Narsisme Politik

Selain ongkos yang terlampau tinggi harus dirasakan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilihan umum saat ini, ada biaya moral lain yang harus dibayar publik, sekali lagi, secara terpaksa. Biaya itu muncul dari perilaku massif para calon anggota legislatif (caleg) dalam cara mereka menampilkan, tepatnya ”menjual”, diri mereka ke hadapan konstituen. Sebuah cara yang tidak hanya menunjukkan erosi integritas para caleg itu, melainkan juga degradasi apresiasi publik pada kepribadian mereka.

Maka, kita semua menjadi saksi hidup dan korban perilaku yang bukan saja tidak memiliki justifikasi moral pada tradisi mana pun di negeri ini, bahkan di titik tertentu sudah dapat dikatakan memalukan. Ratusan bahkan ribuan caleg itu berbondong-bondong menggelontorkan isi tabungan, bahkan jatah utangnya, hanya untuk memaksakan kesan bahwa mereka adalah figur pilihan, figur yang terhormat, unggul, heroik, dan seterusnya. Dan massivitas ini telah menyentuh semua golongan, juga dimensi sosial: artis, tukang soto, wartawan, politikus medioker, pengusaha, pejabat rendahan, profesor, ulama, dan seterusnya.

Inilah perilaku yang bukan hanya over-confidence, melainkan juga high-profile atau arogansi kosong berlebihan, yang dalam tradisi atau adat mana pun di negeri ini biasanya mendapat sanksi sosial, bukan justru social reward sebagaimana diharapkan sang caleg. Di titik inilah masyarakat dibombardir oleh takaran-takaran nilai yang merusak cara mereka menilai atau mengapresiasi sebuah pribadi, prestasi, dan harga diri.

Politik yang narsis seperti ini, menariknya, sama sekali tidak menimbulkan kewaspadaan dan tanggung jawab penyelenggara pemilihan (pemerintah cq KPU). Mereka tutup mata pada perilaku yang berpotensi besar merusak ukuran integritas bahkan adab masyarakat itu. Pemilu, sekali lagi, sama sekali tidak memberi pendidikan, tapi sebaliknya, menjerumuskan harga diri dan penilaian atasnya.

Ajaibnya, untuk itu –lagi-lagi– pemerintah menggunakan dana kita untuk malah memberi rewardbagi yang terpilih dengan bayaran bulanan setara gaji super-manajer, sekitar Rp 60 juta per bulan, di masa rakyat justru merasakan krisis finansial. Belum lagi ditambah tumpukan fasilitas, ruang kerja mewah yang mahal hitungan sewanya, sekretaris pribadi, office boy, staf ahli, biaya jalan-jalan, dan mungkin sampai ”biaya” kenakalan.

Dan narsisme politik ini terasa lebih menggiriskan bila melihat bagaimana 11.000 lebih caleg dan 44 parpol (pemecah rekor dunia, ck… ck… ck) menguras kekayaannya yang sudah digerus krisis –termasuk utang kanan-kiri– untuk menggapai sesuatu yang begitu sulit bahkan mustahil mereka raih. Ironisnya, mereka –para pegulat politik itu– sesungguhnya sadar: korban besar itu hanya untuk sia-sia. Mungkin ini semacam jiwa neurotik yang menganggap mimpi atau ilusi bisa ia wujudkan dan segera.

Hal itu tentu sangat mudah dijelaskan. Setidaknya, pertama, bermula dari tumbuhnya masyarakat yang dibangun oleh ilusi karena pola konsumsi yang kian absurd, gaya hidup sinetronik, juga standar hidup yang kian kabur. Kedua, hal itu lebih terdera oleh pandangan hidup yang hiperpragmatik, bahkan oportunistik dan akhirnya koruptif, ketika kejayaan bisa diraih tanpa perjuangan. Plap! Alakazam! Seperti Alibaba membuka pintu gua, bagai Aladdin menggosok jin di dalam lampunya.

Dan akhirnya, fenomen itu menguat ketika mistisisme murahan bahkan menyesatkan tumbuh subur akibat perilaku elite yang kian rapat menutup pintu akses atau peluang rakyat banyak untuk masuk ke ruang mereka. Persaingan begitu tinggi, tapi peluang menciut. Harapan tinggal pada ”hoki”, judi untung-untungan, atau pada bola kristal ahli nujum yang merayu setiap hari di layar kaca rumah kita.

Inikah cara hidup bernegara kita pada saat ini? Inikah sistem dan mekanisme yang kita bela habis-habisan, dengan seluruh harta, harga diri, bahkan nyawa? Kebohongan, degradasi nilai, dan pengeroposan dignity ini sebenarnya sudah sampai pada taraf penganiayaan. Pada sejarah, pada keluhuran adat dan cita-cita pendiri bangsa, pada peradaban yang kita miliki, jaga, dan seharusnya kita bangun.

Bila mereka yang memiliki tanggung jawab atas semua ini hanya berdiam diri, melakukan pembiaran, terlebih secara langsung mendukung bahkan menginisiasi terjadinya civilization fallacyini, kita tahu bagaimana harus menempatkan mereka. Bagaimana waktu (sejarah) memosisikan mereka. Tak peduli dia pejabat tertinggi negara, dunia akademik, dunia spiritual, ekonomi, sosial, adat, dan sebagainya.

Riwayat bangsa Nusantara ini, yang lebih dari dua bahkan empat milenia, semestinya memberi kita mata yang awas dan hati yang waspada untuk melihat atau menerima kenyataan baru (ilmu, teknologi, sistem, apa pun) mana yang sepantasnya kita terima atau kita tolak. Namun ternyata, hanya dalam hitungan dekade, mata kita buta dan hati kita alpa. Lucu dan noraknya, itu semata karena kita terpukau dan tergila-gila pada flat money serta gimmick murahan gadget-gadgetteknologi informasi-komunikasi. Sungguhkah sebebal itu kita? Kita, Anda tentu juga, harus menjawabnya.

Radhar Panca Dahana
Pekerja seni
[Perspektif, Gatra Nomor 20 Beredar Kamis, 26 Maret 2009]

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: