Institusi Nirlaba yang Dipajaki

“Terdapat tiga hal yang pasti dalam kehidupan, yakni kematian, pajak, dan reformasi perpajakan, ” ujar pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam, mengutip ungkapan pemimpin revolusi Amerika, Benjamin Franklin.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan termasuk tidak luput dari persoalan pajak. Bahkan, dalam tubuh UU BHP terdapat benturan soal perpajakan.

Kalau ada UU yang agresif ingin mengatur sendiri pajaknya, tentulah itu UU BHP, bahkan melebihi UU perpajakan. Tidak hanya cukup sekali mencantumkan kata “pajak”, kata itu muncul tiga kali dalam UU itu, yakni dalam Pasal 38 Ayat 4, Pasal 43 Ayat 4, dan Pasal 45 Ayat 3.

“Agak aneh UU BHP mengatur pemajakan tentang dirinya sendiri. Ini tugasnya undang-undang pajak,” ujar Darussalam dalam diskusi bertajuk “Dampak Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP)” yang diselenggarakan harian KOMPAS, 5 Februari 2009.

Dia mencontohkan Pasal 43 Ayat 4 UU BHP. Dalam pasal itu badan hukum pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi dapat berinvestasi dengan mendirikan badan usaha berbadan hukum untuk memenuhi pendanaan pendidikan. Lebih lanjut dalam Pasal 43 Ayat 4 terungkap bahwa seluruh dividen yang diperoleh dari badan usaha itu, setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan, digunakan sesuai dengan ketentuan, yakni untuk kepentingan pendidikan.

“Sebetulnya ada kemungkinan tidak terkena pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3 telah diatur pengecualian objek oajak. Intercorporated dividend (dividen yang dibagikan antarbadan usaha) termasuk non-obyek pajak sehingga tidak harus dipotong dulu. Terkesan UU BHP malah menyodorkan diri dikenai pajak,” ujarnya.

Kata Darussalam, tidak ada artinya perpajakan itu dirumuskan dalam UU BHP lantaran UU itu bersifat lex generalis sehingga yang dirujuk tetap ketetapan pajak dalam perundang-undangan pajak sebagai lex specialis.

Nirlaba tetap dipajaki

Perlukah badan hukum pendidikan dipajaki? Darussalam lalu merujuk pemikiran para ekonom klasik yang menyatakan, dalam perekonomian terdapat dua aktor utama, yakni negara dan swasta. Negara berfungsi menjalankan sektor-sektor yang swasta enggan berperan dengan pertimbangan sulit memperoleh keuntungan. Sektor-sektor yang memenuhi kepentingan publik atau sosial secara teoritis merupakan kewajiban negara. “Sektor pendidikan, misalnya, apakah dipandang sebagai barang publik atau privat oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam UU BHP Pasal 4 tercantum badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba. “Laba” yang diperoleh tak boleh didistribusikan kepada pemiliknya atau tidak berorientasi keuntungan sehingga dapat diasumsikan sebagai sektor publik.

Berangkat dari asumsi itu, penarikan pajak dari kegiatan pendidikan dipertanyakan. Apalagi pemerintah belum menggelontorkan anggaran memadai untuk pendidikan. “Seharusnya pemerintah malah memberikan insentif bagi pihak-pihak yang peduli pendidikan,” kata Darussalam.

Di banyak negara, pemajakan atas lembaga nirlaba bervariasi. Umumnya, negara yang sadar belum mampu menjalankan tanggung jawabnya sehingga sebagian fungsi pendidikan dijalankan masyarakat, ada keinginan kuat memberikan kemudahan dan mengurangi pungutan. Di Denmark, misalnya, organisasi pendidikan yang bersifat nirlaba dikenai pajak. Namun, pemerintah mengucurkan anggaran besar untuk pendidikan. Pemungutan pajak juga tidak memberatkan dan digunakan untuk kepentingan lain.

Keringanan pajak

“Tidak adanya biaya untuk pajak penghasilan badan sampai 28 persen, misalnya, tentu meringankan dan menekan biaya,” ujarnya. Ditengah kekhawatiran kian mahalnya pendidikan dan belum memadainya anggaran pendidikan, sebenarnya pemerintah dapat memberikan keringanan pajak, baik PPh, PPN, maupun PBB, kepada badan hukum pendidikan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Saat ini, pembangunan prasarana gedung untuk belajar-mengajar tetap dikenai PPN.

Pajak itu dirasa memberatkan penyelenggara pendidikan. Penasihat Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat sekaligus Ketua Yayasan Peguruan Budhaya Pudentia MPSS mengatakan, untuk gedung sekolah, misalnya, yayasan yang dipimpinnya harus membayar pajak Rp 250 juta tahun lalu. Padahal, yayasan tersebut mengelola pendidikan dengan tujuan sosial.

Direktur Pelaksana Yayasan Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) Tunggul Siagian berpandangan sama. “Salah satu sekolah kami di kawasan Kebayoran harus membayar Rp 410 juta untuk memperbarui sertifikatnya. Penghasilan sekolah tidak begitu besar,” ujarnya.

Perpajakan seharusnya berpihak pada pembangunan pendidikan. “Mahalnya harga buku pelajaran bukan karena hak cipta pengarang yang persentasenya kecil itu, melainkan biaya PPN kertas, PPN impor barang, PPN dalam mencetak, dan PPN dalam menjual,” katanya.

Aturan perpajakan seputar kegiatan pendidikan itu mencerminkan pula komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan dan pencerdasan bangsa.

Indira Permanasari dan Ester Lince Napitupulu – KOMPAS

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Kapolri: puncak arus balik terjadi dua gelombang
      Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa puncak arus balik Lebaran 2018 diperkirakan akan terjadi pada 20 Juni 2018 gelombang pertama dan pada 23-24 Juni 2018 gelombang dua . "Pada 17 Juni 2018 mulai ada ...
    • Pencarian Korban Kapal Tenggelam Danau Toba
      Tim evakuasi gabungan melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (19/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut 128 penumpang tenggelam di Danau Toba pada Senin ...
    • Arus balik penumpang di Pelabuhan Karimun makin ramai
      Arus penumpang di Pelabuhan Domestik dan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau makin ramai pada H+3 Lebaran, Rabu, makin ramai. "Arus penumpang ramai lancar dan masih terkendali. Dan ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

    • Twitter Pensiun di Windows Phone 81
      Twitter mengumumkan akan menghentikan layanannya untuk sistem operasi Windows Phone 81 pada Juni ini Selanjutnya para pengguna Windows Phone 81 diminta untuk menggunakan aplikasi pihak ...
    • Terungkap Asus Punya Smartphone dengan RAM 10 GB
      Persaingan di pasar smartphone memang tidak bisa dikendalikan Para vendor saling berkompetisi merebut pasar dengan inovasinya masing-masing Tak jarang pula vendor menggebrak pasar dengan terbosan ...
    • Teka-teki Smartphone Asus dengan RAM 10 GB
      Rumor terbaru menyebutkan jika Asus akan mengeluarkan ponsel pintar dengan RAM super besar Tak tanggung-tanggung merujuk pada bocoran sebagaimana disampaikan Roland Quandt pabrikan Asia Timur ...
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: