Memulihkan Kepercayaan Politik

Dari sihir kemenangan Barack Obama, yang daya pukaunya dirasakan di Tanah Air, ada pesan moral bagi komunitas politik kita, bahwa politik bisa membawa banyak perbedaan, untuk keburukan atau kebaikan.

Pandangan dan sikap politik bisa membangkitkan naluri negatif rakyat, seperti saat George Bush memproklamasikan poros-poros permusuhan dan perpecahan. Bisa juga membangkitkan naluri positif, seperti pidato Martin Luther King Jr (28 Agustus 1963), I Have a Dream, yang memimpikan anak-anak budak dan pemilik budak bisa hidup berdampingan, dan suatu saat kehidupan bangsa tidak ditentukan oleh warna kulitnya, melainkan oleh kekuatan karakternya.

Suatu kekuatan visi-mimpi yang membangkitkan daya kreatif-kejuangan bangsa yang dalam proses waktu menjelmakan kemenangan Obama.

Pesan ini perlu diinsyafi secara sungguh-sungguh ketika kepuasan dan kepercayaan rakyat pada politik di negeri ini terus merosot. Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan, dan daulat rakyat justru mengembangkan ketidaksertaan, kekecewaan, dan ketidakberdayaan rakyat.

Masalah utamanya tidaklah pada ”sisi permintaan” (demand side) seperti sering didalihkan para politikus: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan ”sisi penawaran” (supply side), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat.

Seperti menggenapi sindiran David Lloyd George, ”Politikus adalah orang yang dengannya kita tak bersetuju. Tatkala kita bersetuju, ia adalah negarawan.”

Faktanya, begitu kerap publik berseberangan dengan keputusan politik. Di mata publik hari ini, istilah politik menjadi sinonim dengan ”korupsi”, ”asusila”, ”aji mumpung”, ”tipu muslihat”, ”ekshibisionisme-selebritas”, ”fasilitas tanpa kerja keras”. Menyebut seseorang punya ”motif politik” mengandung konotasi bahwa tindakan orang itu tidak dilandasi ketulusan dan integritas, tetapi untuk kepentingan pribadi.

Sinisme ini terjadi manakala partai dan pemimpin politik tak mampu menjawab masalah-masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif ini justru timbul ketika institusi-institusi yang semula didesain untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif terdistorsi oleh kepentingan memperjuangkan motif-motif perseorangan.

Bahkan, partai politik yang dasar mengadanya diorientasikan sebagai interface, untuk menyatukan aspirasi-aspirasi individual menjadi aspirasi kolektif dalam memengaruhi kebijakan negara, justru dikuasai oleh orang per orang. Akibatnya tidak ada sandaran untuk memperjuangkan kepentingan kolektif.

Perundang-undangan yang mestinya merupakan kontrak sosial dengan warga negara terdistorsi oleh kepentingan sempit sesaat elite politik.

Prosedur demokrasi mengalami penjelimetan dan pemborosan sebagai rintangan masuk bagi para pesaing, seraya membuka peluang transaksional yang menguntungkan kepentingan oligarki politik. Dalam logika ini, perekrutan kepemimpinan lebih menekankan sumber daya alokatif, ketimbang otoritatif, yang membuat meritokrasi dilumpuhkan oleh mediokrasi.

Pemimpin tanpa otoritas

Akibatnya, horizon harapan perbaikan seperti terhalang. Dengan pencalonan presiden/wakil presiden harus didukung 20 persen kursi/25 persen suara, bursa kepresidenan akan mengerucut pada segelintir wajah lama yang menyempitkan peluang perubahan.

Dengan kualitas Komisi Pemilihan Umum yang ”cukup-cukup saja”, banyak jadwal tertunda dengan berbagai kesalahan tak perlu: diragukan kapasitasnya untuk menyelesaikan masalah pelik.

Dengan perekrutan caleg, di mana sebagian besar partai lebih menekankan popularitas dan pemenuhan prosedural ketimbang aspek kapasitas dan derajat keterwakilan pemilih, kualitas parlemen yang dihasilkan masih meragukan.

Dengan ongkos demokrasi yang begitu mahal, Pemilu 2009 bisa jadi hanyalah melahirkan kepemimpinan tanpa otoritas.

Masalahnya, apa yang kita harapkan dan dapatkan dari politik bergantung pada asumsi kita tentang watak manusia yang kita proyeksikan pada aktor politik. Politik adalah aktivitas sosial yang akan berjalan baik dalam situasi adanya kerja sama dan saling percaya.

Jika kita berasumsi bahwa orang lain tak bisa dipercaya, atau mensyaratkan orang lain harus bisa dipercaya terlebih dahulu sebelum kita mengembangkan kepercayaan, maka kita menutup kemungkinan deliberasi, kerja sama, dan kebajikan kolektif. Itu berarti, kita mengingkari politik.

Perubahan politik harus dimulai dari usaha memulihkan rasa saling percaya. Sekali aktor politik menunjukkan sinyal bisa dipercaya, partisipasi dan kepercayaan rakyat pada politik akan menguat, seperti tampak dalam meluasnya partisipasi rakyat dalam pemilihan presiden AS yang lalu.

Jika Obama mampu mengambil inspirasi dari pengalaman hidupnya di Indonesia untuk menggagas perubahan bagi Amerika, mengapa politisi kita seperti tak memercayai dan mewarisi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Marilah kita perbaiki reputasi politik dengan memulihkan kepercayaan!

Yudi Latif Direktur Eksekutif Reform Institute

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: