Mencegah Krisis Jadi Bencana Kemanusiaan

Siapa pun pemimpin yang berkuasa sekarang ini atau akan memerintah pasca-Pemilu 2009, harus mampu belajar dari kasus Soeharto. Tokoh otoriter yang sudah 32 tahun berkuasa itu terjungkal karena dipersepsikan tak mampu menangani dampak krisis finansial 1997/1998.

Meski krisis 2008 berawal dari faktor eksternal (kredit macet di Amerika Serikat)—bukan krisis yang bersumber dari faktor domestik—dampaknya ke ekonomi domestik tak kalah serius.

Krisis 1997/1998, antara lain, ditandai oleh lonjakan harga barang kebutuhan pokok masyarakat secara tajam, dalam waktu yang berbarengan dengan jatuhnya daya beli masyarakat akibat ambruknya nilai tukar rupiah.

Hal ini berdampak pada penurunan standar hidup masyarakat di hampir semua lapisan sosial, yang bersama faktor lain kemudian memicu gejolak sosial yang meluas dan aksi demo di seluruh penjuru negeri, yang berujung pada tergulingnya rezim yang berkuasa waktu itu.

Dalam beberapa segi, dampak ini juga muncul pada krisis sekarang ini. Krisis keuangan AS yang semula diyakini tidak akan berdampak pada Indonesia, berkembang cepat dan menularkan dampak melalui berbagai saluran transmisi: perdagangan, pasar modal, pasar uang, investasi.

Sejauh ini, akibat menciutnya permintaan global, puluhan perusahaan padat karya tumbang dan puluhan atau ratusan ribu buruh harus kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau terancam dirumahkan. Ditambah keluarga dan orang lain yang menjadi tanggungan mereka, korban krisis global ini lebih banyak lagi.

Ini rawan memunculkan gejolak sosial seperti pada 1997/1998 jika tak ditangani dengan baik. Sampai sekarang, dampak krisis global memang belum memunculkan keresahan, tetapi kondisi bisa berubah jika krisis memburuk, terutama jika tak ditempuh langkah-langkah stimulan ekonomi dan penyiapan bantalan dampak krisis (social safety net).

Ibarat tsunami, gelombang krisis global itu belum benar-benar menerjang sampai ke sini. Kondisi terburuk diperkirakan terjadi 2009. ”Yang saya khawatirkan, krisis itu akan mengena pada sektor ekonomi riil dan jika itu terjadi, tinggal menunggu waktu saja dampak sosial seperti apa yang akan terjadi. Sekarang keresahan belum muncul karena belum terlalu memukul sektor riil dan belum terjadi PHK dalam skala massal. Keresahan akan lebih menemukan momentumnya jika kebijakan yang diambil dipersepsikan bertentangan dengan kepentingan kelompok kelas menengah seperti pada krisis 1997/1998,” ujar seorang panelis.

Karena itu, selain dampak ke kelompok yang paling rentan, perlu dicermati dampak krisis finansial AS ini secara sosial terhadap kepentingan kelas menengah atas. ”Dukungan kelas menengah atas sangat vital bagi politik di negara mana pun. Kalau mau jujur, kelas bawah hampir tidak pernah diperhatikan kepentingannya dan secara politis sering kali hanya dimanfaatkan oleh elite,” tambahnya.

Salah satu penyebab memburuknya krisis finansial 1997/1998 dengan cepat menjadi krisis multidimensi adalah karena pemerintah menunda menempuh langkah radikal untuk mengatasi krisis, dengan mencoba buying time. Hal ini ditambah lagi dengan beberapa blunder kebijakan yang dilakukan pemerintah juga kemudian memunculkan hilangnya kepercayaan publik pada keseriusan dan kemampuan pemerintah menyelesaikan krisis.

Menghadapi krisis yang sekarang, pemerintah dan otoritas moneter memang terlihat lebih antisipatif memperkuat jurus-jurus penangkal krisis. Termasuk mempersiapkan semua instrumen perundang-undangan guna mengantisipasi jika krisis finansial benar-benar terjadi. Namun, ada kekhawatiran jika tak bergerak lebih cepat, tindakan yang diambil sudah terlambat.

”Secara politik dan sosial, juga belum jelas langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengantisipasi krisis karena cepat atau lambat gelombang tsunami ini akan sampai juga ke Indonesia dan tak mungkin dihindari. Jangan seperti 1997/ 1998, pemerintah justru ditelan oleh krisis karena tak punya kesigapan dan antisipasi untuk menghadapinya,” ujarnya. Menurut dia, harus ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor korporasi.

Pelajaran Thailand

Krisis 1997/1998 juga menjadi pembelajaran bagaimana seorang pemimpin harus menempatkan diri. Di Thailand itu tecermin dari gagasan yang ditawarkan raja atau pemerintah kepada rakyat untuk untuk menanggulangi krisis yang bisa memberikan ketenangan kepada rakyat melalui simbol-simbol yang dekat dan punya relevansi dengan kehidupan sehari-hari rakyat.

Di antaranya lewat apa yang disebut dengan self-service economy, dengan menganjurkan rakyat memanfaatkan 30 persen pekarangannya untuk menanam tanaman pangan dan buah-buahan, seperti mangga, 30 persen untuk kolam ikan, dan 30 persen lainnya untuk tanaman lain yang bisa dijual. Formula 30:30:30 itu terbukti ampuh meredam keresahan dan pada saat yang bersamaan juga menyelamatkan ekonomi rumah tangga dan negara.

”Poinnya, menghadapi situasi yang bisa sangat mencekam karena perpaduan emosi, amarah, dan tuntutan memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana seorang pemimpin menempatkan diri. Kehadiran seorang pemimpin dengan ketokohan kepemimpinan yang benar-benar mempunyai nilai kedekatan kepada rakyat dan betul-betul menjadi bagian dari penderitaan rakyatnya,” ujar panelis tersebut.

Tantangan yang dihadapi memang menjadi berat karena bersamaan dengan krisis, Indonesia juga dihadapkan pada agenda besar politik, yakni pemilu di dalam negeri pada 2009, dengan godaan besar untuk menempuh kebijakan populis yang berisiko besar mendistorsi perhatian pemerintah dari agenda besar penyelamatan ekonomi domestik, khususnya sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sekarang ini ada kesan pemerintah ingin menyenangkan semua sehingga paket stimulus yang diberikan secuil-secuil dan terkesan menggarami air laut. Kita dihadapkan pada kendala klasik seperti lambannya pengambilan keputusan, eksekusi kebijakan di lapangan serta penetapan skala prioritas, seperti terlihat dalam penggodokan paket stimulus dan pembahasan perpu terkait penanganan krisis.

Menyeimbangkan prioritas sosial ekonomi dan kepentingan politik, menjadi kata kunci di sini. Dalam kaitan ini, kita tertolong oleh beberapa hal. Salah satunya, tim inti yang bertanggung jawab atas makroekonomi sekarang ini seluruhnya teknokrat nonpartai dan berkarakter konservatif. Mereka akan jadi kekuatan peredam atau pengerem pendulum politik ke arah destruktif.

Seperti istilah seorang ekonom, tahun 2009 kita dihadapkan new realities dan new problems, yang menuntut new strategies dan new actions. Salah satu hal pasti yang tak kita miliki sekarang ini adalah fleksibilitas. Dalam kondisi kritis, yang diperlukan adalah adanya ruang- ruang untuk manuver. Tetapi, dalam banyak hal kita dihadapkan pada kondisi yang tak mendukung, termasuk rigiditas birokrasi dan pasar kerja. Dibutuhkan kepemimpinan yang tegas, fleksibel, dan bisa bergerak tangguh mencegah krisis ekonomi global berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan di dalam negeri.

Sri Hartati Samhadi – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Tim pencari lanjutkan evakuasi korban gempa dari reruntuhan
      Tim pencari dan penyelamat melanjutkan upaya mengevakuasi korban gempa dari bangunan-bangunan yang runtuh akibat gempa 6,5 Skala Richter (SR) yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya kemarin pagi, menewaskan lebih ...
    • Kekuatan gempa 6,5 SR setara empat bom Hiroshima
      Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyebut kekuatan gempa bumi 6,5 Skala Richter (SR) yang kemarin pagi mengguncang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dan sekitarnya setara dengan kekuatan empat hingga enam ...
    • Penyertaan Modal Negara untuk PT SMI perlu diaudit BPK
      PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: