Menyoal Kebijakan Populis Dadakan

Pemerintahan hasil pemilu galibnya bersikap manis dan lebih berhati-hati di pengujung kekuasaannya. Rumus ini terutama berlaku manakala sang pemimpin pemerintahan sedang menjalani termin pertamanya dan masih berpeluang kembali berlaga dalam pemilu berikutnya. Semakin dekat pemilu, semakin manis dan berhati-hati pulalah sang pemerintah.

Maka, terbitlah musim semi kebijakan populis. Setiap kebijakan ditata untuk memelihara dan menguatkan simpati dan dukungan publik terhadap pemerintahan.

Inilah yang sedang kita saksikan hari-hari ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membuat sebanyak mungkin kebijakan yang menyenangkan hati sebanyak mungkin orang.

Karena itulah, penurunan harga bahan bakar minyak, yang sesungguhnya bisa dilakukan sekaligus satu kali dengan persentase signifikan, diturunkan bertahap. Dalam rentang waktu satu setengah bulan, tiga kali sudah pemerintah menurunkan harga BBM! Mudah diduga, kebijakan ini pun dimanfaatkan optimal sebagai iklan dan kampanye politik.

Di tengah penurunan harga minyak dunia belakangan ini, sekalipun krisis ekonomi global mengintip di pojok ruangan, pemerintah punya ruang manuver lebih lapang.

Harapan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat—bahwa pemerintahan mereka berakhir dengan manis—pun bisa saja terwujud.

Namun, rentang waktu antara hari ini dan hari pencontrengan pemilu legislatif (9 April 2009) adalah jalan pendek yang terjal dan menyisakan bahaya.

Penagih janji

Pemerintahan demokratis memang mesti pandai-pandai bermain dengan formula ”ganjaran” dan ”hukuman”. Pemimpin pemerintahan yang menanam kenangan manis pada publik akan diganjar dengan terkuatkannya dukungan pemilih dalam pemilu berikutnya.

Sebaliknya, pemerintah yang meninggalkan ingatan pahit bagi publik mesti siap dengan hukuman berupa hengkangnya para pemilih ke partai atau kandidat lain.

Masih tersedia setidaknya tiga tantangan politik pokok di pengujung kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini.

Tantangan pertama datang dari para penagih janji yang cermat yang tak mau mengukur setiap capaian pemerintahan sekadar ”dalam konteks hari-hari ini” (misalnya, di tengah krisis, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen). Yang mereka tuntut adalah seberapa berhasil pemerintahan memenuhi janji-janji mereka.

Bagi mereka, pertumbuhan ekonomi 6 persen, misalnya, bukanlah cerita sukses, melainkan kegagalan Presiden memenuhi janji pertumbuhan 7 persen. Begitu pula penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, alih-alih sebuah sukses, dipandang jauh di bawah yang dijanjikan.

Jika Presiden dan Partai Demokrat memanfaatkan memori pendek pemilih, maka para penagih janji memelihara ingatan panjang.

Tantangan kedua datang dari kolektivitas pemerintahan. Hari-hari ini kita bersua klaim Presiden dan Partai Demokrat bahwa merekalah dalang di balik sukses pemerintahan. Bukankah setiap sukses adalah hasil kerja kolektif? Bukankah Wakil Presiden dan para menteri pun punya andil di dalamnya?

Berkaitan dengan Partai Golkar, boleh jadi, isu ini bertransformasi dari sekadar pertanyaan menjadi gugatan politik.

Tantangan Rizal Ramli

Tantangan ketiga datang dari ranah penegakan hukum, terutama berkaitan dengan kasus Tifatul Sembiring dan Rizal Ramli. Demonstrasi Partai Keadilan Sejahtera menentang serangan militer eksesif Israel adalah sebuah reaksi politik yang sesungguhnya kurang relevan ditempatkan dalam konteks di dalam atau di luar masa kampanye.

Benar bahwa Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan aparatur penegak hukum selayaknya menjaga pelaksanaan Undang-Undang Pemilu.

Namun, tindakan menersangkakan ketua umum serta pemimpin lokal sebuah partai atas alasan ini adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Secara politik, tindakan ini potensial memukul balik pemerintah.

Sementara itu, dalam kasus Rizal Ramli, aparatur kepolisian dituntut pandai membedakan ”anjuran bersikap kritis atas kebijakan pemerintah” dengan ”hasutan untuk membuat keonaran”. Yang pertama adalah sikap legal yang diperkenankan hidup dalam demokrasi. Yang kedua adalah tindakan kriminal atau pidana.

Bukti-bukti yang tersedia menunjukkan bahwa Rizal Ramli lebih memainkan peran sebagai pemberi anjuran kepada para demonstran untuk kritis dan menolak kebijakan yang antipublik. Ia bukan penghasut dan pemberi fasilitas untuk membuat keonaran dengan cara melawan hukum.

Jika polisi tak pandai membedakan keduanya, tindakan hukum terhadap Rizal Ramli akan merugikan pemerintah secara politik. Ini akan menjadi tindakan hukum berskala kecil dengan ongkos politik berskala besar.

EEP SAEFULLOH FATAH Pengajar pada Departemen Ilmu Politik Universitas IndonesiaKOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: