Membaca Sejarah Secara Terbalik

Pertengahan 2006, sekelompok seniman Yogyakarta menggelar pameran seni bertajuk ”Musium Kepahlawanan Sukrodimedjo” di Cemeti Art House. Sukrodimedjo digambarkan secara visual sebagai man for all seasons dalam perjalanan sejarah bangsa.

Yang menarik, saat pembukaan pameran sebuah kantor dinas yang berurusan dengan sejarah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat atas ”pembukaan museum”. Sementara itu, pengunjung percaya, Sukrodimedjo ini nyata dan merupakan ”pahlawan baru”. Tetapi, karena takut sebuah ”rekayasa yang disepakati” akan terjadi, panitia membocorkan, tokoh Sukrodimedjo yang dihadirkan dalam pameran ini hanya rekaan.

Pameran itu menyiratkan sejarah—dalam arti fakta—cenderung lebih dekat dengan rekayasa yang disepakati dan mempunyai sifat rapuh dalam ingatan kolektif. Ilustrasi ini digunakan untuk menanggapi tulisan Julius Pour, “History”, “His Story” atau Sekadar ”Sorry” (Kompas, 13/9).

Dengan menerapkan apa yang dalam ilmu sejarah sebagai metode kritik sumber (heuristic), penulis artikel itu mempertanyakan fakta-fakta dalam buku-buku kesaksian sejarah dan menyimpulkan, semua buku itu bukan history tetapi lebih tepat sebagai his story ”yang menebar isu serta pernyataan sepihak asal ngomong tanpa bukti pendukung dan bertentangan dengan fakta yang sudah teruji”.

Namun, agar kita tidak tergesa menyimpulkan dan terjebak pada klaim kebenaran (truth claim) kiranya penting membaca sejarah bukan hanya sebagai kisah tentang urutan waktu, tetapi juga kritis dalam melihat konteks bagaimana sejarah itu hadir sebagai kisah. Sebab, fakta apa pun dalam sejarah adalah sesuatu yang relatif dan bersifat subyektif, fakta obyektif yang benar hanya sekali terjadi, yaitu saat peristiwa itu terjadi.

”Historicizing history”

Sejarawan Heather Sutherland mengingatkan kita tentang perlunya menempatkan sejarah dalam konteksnya (Historicizing History, Sutherland, 2008). Buku-buku kesaksian ini mempunyai kesamaan sebagai narasi sejarah yang berasal dari proses wawancara, lalu disusun menjadi semacam biografi politik.

Buku Subandrio dan Wilardjito ditulis oleh ghost writer sehingga penulis langsung merujuk ke narasumbernya. Adapun buku tentang Andaryoko Wisnuprabu yang mengaku sebagai ”Supriyadi” ditulis sejarawan Baskara T Wardaya.

Buku yang ditulis Wilardjito dan Baskara T Wardaya diterbitkan penerbit Galang Press, sedangkan buku Subandrio, awalnya akan diterbitkan Gramedia Pustaka Utama (GPU). Akan tetapi, untuk menyelamatkan GPU dari tuduhan penyebar kabar bohong, 5.000 buku siap edar dibakar sendiri oleh penerbitnya.

Membakar begitu banyak buku yang sudah siap edar (bahkan masih sempat membayar honorarium penulisnya) tentu tidak menjadi masalah bagi penerbit besar dibanding kerugian imaterialnya, tetapi bandingkan dengan penerbit kecil Galang Press? Memusnahkan ribuan eksemplar buku bisa mengakibatkan penerbit gulung tikar.

Namun, inilah siasat, buku penuh kebohongan yang dilihat penerbit besar, pada penerbit kecil justru malah bermanfaat. Buku sejarah yang sensasional justru yang dicari karena sensasi akan menaikkan rezeki! Sebab, dalam bisnis kecil penerbitan inilah banyak orang mengais rezeki, dari buruh cetak sampai redaksi, apalagi sejak naiknya harga kertas ditambah besarnya biaya distribusi buku membuat untung yang diraih penerbit kian cekak.

Representasi

Untuk membaca buku tentang kesaksian sejarah, perlu diteliti bagaimana subyek pengisahnya mereproduksi ingatan masa lalu untuk dihadirkan kembali dalam konteks kekinian. Oleh Pierre Nora, hal ini disebut konsep representasi. Jadi, kita perlu memeriksa narasi sejarah dari sudut siapa yang melakukan representasi dan makna di belakangnya.

Dari ketiga penulis buku ini, Subandrio dan Wilarjito sama- sama sebagai bekas tahanan politik rezim Soeharto. Kedua subyek ini adalah orang yang di awal Orde Baru dianggap sebagai ”musuh”. Sebab, tidak peduli pejabat, tentara, atau orang biasa, jika ber-”bau PKI” atau ber-”bau Soekarnois”, mereka akan ditangkap tanpa proses pengadilan. Sekeluar dari tahanan pun mereka mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Subandrio adalah sedikit orang yang ”beruntung” karena diajukan ke pengadilan.

Subandrio dan Wilardjito, dalam kerangka pikir Orde Baru, adalah sebagai ”orang berbahaya” dalam hal apa pun. Maka dalam logika yang sama Julius Pour berkesimpulan, kesaksian dari orang yang dianggap ”berbahaya” oleh Orde Baru, apa pun harus dikritisi (dicurigai?) sebagai sebuah narasi yang juga ”berbahaya” bagi semua fakta yang sudah teruji selama Orde Baru. Sebuah sikap yang kontradiktif, berniat untuk kritis terhadap detail, tetapi secara tidak sadar justru bersikap seperti logika Orde Baru.

Fakta yang teruji?

Seandainya Julius benar, berbagai kesaksian itu bertentangan dengan ”fakta yang sudah teruji”. Saya berpendapat, kesaksian-kesaksian itu justru sebaliknya, sedang ”menguji fakta” yang selama ini muncul. Menguji bagaimana fakta yang diciptakan rezim, yang di antaranya adalah ”fakta yang belum tuntas” karena bersifat kontroversi dan superlatif. Fakta yang sedang diuji ini tepat di jantung basis legitimasi tentang citra kesuksesan rezim menyelamatkan negara sebagai keharusan dan tindakan yang benar.

Sebagaimana kita tahu, G30S dan Surat Perintah 11 Maret adalah basis legitimasi Orde Baru, tetapi sekaligus titik kontroversi dari fakta yang belum tuntas. Fakta yang superlatif justru membuat orang mempertanyakan kebenarannya. Sebab, antara fakta yang diciptakan dengan kenyataan yang bisa diuji kebenarannya, justru saling tolak.

Terkait penculikan para Jenderal, dalam narasi resmi dikisahkan mendapat penyiksaan dari sukarelawan dan sukarelawati di Lubang Buaya. ”Kisah” itu, justru terbalik ceritanya dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan tim dokter resmi yang memeriksa kondisi jenazah. Demikian juga Surat Perintah 11 Maret yang oleh rezim berusaha dijelaskan sebagai ”pengalihan kekuasaan” yang sah dan konstitusional, justru terbalik dengan tingkat otentisitas surat itu.

Pascaotoritarian adalah masa saat kontestasi wacana saling diperebutkan. Begitu pula dengan fakta dalam sejarah. Dalam beberapa kasus kadang penciptaan kembali fakta—yang diciptakan rezim atau korban—sama-sama superlatif dalam arti melebihi kadar dari ”apa yang sebenarnya terjadi” dalam sejarah.

Sama seperti membaca ilustrasi Sukrodimedjo di awal tulisan, fakta dalam sejarah kadang adalah bahan rekaan yang tidak semua orang sadar bahwa membaca sejarah dengan tidak kritis, seperti menyerahkan diri kita untuk menjadi korban ”rekayasa yang disepakati” untuk kesekian kalinya.

Rumekso Setyadi Peneliti Sejarah di Syarikat Indonesia, tinggal di Yogyakarta

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: