh disulap menjadi pahlawan. Pekerja media menggunakan ”obyektivitas” dan cover both side sebagai alasan, tanpa memahami filosofi di balik dua hukum besi jurnalistik.

Media massa kehilangan fungsinya sebagai pencerah karena tak mampu melihat makna di balik fakta. Lihatlah, puncak peringatan ”100 Tahun Kebangkitan Nasional” tanggal 20 Mei 2008 yang disiarkan melalui seluruh televisi di Indonesia.

Tari-tarian dari berbagai daerah menunjukkan seolah keberagaman mendapat tempat terhormat, tetapi sebenarnya terperangkap dalam ekspresi plural monokulturalisme. Usaha membawa ekspresi itu ke dalam ”multikulturalisme” dengan kesediaan berbeda dan kesediaan bersatu menuntut kerangka solidaritas baru, bukan solidaritas sesaat yang terbangun karena terjadinya bencana.

Pada tahun 1952, Soekarno sudah mengingatkan tentang lima macam krisis yang bisa mematikan kehidupan politik nasional. Pertama, krisis politik yang membuat orang tidak percaya lagi pada demokrasi. Kedua, krisis alat-alat kekuasaan negara. Ketiga, krisis cara berpikir dan cara meninjau. Keempat, krisis moral. Kelima, krisis Gejag (Gezag, kewibawaan otoritas). Itulah yang kita hadapi saat ini.

Kekuatan global tak bisa dihindari. Kita tak perlu menjadikannya kambing hitam atas kelimbungan yang terjadi. Karena itu, nasionalisme kebangsaan harus dimaknai secara baru. Kini masalahnya bukan lagi mengusir penjajah, apalagi melakukan sweeping, operasi alkohol dan orang asing; apalagi mengatur cara perempuan berpakaian dan bertingkah laku menurut aturan moral dari ideologi tertentu.

Yang diperlukan kini adalah aneka kebijakan publik yang menyuntikkan kehendak menjadi Indonesia sebagai kacamata untuk menanggapi berbagai hal melalui berbagai saluran, baik lewat acara-acara televisi maupun budaya.

Fenomena saat ini sebenarnya bukan baru. Pada masa pra-kemerdekaan, Indonesia juga terperangkap berbagai situasi global, perang, resesi, dan kepungan ideologi besar. Namun, dengan ketokohan Soekarno-Hatta, dibangunlah kehendak yang kuat untuk keluar dari perangkap itu dengan membentuk Indonesia sebagai bangsa. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Kehendak menjadi bangsa dan membentuk Indonesia itulah yang digunakan untuk menanggapi seluruh ideologi besar yang mengepung Indonesia saat itu, termasuk menanggapi AS, Uni Soviet, komunisme, liberalisme, dan lain-lain.

Kehendak menjadi bangsa itulah yang seharusnya kini digunakan untuk menyeleksi jenis ekonomi pasar, jenis demokrasi, dan jenis kultur global mana yang menguntungkan dan membantu Indonesia yang ada dalam proses menjadi bangsa.

Sayang, untuk merumuskan ”kehendak menjadi bangsa” pun kini kita tidak mampu karena para pemimpin sibuk membangun citranya sendiri di panggung teater politik guna kepentingan politik partai yang mendukungnya. Inilah gambaran bangsa limbung, seperti biduk terombang- ambing gelombang besar yang siap menerjang dan menenggelamkannya!

Maria Hartiningsih – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: