Godot itu Bernama Kedaulatan Energi…

Banyak hal menarik terkait masalah energi yang terjadi pada sepanjang tahun 2008. Dari sekian banyak peristiwa, ada beberapa yang menarik untuk dijadikan catatan. Pertama, ribut-ribut soal harga gas alam Tangguh yang dinilai terlalu rendah dengan kondisi harga minyak yang sedang meroket.

Kedua, sejumlah pembangkit listrik di Pulau Jawa kekurangan pasokan batu bara. Bukan hanya karena gangguan cuaca, tetapi juga karena perusahaan tambang meminta harga yang sangat tinggi untuk pasokan ke dalam negeri. Ketiga, volatilitas harga minyak yang luar biasa menyebabkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri mengalami kenaikan dan penurunan.

Data menyebutkan kita memiliki cadangan minyak sebesar 8,4 miliar barrel. Jumlah yang terlihat besar. Namun, jika rata-rata produksi dipertahankan satu juta barrel per hari seperti saat ini (atau lebih), minyak mentah Indonesia akan habis dalam 24 tahun. Cadangan gas bumi disebut-sebut mencapai 165 triliun standar kaki kubik. Namun, sekitar 60 persen dari produksi gas diekspor karena pasar domestik tidak didorong mampu menyerapnya.

Bumi kita diperkirakan mengandung cadangan batu bara 18,7 miliar ton. Dengan rata-rata produksi 250 juta ton per tahun, cadangan itu akan habis dalam 75 tahun. Sama halnya dengan gas, sekitar 70 persen batu bara Indonesia diekspor.

Belum lagi jika potensi energi-energi terbarukan dimanfaatkan. Sumber daya panas bumi mencapai 27.000 Mwe, tenaga surya 4,8 kWh per meter persegi per hari. Dengan semua potensi sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya sudah mencapai mimpi negara gemah ripah. Ironis ketika angka-angka yang spektakuler itu disandingkan dengan kondisi yang dihadapi negara ini. Paradigma menjual sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah yang masih dipertahankan membuat Indonesia sulit lepas dari kutukan negara yang punya sumber daya berlimpah, tetapi jauh dari sejahtera. Harapan suatu saat Indonesia punya kedaulatan penuh atas sumber daya alam yang dimiliki ibarat menunggu Godot.

Butuh 20 tahun

Kasus Tangguh menjadi menarik jika dilihat bahwa butuh waktu 20 puluh tahun dari sejak cadangan gas di Teluk Bintuni, Papua, itu ditemukan untuk bisa diproduksi. Perusahaan migas yang mampu merealisasikan proyek itu, BP, adalah perusahaan multinasional. BP pula yang ditunjuk pemerintah untuk memasarkan gas Tangguh.

Mayoritas proyek migas skala besar di Indonesia masih dipegang oleh perusahaan multinasional. Sebut saja pengembangan gas di Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Ltd atau pengembangan gas di laut dalam Makassar oleh Chevron Corp. Sebagai syarat untuk mengembangkan gas di Masela, Inpex, perusahaan migas asal Jepang, meminta agar semua gas diekspor ke negaranya. Chevron menyatakan bersedia memasok gas ke domestik apabila harganya kompetitif dengan harga ekspor. Meskipun Undang-Undang Migas menyatakan bahwa hak kepemilikan atas minyak dan gas berada di tangan negara, nyatanya negara tidak punya kontrol penuh atas kekayaannya.

Berdasarkan catatan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas saat ini ada 200 perusahaan yang meneken kontrak kerja sama dengan pemerintah, tetapi baru 48 yang berproduksi, sisanya 162 perusahaan masih berstatus eksplorasi. Dari 48 perusahaan itu, produksi minyak Indonesia bertumpu pada 10 perusahaan minyak. Delapan di antaranya perusahaan asing.

Direktorat Jenderal Migas menetapkan target kemandirian pengelolaan migas di tahun 2025, termasuk di dalamnya otoritas pengelolaan blok migas 50 persen dipegang oleh perusahaan nasional. Namun, langkah-langkah detail bagaimana mencapai target tersebut belum jelas. Apakah Indonesia akan meniru Libya yang menetapkan porsi kepemilikan negara sebesar 50 persen untuk tiap blok yang telah berproduksi? Atau seperti di Malaysia, yang mewajibkan perusahaan multinasional menggandeng Petronas untuk blok yang berproduksi.

Menarik untuk dicermati apakah blok Natuna dapat menjadi proyek besar yang berjalan dengan dioperatori badan usaha milik negara, Pertamina. Ada 8 perusahaan migas internasional bersaing atas hak pengelolaan bersama dengan Pertamina, yaitu ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Statoil Hydro, China National Petroleum Company, Total, Chevron, ENI, dan Petronas.

Lemahnya kuasa negara juga tecermin dalam pengelolaan tambang. Sebagian besar bahan tambang diekspor dalam keadaan mentah tanpa melalui proses peningkatan nilai tambah. Sementara industri di dalam negeri justru mengimpor bahan-baku—yang bahan dasarnya sebenarnya terdapat di Indonesia—seperti pelet, pig iron, sponge iron, dan alloy untuk industri baja. Untuk bauksit, misalnya, sampai pertengahan tahun ini impor bahan setengah jadi nilainya sudah dua kali lipat dibandingkan tahun 2007.

Indonesia selalu bangga menjadi negara pengekspor terbesar batu bara di dunia. Padahal, jika dilihat dari segi cadangan, Indonesia hanya menempati urutan ke-8. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang punya cadangan lebih dari 200 miliar ton atau China yang sekitar 140 miliar ton. Kedua negara itu memilih menyimpan cadangan batu baranya. Membiarkan semua bahan mineral tetap tersimpan di perut bumi mungkin menjadi pilihan lebih baik dibandingkan membiarkannya diekstraksi tanpa imbangan hasil yang cukup signifikan bagi negara.

Tahun ekstrem

Tahun 2008 menjadi tahun paling ekstrem bagi komoditas energi dan barang tambang, terutama minyak. Harga minyak mencapai puncak volatilitasnya. Hanya dalam waktu enam bulan, harga minyak mencapai ekstrem tertinggi 147 dollar AS per barrel pada pertengahan Juli, kemudian terkapar hingga mencapai ekstrem terendah 49 dollar AS per barrel pada medio November.

Di dalam negeri, kita pun ikut terkena dampaknya. Pemerintah memutuskan untuk kembali menaikkan harga BBM pada bulan Mei. Sudah jelas, kita tidak siap mengantisipasi situasi serba tidak terduga ketika harga minyak meroket. Bukannya memperbaiki kesalahan mendasar dalam kebijakan energi nasional, kita hanya mampu reaktif. Sudah jelas pola subsidi harga atas BBM adalah kebijakan yang tidak tepat (pemerintah menyubsidi konsumen yang mampu, masyarakat menjadi tidak sensitif atas pola konsumsi BBM yang hemat, transportasi umum massal tidak berkembang).

Pola subsidi harga tidak sepatutnya dipertahankan hanya karena ada ”agenda” politik. sementara masih ada opsi pola subsidi lain yang bisa tetap menjangkau target masyarakat ataupun sektor yang butuh.

Dengan produksi minyak pas-pasan dan ketergantungan pada impor, pilihan membengkakkan subsidi ataupun menaikkan harga jadi sama-sama memusingkan ketika masyarakat tidak dibiasakan memahami kondisi sebenarnya. Argumentasi kenaikan diakibatkan kenaikan harga minyak dunia jadi meragukan ketika pemerintah tidak serta-merta menurunkan harga BBM saat harga minyak anjlok.

Doty Damayanti – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: