Mampukah Gubernur Boediono Pulihkan BI?

Beberapa minggu lalu, Jumat malam, 22 Agustus, saya hadiri satu pertemuan kekeluargaan Bank Indonesia. Lembaga ini adalah bank sentral Republik Indonesia, salah satu tonggak pendukung negara ini. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Jalan Prapatan Raya No. 42, gedung di sebelah kanan markas Komando Korps Marinir, di pinggir Kali Ciliwung. Setelah dipugar gedung itu tampak anggun dengan taman luas.

Saya diundang oleh Dr Hasan Kartadjumena, teman lama sejak kami berkenalan di New York pada awal 1970-an. Almarhum ayahnya pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan BI di New York dan pernah menjadi anggota Direksi BI. Acara malam itu sebenarnya adalah prakarsa Bung Hasan, yang menangani sebuah proyek kesejarahan dengan BI mengenai dekade 1950-an.

Unik juga sejarah pendirian BI, yang menjadi bank sentral RI, dengan mentransformasi sebuah bank sirkulasi Belanda, De Javasche Bank, pada 1951. Delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Agustus s/d November 1949), dipimpin PM Moh. Hatta, karena kegigihan salah seorang anggota delegasi, Kolonel TB Simatupang, berhasil memperjuangkan bahwa TNI merupakan satu-satunya organisasi militer dalam Republik Indonesia (Serikat), setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka pada akhir 1949. Konsekuensinya, tentara Hindia Belanda (KNIL) dibubarkan dalam waktu selambat-lambarnya enam bulan.

Namun, perjuangan anggota lainnya dalam delegasi RI, Dr Sumitro Djoyohadikusumo, tidak berhasil agar Indonesia Merdeka yang berdaulat, setelah Belanda akhirnya mengakui kekalahannya, memiliki sebuah bank sentral hasil perjuangan revolusi, yakni BNI yang pendiriannya dipelopori oleh ayahnya, RM Margono Djoyohadikusumo. Bung Hatta tidak setuju dan menetapkan bahwa De Javasche Bank tetap berfungsi sebagai bank sirkulasi. Baru pada 1951, Indonesia Merdeka memiliki bank sentral sendiri, yakni Bank Indonesia yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Kebetulan, malam itu saya duduk bersebelahan dengan salah satu putranya, Bung Farrid.

*

Malam itu, Dr Boediono, yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur BI, menyampaikan pidato sambutan. Jelas, suasana malam pertemuan itu diliputi oleh pemberitaan media yang cukup gencar sekitar BI, baik soal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun soal aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), sebuah badan yang didirikan BI pada 1977.

Pada 3 Juni 2003, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan agar Dewan Pengawas YPPI menyediakan dana sebesar Rp 100 miliar untuk keperluan BI. Dan pada 22 Juli 2003, Rapat Dewan Gubernur menetapkan pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK). Singkat cerita (karena amat berliku-liku) sebanyak Rp 68,5 miliar dari dana YPPI digunakan untuk keperluan pemberian “tambahan bantuan hukum” bagi lima mantan Anggota Direksi/Dewan Gubernur BI yang tengah menghadapi masalah hukum. Sebanyak Rp 31,5 miliar lainnya dari dana YPPI diberikan kepada sekelompok oknum Komisi IX DPR. Setelah Pemilu 2004, Komisi IX berubah menjadi Komisi XI. (Info ini dicuplik dari sebuah risalah berjudul Kasus Aliran Dana LPPI/YPPI Tahun 2003 yang dipersiapkan oleh Dr Anwar Nasution, Ketua BPK, untuk bahan referensi para redaktur media).

Dengan latar belakang yang rumit itu dan telah melibatkan para pejabat senior BI, Boediono bicara. Ia terpilih secara lancar dan didukung oleh DPR, setelah dua calon sebelumnya yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono, ditolak.

Boediono menekankan betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar, seperti kejujuran dan bersikap terus terang, serta menjauhi sikap kesombongan intelektual. Ia katakan, BI sedang dan akan menghadapi masa sulit. Dia tekankan kata “kebersamaan” beberapa kali. Tampak bahwa Pak Gubernur BI ini sedang dipenuhi perasaan intens yang disebabkan oleh beban tanggung jawab.

Jarang saya sesali diri saya, seperti malam itu, karena lengah sebagai “reporter”. Tidak bawa alat tulis dan kertas, apalagi alat perekam, karena apa yang dikemukakan Gubernur Boediono pada malam itu, jelas, merupakan cetusan hati yang murni. Sekaligus sebagai ungkapan tekad untuk memulihkan kualitas BI sebagai bank sentral yang menjadi tiang tonggak negara. Ketika makan, saya dekati Pak Boediono dan saya sampaikan dalam bahasa Inggris bahwa saya terkesan sekali dengan pidatonya. Ia agak malu menampungnya sambil berkata, bahwa apa yang diucapkannya itu tulus dari dirinya.

Ia memang bicara agak loncat-loncat, tapi inti pesannya jelas. Semua praktik masa lalu, seperti terungkap dalam sidang-sidang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, harus dihentikan.

*

Kejujuran dan tekad saja, yang pasti dimiliki Boediono, tidak mencukupi untuk membersihkan kebobrokan dalam tubuh BI dan membangunnya secara bertahap sebagai bank sentral yang integritasnya tidak usah diragukan dengan kinerja yang dapat diandalkan.

Pak Gubernur BI yang baru ini mesti juga pandai mengembangkan opini masyarakat yang tetap menyoroti BI secara kritis. Opini masyarakat itu dapat menjadi sumber pendorong untuk melakukan pembersihan dan koreksi intern. Konkretnya, secara periodik dia perlu menyampaikan semacam progress report kepada masyarakat.

Tentu dia tidak boleh mengomentari kasus-kasus koleganya yang sedang disidangkan. Namun, kata “kebersamaan” yang diulangi beberapa kali, ketika dia bicara pada 22 Agustus malam itu, janganlah ditafsirkan sebagai wajib loyal kepada para pejabat BI yang sudah melakukan pelanggaran hukum.

Dia harus hindari keteledoran mantan Gubernur Burhanuddin Abdullah yang “begitu percaya” kepada rekan dekatnya. Memakai beberapa istilah asing, check dan recheck, serta sikap business like (zakelijk) harus dikembangkan.

Pada malam itu, Gubernur Boediono mencerminkan ke- inginan supaya pembentukan Dewan Direksi BI dapat dilakukan atas dasar kualitas kompetensi dan profesionalisme. Dan jangan terlalu dipengaruhi oleh selera para partai politik. Kalau hal ini memerlukan amendemen Undang-Undang BI, maka perlu dilakukan persiapan dari sekarang. Moga-moga DPR yang baru hasil Pemilu 2009 tidak lagi melakukan praktik yang memerlukan “dana bantuan hukum”!

Sabam Siagian adalah pengamat perkembangan nasional

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: