Krisis Lembaga Keuangan AS, Ketatnya Likuiditas, dan Inflasi

Perekonomian Indonesia belakangan ini terkena imbas dari krisis lembaga keuangan di AS yang berawal dari permasalahan subprime mortgage (KPR kerkualitas rendah).

Meskipun dampaknya tidak bersifat langsung, tetapi amat terasa dengan jatuhnya harga saham di pasar modal dan melemahnya nilai rupiah. Turun tangannya Pemerintah AS dengan memasok dana untuk membeli aset bermasalah dari lembaga keuangan sebesar 700 miliar dollar AS, diharapkan dapat mengatasi krisis itu.

Namun, karena kompleksnya permasalahan dari produk keuangan itu dan rendahnya kepercayaan antarlembaga keuangan sendiri membutuhkan waktu kemungkinan satu sampai dua tahun untuk mengembalikan kepercayaan dan berfungsi optimal lembaga keuangan di AS.

Pasal modal

Imbas dari krisis lembaga keuangan AS pertama-tama amat terasa di pasar modal sebagaimana ditunjukkan oleh kemerosotan tajam IHSG. Kemerosotan IHSG ini diikuti pelemahan nilai rupiah yang sudah menembus angka Rp 9.500 seiring penguatan dollar AS karena investor mencari perlindungan, terutama di T bills (surat berharga) Pemerintah AS.

Pasar obligasi, baik pemerintah maupun korporasi, juga tertekan menimbulkan kerugian besar pada perbankan dan institusi pemegang obligasi lainnya karena penghitungan yang disesuaikan nilai pasar saat itu (mark-to-market). Selanjutnya perbankan dihadapkan persoalan ketatnya likuiditas, baik dollar AS maupun rupiah, yang mendorong peningkatan suku bunga deposito yang tinggi. Bahkan, beberapa bank memberi bunga deposito hingga 12-13 persen untuk jumlah tertentu. Untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang amat tinggi, di atas 30 persen, bank amat membutuhkan dana dari masyarakat yang pertumbuhannya tidak sepadan dengan pertumbuhan kredit itu.

Dalam menanggapi imbas dari krisis ini, BI melakukan intervensi cukup besar untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Pemerintah juga berusaha meyakinkan pasar keuangan dan pelaku ekonomi umumnya bahwa perekonomian Indonesia tidak terkait langsung dengan krisis di AS meski terkena imbasnya.

Menanggapi ketatnya likuiditas perbankan, BI melonggarkan transaksi surat berharga (repo) dalam bentuk bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang guna membuka kesempatan pada bank yang membutuhkan likuiditas. Adapun pemerintah mempercepat pencairan dana untuk mengalirkan likuiditas ke dalam perekonomian sehingga keadaan ketatnya likuiditas dapat diperlonggar.

Sementara itu, masalah menonjol dari perekonomian domestik adalah tingginya inflasi pada tingkat 12 persen tahunan. Kenaikan harga-harga makanan dan nonmakanan mendorong inflasi tinggi, terutama setelah kenaikan harga BBM, Mei lalu.

Kebijakan uang ketat

Tingginya inflasi ini masih akan berlangsung hingga paruh ke dua tahun 2009. BI menyikapi tingginya inflasi dengan menaikkan suku bunga secara bertahap sebesar 25 basis point per bulan yang kini pada tingkatan 9,5 persen. Dengan perkiraan inflasi pada tahun 2009 sekitar 6,5-7,5 persen tingkat BI Rate ini dianggap memadai.

Upaya untuk mengatasi ketatnya likuiditas di satu sisi dan tingginya inflasi di sisi lain tampaknya saling bertentangan. Untuk melawan inflasi dibutuhkan kebijakan uang ketat, sedangkan untuk mengatasi persoalan ketatnya likuiditas di perbankan dibutuhkan aliran dana ke dalam perekonomian. Tampaknya BI dan pemerintah berupaya melakukan kebijakan bersifat hibrid, yaitu mengurangi tekanan likuiditas dengan berupaya mengendalikan inflasi, paling tidak dalam enam bulan ke depan saat inflasi masih tinggi. Hasilnya tentu tidak optimal, tetapi dalam situasi penuh ketidakpastian, amat sulit menerapkan kebijakan optimal.

Saat ini, perbankan Indonesia sedang dalam proses ekapansi dalam menyalurkan kredit. Kecenderungan ini akan terus berlangsung karena LDR (rasio kredit terhadap deposito) meski mengalami peningkatan besar, tetapi masih ada di bawah 80 persen.

Bandingkan dengan LDR Thailand yang mendekati 100 persen dan Korea Selatan yang telah melampaui 100 persen. Memang aliran kredit perbankan terbatas kredit investasi karena tingginya risiko dan lebih besar pada kredit konsumsi dan modal kerja.

Bagi bank-bank papan atas, mereka tampaknya enggan memanfaatkan fasilitas repo BI, terutama terkait reputasi. Mereka tidak mau mendapatkan kesan kesulitan dana dengan memanfaatkan fasilitas BI. Bank-bank itu cenderung mendapatkan dana dari masyarakat atau pasar uang antarbank meski bunganya tinggi selama mereka dapat menyalurkan kredit dengan marjin tertentu. Kemungkinan pertumbuhan kredit akan melambat sesuai pertumbuhan dana pihak ketiga. Namun, kecenderungan pertumbuhan kredit masih akan tetap tinggi karena perbankan dalam kondisi ekspansif.

Dari sisi kebijakan moneter dan supervisi perbankan selain membuka akses lebih besar pada likuiditas, kepercayaan antarlembaga keuangan khususnya antarbank harus tetap dijaga baik guna mencegah persoalan credit crunch, seperti di AS dan Eropa. Dengan rasio permodalan yang cukup baik dan tidak terkait masalah produk keuangan dari lembaga keuangan yang gagal di AS, seharusnya perbankan di Indonesia masih dapat berfungsi optimal meski menghadapi tekanan permasalahan likuiditas.

Perekonomian Indonesia

Kini, perekonomian Indonesia dalam kondisi rentan untuk tumbuh lebih tinggi. Ekspansi perekonomian tidak sepadan dengan dukungan yang memadai dari akumulasi dana masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi belum optimal, tetapi inflasi sudah tinggi karena tekanan harga, apalagi dengan keadaan eksternal yang cepat memburuk. Dalam jangka pendek, prioritas ada pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai rupiah yang amat penting karena hal ini dapat menurunkan kepercayaan dengan cepat jika tidak ditangani dengan baik. Saat kondisi eksternal tidak pasti, fokus kebijakan di tingkat pemerintahan dan perusahaan adalah pada stabilitas dan kepercayaan di dalam negeri.

Langkah-langkah langsung untuk membatasi tindakan spekulatif di pasar modal maupun pasar uang harus dilakukan, antara lain—sebagaimana dilakukan Bappepam—melarang short selling (tindakan meminjam saham dan membelinya saat harga jatuh).

Tentu saja perhatian juga diberikan pada persoalan di sektor riil, tetapi dalam jangka pendek perhatian besar adalah pada sektor finansial karena efek menularnya yang amat besar. Undang-undang untuk jaring pengaman sektor finansial harus segera diselesaikan dengan DPR agar kita lebih siap dengan keadaan terburuk sekalipun.

Umar Juoro Ketua Center for Information and Development Studies (Cides); Senior Fellow the Habibie Center

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: