Paradigma Baru TNI ke Depan

Perilaku prajurit TNI dalam menjalankan tugas adalah perilaku lembaga, bukan individu. Jangankan untuk menembak, dalam kehidupan keseharian pun semua diatur.

Sejumlah anak bangsa boleh saja marah karena perilaku TNI yang merugikan pihak lain. Namun, kalau mereka sempat menjadi prajurit TNI, niscaya kelakuannya akan sama.

Komando operasional

Di luar Indonesia, lebih dari 200 negara memiliki tentara. Mereka mengatur tentaranya agar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya. Sementara penampilan TNI terus terlibat tindak kekerasan dengan rakyatnya, bahkan tidak jarang jatuh korban akibat peluru TNI.

Memang, pengaturan yang obyektif rasional menjamin rakyat tidak akan menjadi korban tindak kekerasan tentaranya. Salah satunya adalah licence to kill atau kewenangan komando operasional meski hanya untuk satu peluru dalam keadaan damai hanya di tangan kepala negara.

Sementara di negara kita, perintah menembak dalam keadaan damai pun belum dibatasi hanya di tangan kepala negara. Artinya, hak itu melekat di tangan Komandan Kesatuan atau Panglima Komando TNI di semua eselon. Banyak alasan dan pertimbangan mengapa hal ini dipertahankan.

Di sinilah pentingnya bangsa ini melakukan konsolidasi kekuasaan menyeluruh, termasuk bagi TNI, agar hal-hal yang bersifat darurat bisa segera diakhiri, diganti norma-norma kekinian dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penampilan semua lembaga negara, terlebih TNI, secara obyektif rasional dijamin tidak merugikan rakyatnya, apalagi jatuh korban akibat peluru yang dibeli dengan uang rakyat.

Di lain pihak, tugas TNI adalah tugas negara, bukan kepentingan pribadi. Maka, menjadi konyol jika ada prajurit TNI yang karena menjalankan tugas negara justru harus masuk penjara. Memang, prajurit bisa diseret ke pengadilan jika melakukan perbuatan di luar batas kepatutan, apalagi melanggar disiplin tentara.

Bagi prajurit yang menjalankan tugas negara, dirinya mutlak harus dilindungi oleh negara dari risiko hukum. Bahkan, secara keyakinan dan keimanan tentara harus bebas dari urusan dosa.

Paradigma baru TNI

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2004, Sumpah Prajurit telah dikembalikan ke rumusan para pendiri TNI, yaitu setia kepada negara, bukan kepada pemerintah seperti semasa Orde Baru.

Maka ke depan, yang terpenting posisi TNI dikembalikan sebagai tulang punggung negara. Untuk itu, TNI tidak boleh tetap berada di pemerintahan, tak terkecuali di kabinet atau muspida. Kabinet dan muspida bukanlah negara. Keduanya adalah pemerintahan.

Meski demikian, pengaturan ulang (perubahan) kelembagaan TNI yang demikian itu harus menyeluruh, termasuk tugas yang seharusnya menjadi porsi sipil. TNI tidak boleh lagi menangani penjagaan teknis kekayaan alam yang seharusnya menjadi porsi sipil. Maka, ke depan, TNI akan sulit terlibat pembalakan liar, illegal fishing, dan illegal BBM. Ibarat wasit, ke depan TNI tidak boleh merangkap sebagai pemain seperti selama ini. Agar bisa seperti itu, jaminan kebutuhan hidup secara layak para prajurit TNI dan keluarganya hingga tua harus ada kepastian. Adalah kebijakan yang absurd jika kebutuhan hidup prajurit TNI, yang siap mengorbankan diri untuk negara, tidak diperhatikan.

Paradigma baru keamanan juga harus diubah. Pertahanan bukan lagi tugas TNI dan keamanan adalah tugas Polri. Ke depan, keamanan harus ditempatkan sebagai output sistem sipil. Artinya, saat terjadi masalah keamanan, penyelesaiannya bukan oleh tentara, tetapi harus dengan cara-cara sipil dan oleh aparatur sipil. Polisi adalah salah satunya. Namun, saat sipil tak mungkin melanjutkan perannya dan dipastikan akan jatuh korban meski satu orang sekalipun, saat itulah TNI turun tangan.

Maka, TNI harus disiapkan dan terlatih untuk tugas-tugas kemanusiaan, khususnya dalam menangani korban bencana alam. Secara earmark, TNI harus disiapkan dalam unit-unit teknis guna mencatat, menerima bantuan, pergudangan, pendistribusian bantuan, liason bila ada bantuan dari luar negeri, dapur umum, PPPK, sampai pemakaman umum dan pengungsian.

Dengan demikian, peran TNI akan selalu dirasakan oleh publik karena tampil pada saat dibutuhkan dan saat aparatur sipil tidak lagi berperan.

Agar tidak terjadi deviasi dalam perannya, politik TNI bukan lagi politik negara, tetapi politik pertahanan negara.

Paradigma dan rancang bangun baru TNI ke depan menjadi amat mendasar untuk segera dirumuskan elite bangsa agar tidak ada satu prajurit TNI yang limbung (disorientasi) secara berlanjut dalam menyikapi perubahan zaman, seperti sedang melanda sejumlah lembaga lain saat ini. Dirgahayu TNI.

Saurip Kadi Penulis Buku Mengutamakan Rakyat

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: