Mewariskan Beragam Masalah

Mengenai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, pemerintah dan DPR mengambil siakp tegas, sekan tidak mau tahu. Penolakan masyarakat dinafikan.

Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang timbul-tenggelam-timbul intensif digarap sejak 2005 oleh Panitia Kerja Komisi X DPR, lantas tanggal 17 Desember 2008 disahkan sebagai UU BHP yang selanjutnya diparaf oleh presiden.

Pnolakan-penolakan yang disuarakan tidak surut sesudahnya. DPR yang akan berakhir masa jabatn tahun ini menambah daftar jumlah hasil kerja legalisasi “bermasalah”.

Andaikan pun sempat diundangkan sebelum akhir masa jabatan duet SBY-JK, bukan tidak mungkin kerikil-kerikil itu akan menusuk-nusuk nyeri perjalanan praksisi pendidikan, yang berarti meninggalkan pekerjaan tambahan “cuci piring” bagi eksekutif dan legislatif periode sesudahnya.

Catatan rinci seorang panelis tentang proses sosialisasi sejak 2005 tidak menyertakan penolakan masyarakat, diantaranya tudingan RUU BHP mengesampingkan jati diri praksis pendidikan. UU BHP ditafsirkan sebagai “landasan hukum bagi penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan” sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Dilupakan kritik masyarakat yang menggugat konsep dasar dan maksud dasar RUU BHP, cara kerja ini ibarat menafikan masukan masyarakat, dan target hasil UU BHP sebagai batu penjuru yang siap diundangkan.

Padahal banyak “padahal”. Tidak hanya pasal-pasal yang kontradiktif, tetapi juga kecurigaan menempatkan lembaga pendidikan sebagai usaha dagang yang berseberangan dengan jati dirinya. Liberalisasi pendidikan bertentangan dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Kalau UU Sisdiknas 2003 merupakan segregasi berdasarkan agama, UU BHP berdasarkan strata ekonomi.

Akan tetapi, semua “padahal” dirasakan sudah terjawab. Otonomi diberi catatan bukan dalam kaitan otonomi keilmuan, tetapi juga akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi. Pemajakan dalam UU BHP yang dikomentari “kebablasan”, Pasal 38 Ayat 4, Pasal 43 Ayat 4, dan Pasal 45 Ayat 3, menegaskan logika berpikir dagang.

UU BHP yang menggeneralisasi sekolah swasta bermotif komersial menunjukkan pemahaman praksisi pendidikan diatur dari belakang meja (birokratis), apalagi lantas diberi penyedap “anarki demokratis”. Eksistensialisme Sartre, bahwa semua itu serba negatif, dibenarkan disini. Menyalahkan pihak lain! Yang benar adalah yang memiliki kesempatan untuk merasa paling benar!

Jalan terus

“Apa boleh buat, jalan terus”! Semua “padahal” dikesampingkan. Kalau demikian, masihkah relevan menyuarakan penolakan atau peninjaun kembali materi RUU BHP? Apakah caveat make the best of it, carilah yang terbaik seperti dalam kasus ujian nasional, masih bisa dilakukan?

Tanpa mengurangi maksud peningkatan mutu, adannya peraturan yang tidak diterima umum barangkali masih bisa disampaikan. Mengapa? Praksis pendidikan bersangkut paut dan menjadi “milik” seluruh warga bangsa—sesuatu yang pantas disyukuri—sehingga ketika ada unsur “pokoke” sebenarnya terjadi pengelakan atas jati diri praksis pendidikan.

Dekonstruksi (pembongkaran) yang dibangun UU BHP perlu dicegah. Kondisi lapangan riil perlu jadi referensi, dan tidak berangkat dari gambaran ideal yang ingin dilakukan. Kalau tidak, UU tidak built in, tidak mengutuh-integral. UU jadi macan kertas, atau terjadi banyak deviasi.

Pasca reformasi bisa membawa nilai tambah bagi pemerintah incumbent ketika berani melakukan redekonstruksi (pembongkaran kembali) atas UU BHP yang siap diparaf itu.

Redekonstruksi terutama menyangkut cara berpikir dan kecenderungan simplikasi persoalan. Runut kembali proses awal ketika pemerintah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi negeri (PTN).

PP Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dilihat sebagai jalan keluar. Misalnya, untuk beli kertas saja, masakan harus lewat anggaran dan tidak bisa diberikan dalam bentuk block grant. PTN lamban bergerak karena selalu butuh proses birokratis yang berlapis-lapis.

Apa yang dilakukan di tingkat pendidikan tinggi direspons positif oleh DPR yang tengah ingin menggulirkan kembali agenda lama RUU Pendidikan. PP BHMN belum sepenuhnya undang-undang, baru berbentuk peraturan pemerintah, sehingga perlu diintegrasikan dalam bentuk UU sebagai turunan Pasal 53 UU Sisdiknas. DPR pun memproses kembali inisiasi pemerintah draf RUU BHP sebagai landasan hukum penyelenggaraan praksis pendidikan (dasar, menengah, tinggi). Ibaratnya “terumbu ketemu tutup”!

Dengan maksud dasar itu, dikembangkanlah pasal-pasal UU BHP yang kemudian ternyata serba kontradiktif. Nirlaba yang diakui ideal bertubrukan dengan konsep pemajakan. Terminologi bisnis dipakai sehingga terus mengiang pertanyaan: praksis pendidikan itu public good atau private good, sih? Pengalaman alokasi anggaran 20% seolah-olah memungkinkan terjadi pada janji pemerintah menyediakan sepertiga biaya minimal pendidikan.

Tidak berpihak

Kehadiran UU BHP merupakan contoh kasus ketidakberpihakan kepada rakyat. Kehadirannya mengesahkan kesan DPR dan pemerintah sebagai lembaga pembuat UU tidak menghasilkan produk hukum yang berpihak kepada yang lemah, tetapi cenderung melindungi yang kuat sehingga timbul kekisruhan dan penolakan. Tidak saja dalam produk hukum, tetapi juga proses hukum sejumlah kasus yang menyengsarakan rakyat, juga perda-perda yang menabrak peraturan diatasnya.

Kasus UU BHP, disamping UU lain yang siap diparaf, menampilkan sosok buruknya kondisi hukum nasional. Hal itu disebabkan dilanggarnya keharusan-keharusan eksistensial seperti tidak adanya latar belakang filsafat hukum, yakni penghormatan kondisi riil masyarakat sebagai landasan titik berangkat disertai etika hukum.

Perlu dilakukan gerakan moral untuk tegaknya nilai-nilai moral hukum, berupa advokasi, keterlibatan suara-suara masyarakat dan pemimpin agama melalui prosedur yang konstitusional. Arahannya, “hukum itu untuk rakyat, bukan rakyat untuk hukum”.

Caveat diatas mengandaikan satu mindset makna kekuasaan. Kekuasaan dipersembahkan demi kepentingan rakyat banyak, diantaranya tidak buru-buru mengundangkan produk hukum yang mewariskan masalah bagi rakyat banyak.

ST Sularto – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: