Inkonsistensi Perampingan Partai

Undang-Undang Pemilihan Presiden (2008) sudah disahkan. Salah satu isinya yang mengundang kontroversi ramai adalah syarat pengajuan pasangan kandidat presiden dan wakil presiden. Partai atau gabungan partai hanya bisa mengajukan pasangan kandidat manakala memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.

Ini merupakan lonjakan dramatis dari syarat dalam UU Pemilihan Presiden (2003) yang ”Aturan Peralihan”-nya hanya mensyaratkan 3 persen kursi DPR atau 5 persen suara sah nasional.

Resistensi pun datang dari berbagai kalangan yang merasakan syarat itu terlalu berat dan sulit dipenuhi. Gagasan untuk mengajukan uji materi atas UU itu ke Mahkamah Konstitusi pun dikumandangkan.

Bagaimanakah perkara ini selayaknya kita sikapi? Tidakkah pembatasan jumlah kandidat dalam pemilihan presiden memang diperlukan? Tidakkah pembatasan itu juga diperlukan dalam kerangka merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian kita?

Jauh-jauh hari, Scott Mainwaring (Comparative Political Studies, 1993) sudah mengingatkan bahwa presidensialisme, sistem multipartai, dan demokrasi—seperti yang kita miliki sekarang—adalah sebuah ”kombinasi yang sulit”. Konsekuensi dari campuran ini pun berbahaya: terancamnya stabilitas demokrasi.

Sebagaimana digarisbawahi Mainwaring, dari 25 negara yang berhasil menjaga stabilitas demokrasinya pada tahun 1959- 1989, di antaranya hanya 4 negara presidensial (Amerika Serikat, Venezuela, Kosta Rika, dan Kolombia), sementara 18 lainnya adalah parlementer.

Keempat sistem presidensial itu memiliki tingkat fragmentasi partai yang relatif rendah, dengan hanya dua sampai dengan tiga partai yang efektif.

Merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian pun merupakan salah satu resep manjur untuk meningkatkan daya tahan dan menstabilkan demokrasi presidensial. Kita di Indonesia sesungguhnya sudah berupaya ke arah ini, tetapi sayangnya tanpa koherensi dan konsistensi.

Dalam konteks itu, pemberlakuan ambang batas legislatif sebesar 2,5 persen pada pemilu legislatif 2009 dan penaikan dramatis syarat kursi atau suara bagi pengajuan calon presiden pun sesungguhnya merupakan kemajuan yang layak disyukuri.

Pembatasan partai

Ambang batas legislatif akan membatasi jumlah partai dalam DPR secara efektif.

Peningkatan syarat pengajuan kandidat presiden akan memaksa partai-partai untuk saling merapat dan berkoalisi mengajukan sejumlah terbatas pasangan presiden-wakil presiden.

Dalam jangka menengah dan panjang, dua pengaturan itu— bersama-sama dengan ketentuan electoral threshold (ambang batas pemilihan)—berpotensi merampingkan dan menguatkan sistem kepartaian.

Ketentuan ambang batas legislatif dan pemilihan memberikan peluang kepada pemilih untuk melakukan seleksi terhadap partai politik.

Partai-partai yang tidak memiliki pendukung cukup mesti merelakan diri untuk tidak bisa mendudukkan anggotanya dalam lembaga legislatif dan tidak mengikuti pemilu berikutnya.

Jika dipraktikkan secara konsisten, keduanya akan membuat para petualang politik bisa berkaca dalam cermin yang jernih, mampu menakar, dan tahu diri. Melalui mekanisme ini, jumlah partai politik yang berdiri dan ikut serta dalam pemilu diharapkan akan berkurang dari waktu ke waktu hingga sebuah sistem kepartaian yang ramping dan kuat terbangun.

Tak konsisten

Namun, dua aturan mengenai ambang batas itu tak dipraktikkan secara koheren dengan aturan-aturan lainnya. Pada tingkat daerah, partai-partai yang tak memiliki kursi dalam DPRD tetap diperbolehkan oleh UU Pemerintahan Daerah (2004) untuk menggabungkan suaranya mengajukan kandidat kepala daerah.

Maka, partai-partai yang secara politik berpostur kecil tetap menggiurkan secara ekonomi. Setiap kali musim pemilihan kepala daerah datang, para pemimpin partai kecil bisa mentransaksikan suara kecil miliknya. Ini menjadi semacam insentif ekonomi-finansial bagi para petualang politik untuk senantiasa mendirikan partai.

Celakanya, ambang batas pemilihan yang dibuat untuk Pemilu 2004, sebesar 3 persen, akhirnya juga dibatalkan melalui ”Aturan Peralihan” UU Pemilu Legislatif 2009. Maka, melengganglah partai-partai peraih suara di bawah 3 peserta menjadi peserta Pemilu 2009.

Adapun ambang batas legislatif yang baru diberlakukan untuk pemilu tahun depan juga berpotensi hanya efektif secara terbatas. Tak ada ketentuan ambang batas legislatif untuk tingkat daerah sehingga pembatasan jumlah partai hanya terjadi di DPR dan tidak di DPRD.

Bagaimana halnya dengan kenaikan syarat pengajuan kandidat presiden-wapres? Tampaknya, nasibnya sama. Sekalipun ada ambang batas legislatif, partai yang meraup suara di bawah 2,5 persen tetap diperkenankan menggabungkan suaranya untuk menggenapi syarat pengajuan kandidat. Diduga, ini akan menjadi alat negosiasi dan transaksi bagi partai gurem.

Jika tak ada upaya serius untuk merevisi atas semua paket UU Politik, inkonsistensi akan terus berkepanjangan. Taruhannya, presidensialisme, sistem multipartai, dan demokrasi kita bukan hanya akan menjadi kombinasi yang sulit, tetapi juga mematikan.

EEP SAEFULLOH FATAH Anggota Komunitas ”Para Penagih Janji”

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: