Lenyapnya Bisnis TNI?

Pengambilalihan bisnis TNI menjadi agenda reformasi sejak tahun 2004. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI mengakui, pengambilalihan bisnis militer merupakan agenda tersisa dalam reformasi TNI.

Namun, kelambanan mengambil alih bisnis TNI membawa implikasi. Hasil audit BPK tahun 2008 menengarai banyak barang milik negara (BMN) dalam penguasaan TNI telah digunakan bukan untuk tugas pokok dan fungsi pertahanan, disewakan dengan biaya tak wajar, bahkan dipindahtangankan dan dihapus secara salah sehingga berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah (Kompas, 11/10/2008).

Pengambilalihan bisnis TNI harus segera dilaksanakan berdasarkan pendekatan komprehensif mengingat kompleksitas bisnis TNI. Presiden tidak boleh membiarkan penyelewengan berlanjut, apalagi hilangnya kekayaan negara dalam bisnis TNI. Waktu sudah mendesak.

Sudah mendesak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan, ”Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung” (Pasal 76 Ayat 1 UU TNI 2004).

Sebetulnya pemerintah dapat segera mengambil alih seluruh bisnis TNI sejak awal, lebih-lebih presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Ternyata pemerintah belum melaksanakan sama sekali meski diberi waktu lima tahun. Waktu yang berlalu telah dimanfaatkan untuk bernegosiasi bisnis, mengukuhkan watak umum reformasi militer sebagai hasil negosiasi politik. Adakah yang tersisa dari negosiasi bisnis TNI, ataukah waktu telah melenyapkannya?

Kelambanan yang mengakibatkan hilangnya kekayaan negara dalam bisnis militer menjadi tanggung jawab presiden bersama para menteri terkait.

Pemerintah belum membuat aturan pelaksanaan dan hanya membentuk Tim Nasional Pengambilalihan Bisnis TNI pada tahun 2008. Tidak tepat memberi waktu kepada Tim Nasional itu untuk bekerja hingga Oktober 2009, tetapi ”hanya” untuk mengidentifikasi bisnis militer dan menyusun rekomendasi tentang langkah-langkah pengambilalihannya.

Agar tak dipersalahkan karena ikut melambankan pengambilalihan dimaksud, atau menyebabkan presiden membiarkan hilangnya kekayaan negara dalam bisnis TNI, Tim Nasional harus segera merekomendasikan penerbitan peraturan pemerintah untuk melaksanakan perintah UU sebagaimana mestinya. Pengaturannya harus komprehensif mengingat kompleksitas keterlibatan militer dalam bisnis.

Pendekatan komprehensif

Pasal 76 UU TNI tidak cukup dijadikan sandaran bagi transformasi TNI menuju tentara siaga. Dua ketentuan lain perlu dikonstruksikan sebagai pijakan: Pasal 2d UU TNI tentang profesionalisme sebagai syarat TNI dan Pasal 39 yang melarang prajurit TNI terlibat berbagai kegiatan bisnis. Penerapan ketiga ketentuan ini, melalui peraturan pemerintah, memungkinkan penataan bisnis militer secara komprehensif.

Aktivitas bisnis militer dapat dilakukan oleh militer atau oleh badan hukum, seperti koperasi, yayasan, perusahaan. Mungkin institusi militer atau perwira komando menjadi bagian dari kepemilikan dan manajemen bisnis tertentu, atau menyerahkan pengelolaan aset militer dan memberikan jasa pengamanan kepada pelaku bisnis swasta.

Komersialisasi aset-aset yang terkait dengan pertahanan dan jasa pengamanan mengubah keamanan sebagai public goods menjadi commercial goods. Dampaknya adalah diskriminasi pelayanan hanya kepada pembayar, merosotnya kapasitas profesional militer, kemerosotan disiplin, pudarnya hierarki komando, dan bertukarnya loyalitas tentara pada motif-motif ekonomi.

Terdapat aktivitas bisnis militer yang dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan para anggota (prajurit aktif dan pensiunan) dan pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan, TNI dan keluarganya. Pada umumnya aktivitas bisnis ini bersifat intramilitary meski dapat pula dikelola pihak ketiga. Termasuk dalam aktivitas bisnis ini adalah usaha-usaha koperasi.

Model pengambilalihan

Reformasi militer terkait bisnis dapat dilakukan, misalnya melalui pengambilalihan kepemilikan, penarikan personel militer dari kegiatan bisnis dan pelarangan komersialisasi jasa pengamanan, pelarangan komersialisasi aset-aset militer, serta penataan dan pembatasan bidang usaha koperasi dan yayasan.

Pengambilalihan kepemilikan dilakukan terhadap perusahaan yang berada langsung di bawah TNI, di bawah kendali yayasan-yayasan yang dibentuk dan atau dimiliki TNI, serta atas penyertaan saham TNI pada berbagai perusahaan swasta. Seluruh kepemilikan bisnis militer dialihkan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan.

Penarikan personel militer dari kegiatan bisnis dan pelarangan komersialisasi jasa pengamanan dapat dilakukan langsung atas perintah Presiden atau cukup oleh Panglima TNI.

Dua cara ditempuh untuk menata komersialisasi aset militer. Pertama, larangan komersialisasi aset-aset TNI yang terkait secara langsung dengan fungsi pertahanan. Tata cara dan mekanisme pelarangan dapat diputuskan Menteri Pertahanan dan/ atau Panglima TNI.

Kedua, aset yang tidak berkaitan dengan fungsi pertahanan dialihkan melalui cara pengambilalihan kepemilikan di atas. Pada akhirnya TNI hanya mengelola aset yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pertahanan dan semata-mata untuk tujuan pertahanan.

Penataan maupun pembatasan bidang usaha dan keanggotaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, termasuk pensiunan, dan pegawai di lingkungan TNI beserta keluarga mereka. Langkah ini membutuhkan pengaturan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pengambilalihan kepemilikan serta penataan bidang usaha koperasi dan yayasan mungkin perlu menunggu peraturan pemerintah. Akan tetapi, presiden dapat langsung menginstruksikan penarikan personel militer dari kegiatan bisnis dan melarang komersialisasi jasa pengamanan maupun komersialisasi aset-aset militer.

Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: